Terbitkan Rilis SBB Dalam Angka, BPS Didemo

PIRU, Siwalimanews – Rilis Kabupaten Seram Bagian Barat dalam angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) SBB,  puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli (APPMP) Negeri Buano Utara melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor BPS, Selasa (4/12).

Aksi ini dilakukan karena mereka menolak pembagian hak ulayat seperti yang dirilis BPS terkait luas wilayah Desa Buano Utara, dimana dalam rilis itu luas wilayah Desa Buano Selatan 91,57 km dengan presentasi 22,35 persen, sedangan Desa Buano Utara hanya memiliki 35,98 km dengan presentase 8,78 persen.

“Data yang dirilis BPS ini tidak benar dan tidak sesui dengan fakta,” teriak para pendemo.

Puluhan pemuda dan pemudi Buano ini mendatangi Kantor BPS dengan menggunakan dua mobil pick up sambil dan mem­bawa sejumlah spanduk dan pamflet yang bertuliskan ‘Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa Peduli Negeri menilai BPS tidak profesional dalam menjalankan tugas’.

‘Kami masyarakat Buano menolak data BPS, SBB persoalan pembagian hak ulayat kedua negri Buano Selatan dan Buano Utara. DPRD perlu mengevaluasi lembaga BPS’

Demo yang berlangsung sekitar Pukul 10.00 dan berakhir pada pukul 12.00 WIT ini dipimpin oleh Aksan Hitimala, Sambrin Usemahu, dan Wan Tamalena.

Tamalene dalam orasinya menegaskan, pembagian hak ulayat ke dua negeri tersebut merupakan data yang tidak benar, karena BPS harus transparansi soal sumber data yang dirilis pada Tahun 2012-2016.

“Bupati SBB Moh. Yasin Payapo harus punya perhatian penuh terhadap kinerja BPS, karena rilis data hak ulayat yang dilakukan BPS tidak benar alias hoax,” tegasnya

Setelah melakukan orasi sekitar 1 jam para pendemo kemudian memaksa untuk masuk ke dalam Kantor BPS untuk bertemu langsung dengan Juliana Marlisa selaku pimpinan pada kantor tersebut

Namun niat para pendemo ini terhenti lantaran mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres SBB. Walaupun demikian akhirnya para perwakilan pendemo dijinkan masuk untuk menemui Kepala BPS.

Didepan Kepala BPS SBB Aksan Hitimala membacakan empat poin tutntutan mereka yang terdiri dari, pertama, kami masyarakat Negri Buano Utara menolak dengan tegas data pembagian hak ulayat yang di rilis BPS, karena data tersebut tidak sesuai dengan fakta. Dua, kami meminta kepada Kepala BPS SBB agar transparansi  saol persoalan sumber data yang telah di rilis. Tiga, kami mendesak BPS untuk melaku­kan validasi data di Pulau Buano dengan melibatkan kedua pemerintah ngeri, tokoh-tokoh adat secara bersama-sama agar dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Keempat, kami mendesak Kepala BPS agar segera kembali ke Buano setelah tiga hari pembacaan surat tuntutan ini.

“Apa bila melewati dari waktu yang ditentukan, kami akan hadir kembali dengan jumlah masa yang lebih besar,” ancamnya.

Kepala BPS SBB Juliana Marlisa dihadapan pendemo menjelaskan, data yang dirilis oleh BPS adalah data yang diambil dari pemkab SBB lewat dinas terkait dalam hal in Bagian Pemerintahan.

Pasalnya, data yang di rilis tersebut, merupakan turunan data sejak pemekaran Kabupa­ten SBB sejak teripisah dari Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan data itu sudah dirilis sejak tahun 2007, dan sampai saat ini belum dila­kukan validasi datanya.

“Data yang ada pada kami itu, data kita ambil dari Pemda SBB lewat dinas terkait dan sudah dirilis sejak tahun 2007 dan bukan dirilis tahun 2016. Ini data wilayah sejak pemekaran SBB,” tegasya. (S-48)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *