Tantang KASN, Walikota Diingatkan tak Arogan

AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon, Ri­chard Lou­hena­pessy di­ingat­kan tidak ber­sikap aro­gan deng­an menan­tang Ko­misi Apa­ratur Sipil Negara (KASN).

Keputus­an KASN untuk mela­porkan wa­li­kota ke­pada presi­den, akibat sikap walikota sendiri yang tak patuh terha­dap aturan.

“Itu artinya pak wali tantang KASN, jadi harusnya pak wali bisa tunduk dengan keputusan yang dibuat. Bukan balik mengatakan bahwa ia tak takut, ini sama saja dirinya mengancam KASN,” tandas mantan Ketua Pansus ASN DPRD Kota Ambon, Lucky Ni­kijuluw kepada Siwalima, di Ambon, Rabu (2/10).

Sebagai pejabat pembina kepega­waian (PPK), kata anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon ini, harusnya walikota tunduk terhadap aturan.

“Sebagai PPK pak wali harus bisa tunjukan sifatnya sebagai kepala daerah yang tunduk terhadap atu­ran,” ujarnya.

Nikijuluw meminta KASN sece­patnya menyampaikan laporan ke presiden, agar jangan sampai wali­kot­a memandang KASN dengan sebelah mata.

“Harus secepatnya lapor, kita bisa ambil kesimpulan bahwa jangan sampai pak wali pikir KASN hanya gertak saja, makanya KASN harus buktikan untuk lapor,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Praktisi Hu­kum Fileo Pistos Noya. Ia memin­ta KASN secepatnya melaporkan walikota kepada presiden sesuai keputusan yang telah ditetapkan.

“Ini adalah bukti bahwa walikota tantang KASN, jadi saya minta KASN harus secepatnya lapor, se­hingga bisa buktikan siapa salah dan benar,” tandas Noya.

Sementara Ketua KASN Sofian Effendi dihubungi beberapa kali, namun telepon selulernya, tak aktif. Pesan whatsapp yang dikirim juga tak dibaca.

Asisten Komisioner KASN Bi­dang Mediasi dan Perlindungan KA­SN, Andi Abubakar, yang dihubungi, enggan mengangkat telepon. Pesan whatsapp juga tak direspon.

Tak Takut

Seperti diberitakan, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sama sekali tidak takut dengan keputusan KASN melaporkannya ke residen.

Ia mengklaim, keputusannya menon job puluhan ASN dan pejabat tinggi praama sudah sesuai atuan. Karena itu, dengan senang hati wali­kota meminta KASN untuk melapor­kannya.

“Dengan senang hati, sepanjang saya benar, saya tidak pernah ta­kut,” tandas walikota saat dikonfirmasi wartawan usai pembukaan Pespa­rawi Tingkat Kecamatan Teluk Ambon, di Kantor Balai Sejarah Provinsi Maluku, Selasa (1/10).

Saat hendak ditanya lebih lanjut, walikota yang mengenakan kemeja Korpri lengan panjang, buru-buru naik ke mobil dinasnya DE 1 A.

Sementara Asisten Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan KASN, Andi Abubakar yang dikon­firmasi, mengaku pihaknya masih menyusun laporkan ke presiden.

“Sabar aja ibu, kita masih susun laporan,” kata Andi Abubakar sing­kat, melalui pesan whatsapp kepada Siwalima.

Ditanya soal pernyataan walikota yang menegaskan, dirinya tak takut dilaporkan ke presiden, Andi tak membalas.

Ketua KASN, Sofian Effendi yang dihubungi beberapa kali, namun tak mengangkat telepon genggamnya.

Lapor Presiden

Seperti diberitakan, KASN habis kesabaran dengan sikap walikota. Pa­salnya, rekomendasi yang dike­luarkan KASN untuk mengembalian 47 pejabat administrasi eselon III dan IV serta pejabat tinggi pratama yang dicopot ke jabatan mereka semula, tidak ditindaklanjuti.

ASN tersebut dinonjobkan 29 De­sember 2017 lalu, berdasarkan SK wa­likota Nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam lingkungan Pemkot Ambon.

Walikota berulangkali diingatkan agar menindaklanjuti rekomendasi KASN, tetapi ia tetap cuek. Walikota kemudian diberikan batas waktu hingga 31 Maret 2019, namun lagi-lagi ia membangkang.

Asisten Komisioner Bidang Me­diasi dan Perlindungan KASN, Andi Abubakar mengatakan, berdasarkan rapat pleno KASN, maka diputuskan untuk melaporkan Walikota Ambon kepada presiden.

Rapat pleno berlangsung Rabu (25/9)  di Kantor KASN, Jalan Letjen MT Haryono Kav.52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, dipimpin Ketua komisiner KASN, Sofian Effendi.

Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 5 Ta­hun 2014 tentang ASN menyebut­kan, berdasarkan hasil  pengawa­san yang  tidak ditindaklanjuti se­bagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat  (3),  KASN  merekomenda­si­kan  kepada Presiden  untuk  men­jatuhkan  sanksi  terhadap Pe­jabat  Pembina  Kepegawaian  dan  Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ayat (2), sanksi seba­gaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b.teguran; c.perbaikan, pencabutan, pemba­talan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sanksi  untuk Pejabat  Pembina  Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peratur­an perundang-undangan

Soal kapan laporan disampaikan kepada presiden, Abubakar menga­takan dalam waktu dekat, karena sudah putusan akhir. “Ini kan sudah putusan akhir, jadi dalam waktu dekat,” ujarnya.

KASN Tolak

Sudah tahu berbuat salah, namun Walikota Ambon, Richard Louhena­pessy nekat meminta izin KASN untuk melakukan lelang dan mutasi pejabat eselon II.

Tetapi permintaannya ditolak. Asis­ten Komisioner Bidang Penga­duan Penyelidikan KASN, Nurhasni menegaskan, walikota harus melak­sanakan rekomendasi KASN. Jika tidak, permintaan izin untuk seleksi jabatan tidak akan disetujui.

Nurhasni menegaskan, lelang atau seleksi jabatan harus mendapat izin dari KASN. Kalau belum ada izin maka tidak bisa dilaksanakan. “Pem­kot Ambon harus melaksanakan rekomendasi KASN, jika mau mela­kukan lelang jabatan,” tandasnya lagi.

Tak Anggap  KASN

Lalu apa kata walikota? Ternyata ia hanya memandang KASN dengan sebelah mata.

Walikota menegaskan, dirinya tidak membutuhkan rekomendasi KASN untuk  lelang dan seleksi jaba­tan eselon II. Ia mengaku, sudah me­ngantongi rekomendasi dari kemen­dagri, dan tidak perlu dari KASN.

“Kalau saya mau lantik minggu depan, saya lantik saja. ini soal ke­pentingan pemerintah kota saja. Ng­gak ada urusan saya dengan KASN dan sebagainya,” tandas walikota kepada wartawan usai pelantikan raja Negeri Laha, di ruang rapat lantai II Balai Kota Ambon, Senin (23/9).

Walikota menegaskan, tak ada urusan rekomendasi KASN dengan seleksi jabatan di lingkup pemkot.

Menurutnya, ia telah melaksana­kan rekomendasi KASN soal non job puluhan ASN pada Desember 2017 lalu,  namun ada dua catatan KASN yang menurutnya salah, sehingga tidak ditindaklanjuti.

KASN Berang

Ketua KASN, Sofian Effendi be­rang dengan sikap yang ditunjukan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Ia meminta walikota tak asal bicara.

Sofian menantang walikota untuk lakukan pelantikan pejabat tanpa re­komendasi KASN, seperti omong­an­nya.

“Oke, dia (walikota) ngomong be­gitu, ya tidak apa-apa. Itu pernyata­an membunuh dirinya sendiri. Dia harusnya tahu aturan apa yang dia sampaikan itu melanggar UU dan kon­sekuensinya bisa dipecat,” tegas Sofian saat dihubungi Siwalima, Se­nin (23/9) malam melalui telepon se­lulernya.

Pernyataan walikota seperti itu, kata Sofian, menunjukan ia tidak paham aturan. Menurutnya, Menda­gri tidak punya kewenangan untuk urusan kepegawaian. Kepegawaian itu urusannya KASN. “Urusan pe­merintahan itu domainnya kemen­dagri,” tandasnya.

Sofian meminta walikota jangan merasa hebat, sebab bisa dikenakan sanksi pemecatan karena melanggar undang-undang.

“Setiap pejabat kepala daerah yang melanggar UU maka dia dapat diberhentikan. Walikota Ambon kok hebat sekali ya. Kita memang tidak bisa memberikan sanksi kepada kepala daerah, kita hanya memberi­kan rekomendasi kepada atasannya karena UU menghendaki seperti itu. Ya, nanti lihat kedepan ya,” tandas­nya. (S-40)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *