Tak Ada Lelang Jabatan

KASN Tolak Kompromi dengan Walikota

AMBON, Siwalimanews – Keputusan KASN tak bisa dirubah. Rekomendasi tidak akan diberikan kepada Pemkot Ambon untuk lelang jabatan.

KASN tidak akan kompromi dengan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Izin akan diterbitkan untuk lelang ja­ba­tan eselon II jika rekomendasi KASN yang meminta pejabat tinggi pratama dan puluhan ASN yang dicopot  pada 29  Desember 2017 lalu dikem­balikan ke jabatan semula, ditindaklanjuti oleh walikota.

“Apabila rekomendasi kami belum ditindaklanjuti, kita tidak akan menindaklanjuti permin­taan seleksi terbuka untuk pejabat pemkot,” tandas Asisten KASN Bi­dang Pengaduan dan Penyelidikan, Pangihutan Marpaung yang dikon­firmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (12/11).

Ditanya soal rencana walikota un­tuk merombak birokrasi pada De­sember, Marpaung menegaskan,  KASN tidak akan memberikan izin, jika walikota tidak menjalankan rekomendasi KASN.

“Kami tak akan berikan izin, inti­nya harus menjalankan rekomendasi kami dulu,” tandasnya lagi.

Soal keputusan KASN untuk melaporkan walikota ke presiden, kata Marpaung, surat ke presiden masih di meja pimpinan. “Suratnya sampai sekarang masih dipelajari pimpinan,” katanya.

Solusinya Ada di Walikota

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon, Lucky Nikijuluw mengata­kan, solusi mendeknya lelang jaba­tan di Pemkot Ambon ada di wali­kota. Jika walikota melaksanakan rekomendasi KASN, maka semuanya akan beres.

“Walikota harus melaksanakan rekomendasi KASN, kalau tidak lelang jabatan tidak bisa dilakukan, kalau dipaksakan cacat hukum, ilegal,” tandas Nikijuluw.

Nikijuluw mengatakan, pengusu­lan pangkat pejabat yang dilantik oleh walikota pasti akan ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Pasti ditolak karena rapat koor­dinasi dengan KASN, BKN dan DPRD pada saat itu sudah sepakat, walikota harus ditindaklanjuti reko­mendasi KASN, kalau berani mela­kukan lelang jabatan, itu cacat hukum,” tegasnya.

Nikijuluw menilai, pelantikan pe­jabat yang dilakukan walikota di Hotel The Natsepa beberapa waktu lalu, itu cacat hukum.

“Jangan walikota diam-diam saja, saya yakin pelantikan kemarin itu semua cacat hukum, ilegal nama­nya,” tegasnya lagi.

Promosi Macet

Seperti diberitakan, langkah Pem­kot Ambon mempromosikan sejum­lah jabatan tinggi pratama terhalang larangan KASN.

Larangan bagi Pemkot melakukan lelang jabatan lantaran Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mem­bangkang terhadap rekomen­dasi KASN yang meminta pejabat tinggi pratama dan puluhan ASN yang dicopot  pada 29  Desember 2017 lalu dikembalikan ke jabatan semula.

Pendekatan persuasif terus dila­kukakan oleh KASN. Namun tak membuahkan hasil. Walikota tak mau menindaklanjuti rekomendasi itu.

Batas waktu kemudian diberikan KASN hingga 31 Maret 2019. Tetapi lagi-lagi, walikota cuek. Rekomen­dasi KASN tetap diabaikan.  KASN habis kesabaran dengan sikap wali­kota. KASN menggelar pleno dan diputuskan untuk melaporkan wali­kota Ambon kepada presiden.

Sikap walikota yang memandang sebelah mata terhadap KASN tak hanya sampai di situ. Walikota me­negaskan, dirinya tidak membutuh­kan rekomendasi KASN untuk  lelang dan seleksi jabatan eselon II. Ia mengaku, sudah mengantongi rekomendasi dari kemendagri, dan tidak perlu dari KASN.

“Kalau saya mau lantik minggu depan, saya lantik saja. ini soal ke­pen­­tingan pemerintah kota saja. Ng­gak ada urusan saya dengan KASN dan sebagainya,” tandas wa­likota kepada wartawan usai pelan­tikan raja Negeri Laha, di ruang rapat lantai II Balai Kota Ambon, Senin (23/9).

Penegasan ini disampaikan wali­kota ketika dikonfirmasi soal permintaannya untuk melakukan mutasi jabatan eselon II ditolak oleh KASN.

Walikota menegaskan, tak ada urusan rekomendasi KASN dengan seleksi jabatan di lingkup pemkot. “Tidak ada kaitan dengan itu,” ujarnya dengan nada tinggi.

Walikota mengaku sudah meng­antongi izin dari kemendagri untuk melantik pejabat eselon II. Tak perlu lagi ada rekomendasi dari KASN.

KASN Tolak

Sebelumnya Asisten Komisioner Bidang Pengaduan Penyelidikan KASN, Nurhasni yang dikonfirmasi menegaskan, walikota harus melak­sanakan rekomendasi KASN soal non job puluhan ASN. Jika tidak, permintaan izin untuk seleksi jabatan tidak akan disetujui.

“Kami sudah menyampaikan tang­gapan ke walikota pada Bulan Mei lalu terkait pelaksanaan seleksi jabatan. Kami belum menyetujui karena walikota selaku pejabat pem­bina kepegawaian (PPK) belum menindaklanjuti rekomendasi kami,” tandas Nurhasni, kepada Siwalima, Jumat (20/9) lalu.

Nurhasni menegaskan, lelang atau seleksi jabatan harus mendapat izin dari KASN. Kalau belum ada izin maka tidak bisa dilaksanakan. “Pem­kot Ambon harus melaksanakan reko­mendasi KASN, jika mau mela­kukan lelang jabatan,” tandasnya lagi.

Lelang Jabatan Sepi Peminat 

Lelang jabatan untuk mengisi empat kursi eselon II yang kosong sudah dibuka sejak 13 Mei 2019 lalu. Namun belum membuahkan hasil.

Walikota sesumbar, kalau bulan Sep­tember akan dilakukan fit and pro­per test. Tetapi hingga kini mandek.

Padahal bukan itu alasan yang sebe­narnya. Ternyata lelang jabatan yang dilakukan sepi peminat. “Peja­bat yang mendaftar belum  capai kuota. Sepi peminat,” kata salah satu staf di BKD Kota Ambon, kepada Siwalima, Jumat  (8/11).

Staf yang meminta namanya tak dikorankan ini mengungkapkan, para pejabat tak bersemangat untuk mengikuti lelang, karena Pemkot Ambon tidak direstui oleh KASN. “Ini kan tidak ada rekomendasi KASN, kalau tidak ada dampaknya kan fatal,” ujarnya.

Menurut dia, wajar saja kalau lelang jabatan eselon II sepi peminat, karena pejabat takut tidak bisa dilantik dan juga tidak bisa usul kenaikan pangkat.

“Semua sudah tahu kalau Pemkot Ambon bermasalah dengan KASN.  Kalau  ikut lelang dan lolos, sama saja tidak bisa dilantik dan usul naik pangkat,” tandasnya.

Ia mencotohkan, dua pejabat yang dilantik oleh walikota beberapa waktu lalu di Hotel The Natsepa, yaitu Pieter Leuwol dan Josiaz Lop­pies.  Leuwol dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaga­ngan. Sedangkan Loppies sebagai Ke­pala Satpol PP. Pengusulan kenai­kan pangkat keduanya ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“BKN tak setuju pengusulan pangkat, karena harus ada rekomen­dasi dari KASN. Jadi kalau Pemkot masih terus bermasalah dengan KASN, maka lelang jabatan akan menjadi terhambat,” tandasnya

Menyerah

Walikota menyerah. Ia tak mau lagi melawan KASN. Orang nomor satu di Kota Ambon ini mengaku, akan bertemu KASN dan Menpan-RB untuk berkonsultasi  soal lelang jabatan eselon II yang saat ini mandek.

“Saya nanti dalam waktu dekat akan ketemu dengan Menpan-RB dan KASN untuk berkonsultasi dan tanya petunjuk bagaimana agar ada kemudahan,” kata walikota kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (11/11).

Walikota mengaku, lelang jabatan eselon II sementara dihentikan, sambil menunggu rekomendasi KASN.

Ditanya soal pernyataannya yang menegaskan, kalau ia tidak mem­butuhkan rekomendasi KASN, karena sudah mengantongi izin mendagri, walikota enggan berko­mentar. Ia hanya mengatakan, pihak­nya  sementara menunggu rekomen­dasi KASN.

Ia juga mengatakan, bulan De­sember akan dilakukan perombakan birokrasi. Semua jabatan yang kosong akan terisi.

“Desember itu kan saya akan evaluasi seluruh kinerja dari pejabat pemkot. Otomatis seluruh jabatan yang kosong akan diisi,” tandasnya.

Akibat tak Taat Aturan

Akademisi Hukum Tata Negara Unpatti, Hendrik Salmon menilai, macetnya lelang jabatan akibat walikota tidak taat aturan.

“Walikota harusnya tunduk pada aturan. Ini karena walikota tidak melaksanakan rekomendasi KASN mengembalikan pejabat yang dinon job itu pada jabatannya sejumlah,” tandas Salmon kepada Siwalima mela­lui telepon selulernya, Senin (11/11).

Salmon meminta walikota melak­sanakan rekomendasi KASN agar lelang jabatan  tinggi pratama bisa dilakukan. “Laksanakan rekomen­dasi KASN, kalau tidak bagaimana lelang jabatan bisa dilakukan,” ujarnya.

Salmon mengatakan, KASN, BKN dan Kemendagri memiliki fungsi pe­ng­awasan yang terkait dengan ma­sa­lah-masalah kepegawaian. Jika wali­kota tidak melaksanakan reko­mendasi KASN, ketika ada peng­usulan jabatan atau lelang otomatis pasti ditolak.

Salmon menilai, Kepala BKD, Benny Selanno dan Sekda Anthony G. Latuheru turut bertanggung ja­wab, karena tidak memberikan advis kepada walikota untuk melaksana­kan rekomendasi  KASN. “Akibat­nya lelang jabatan tak bisa berjalan,” tandasnya. .(S-40)