AMBON, Siwalimanews – Warga Kota Ambon mengecam kegiatan study banding yang dilakukan anggota DPRD Kota Ambon, di Kota Bogor dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sejak Rabu (12/8).

Pasalnya, study banding itu tidak pantas dilakukan dimasa pandemi covid-19 bahkan terkesan hanya menguras anggaran daerah.

Direktur Mollucas Democratization Watch (MDW), Ikhsan Tualeka, mengecam kegiatan study banding yang dilakukan oleh 35 anggota DPRD Kota Ambon ini, karena terkesan hanya jalan-jalan tanpa membuahkan hasil.

“Kita kan tidak tahu substansi­nya apa, apalagi substansinya hanya untuk mempelajari hal-hal yang sebenarnya bisa juga dipelajari secara online, bisa tatap muka secara online webinar. Jadi study banding yang dilakukan itu hanya untuk jalan-jalan,” tandas Tualeka, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Rabu (12/8).

Dikatakan, disaat pandemi justru anggota DPRD ini harus menjadi teladan bagi masyarakat, namun sebaliknya wakil rakyat justru tidak sensitif, bahkan terjadi kontra produktif dan tentu saja menimbulkan keprihatinan oleh masyarakat.

Baca Juga: Perkuat Inpres 6, Pemda Wajib Terbitkan Peraturan Kepala Daerah

“DPRD belajar offline, disaat anak-anak semua dituntut belajar online. Itu logikanya dimana ?.  Disatu sisi menjadi contoh yang buruk, menjadi kontra produktif bagi upaya bersama masyarakat untuk menanggulangi atau mengu­-rangi dampak buruk atau mitigasi epidemi covid 19,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Ambon, Mizwar Tomagola.

Menurutnya, keberangkatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Ambon hanya bersifat liburan dimasa pandemi.

“Keberangkatan demi keberangkatan yang dilakoni teman-teman DPRD selama ini hanya liburan. Tidak mendapatkan manfaat yang begitu besar,” ujarnya, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Rabu (12/8).

Kata dia, Kota Ambon sudah kembali masuk ke zona merah, harusnya ke-35 anggota DPRD ini lebih fokus menata hal apa saja yang mengalami penurunan atau menjadi masalah dalam masa pandemi ini.

“Anggota dewan ini mesti punya skala prioritas, apalagi Ambon sudah masuk zona merah sehingga bagi saya, mereka harus lebih fokus menata apa yang menjadi problem pemerintah kota hari ini baik itu ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, alangkah lebih baik jika sejumlah SPPD yang anggarkan khusus untuk melakukan study banding dan kunker tersebut direalokasikan untuk membantu menangani masyarakat yang saat ini teradampak lansung covid-19.

“Saya sepakat bahwa dong pung SPPD yang miliaran rupiah itu lebih baik dialihkan atau diberikan kepada masyarakat miskin baru,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, ternyata 35 Anggota Legislatif (Aleg) Kota Ambon tidak memiliki referensi untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Tahun 2019, sehingga direncanakan untuk melakukan studi banding ke Kota Bogor dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

35 aleg Kota Ambon ini  akan bertolak ke Kota Bogor dan Bekasi,  hari ini Rabu (12/8).

“Iya, dijadwalkan besok ke Jakarta. Tujuan kita ke daerah zona hijau dan kami pilih Kota Bogor dan Bekasi untuk cari referensi terkait pembahasan LKPJ APBD 2019,” ungkap Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta, kepada Siwalima, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (11/8).

Menurutnya, kunjungan kerja ini dilakukan setelah kemarin dilaksanakan paripurna penyampaian LKPJ APBD 2019. Untuk itu semua tim banggar akan kesana cari referensi untuk dimasukan ke dalam program.

Selain itu, kata Toisuta, nantinya setiap komisi juga akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa kementerian untuk mempertanyakan permasalah yang terjadi di Kota Ambon untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Sebelum masuk masa sidang berikut, komisi biasanya melakukan kunjungan ke kementerian. Jadi besok nantinya semua berangkat,” katanya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy yang dihubungi wartawan mengaku, 35 anggota DPRD Ambon yang nantinya akan  bertolak ke Jakarta sudah menjalani rapid tes yang dilakukan oleh tim kesehatan Dinkes Ambon. “Rapid kan sebagai satu persyaratan keluar daerah. Jadi 35 anggota DPRD ini termasuk pendamping dan staf dinas. Jadi ada 43 yang orang yang urus rapid untuk berangkat besok,” ucapnya.

Hasil rapid dari 43 orang yang akan berangkat tersebut semuanya non reaktif dan tinggal mereka bertolak saja ke daerah tujuan mereka. (Mg-6)