Stop Lelang, Walikota Menyerah

Ngaku Tunggu Rekomendasi KASN

AMBON, Siwalimanews – Walikota Ambon Richard Louhenapessy menyerah. Ia tak mau lagi melawan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Orang nomor satu di Kota Ambon ini mengaku, akan bertemu KASN dan Menpan-RB untuk berkonsultasi  soal lelang jabatan eselon II yang saat ini mandek.

“Saya nanti dalam waktu de­kat akan ketemu dengan Men­pan-RB dan KASN untuk ber­konsultasi dan tanya petunjuk bagaimana agar ada kemuda­han,” kata walikota kepada war­tawan di Balai Kota Ambon, Senin (11/11).

Walikota mengaku, lelang jabatan eselon II sementara dihentikan, sambil menunggu rekomendasi KASN.

Ditanya soal pernyataannya yang menegaskan, kalau ia tidak mem­butuhkan rekomendasi KASN, karena sudah mengantongi izin mendagri, walikota enggan berko­mentar. Ia hanya mengatakan, pihak­nya  sementara menunggu rekomen­dasi KASN.

Walikota juga mengatakan, ba­nyak pejabat yang mendaftar untuk mengikuti lelang. Hanya saja, harus menunggu rekomendasi KASN. “Banyak kok yang daftar, jadi tak bisa dikatakan sepi,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, bulan De­sember akan dilakukan perombakan birokrasi. Semua jabatan yang kosong akan terisi.

“Desember itu kan saya akan evaluasi seluruh kinerja dari pejabat pemkot. Otomatis seluruh jabatan yang kosong akan diisi,” tandasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Benny Selanno juga menga­takan, pihaknya masih menunggu rekomendasi KASN untuk lelang jabatan. Ia optimis, lelang jabatan akan tuntas pada Desember.

“Kami optimis Desember bisa selesai, dan kita sementara tunggu rekomendasi KASN,” katanya.

Ketika ditanya terkait dengan rekomendasi KASN apakah sudah dijalankan, Selanno enggan mem­berikan komentar.

Akibat tak Taat Aturan

Akademisi Hukum Tata Negara Unpatti, Hendrik Salmon menilai, macetnya lelang jabatan akibat walikota tidak taat aturan.

“Walikota harusnya tunduk pada aturan. Ini karena walikota tidak melaksanakan rekomendasi KASN mengembalikan pejabat yang dinon job itu pada jabatannya sejumlah,” tandas Salmon kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (11/11).

Salmon meminta walikota melak­sa­nakan rekomendasi KASN agar lelang jabatan  tinggi pratama bisa dilakukan.

“Laksanakan rekomendasi KA­SN, kalau tidak bagaimana lelang jabatan bisa dilakukan,” ujarnya.

Salmon mengatakan, KASN, BKN dan Kemendagri memiliki fungsi pengawasan yang terkait dengan masalah-masalah kepegawaian. Jika walikota tidak melaksanakan reko­mendasi KASN, ketika ada peng­usul­an jabatan atau lelang otomatis pasti ditolak.

Salmon menilai, Kepala BKD, Benny Selanno dan Sekda Anthony G. Latuheru turut bertanggung ja­wab, karena tidak memberikan advis kepada walikota untuk melaksana­kan rekomendasi  KASN. “Akibat­nya lelang jabatan tak bisa berjalan,” tandasnya.

Promosi Macet

Seperti diberitakan, langkah Pem­kot Ambon mempromosikan sejum­lah jabatan tinggi pratama terhalang larangan KASN.

Larangan bagi Pemkot melakukan lelang jabatan lantaran Walikota Ambon, Richrad Louhenapessy membangkang terhadap rekomen­dasi KASN yang meminta pejabat tinggi pratama dan puluhan ASN yang dicopot  pada 29  Desember 2017 lalu dikembalikan ke jabatan semula.

Pendekatan persuasif terus dila­kukakan oleh KASN. Namun tak membuahkan hasil. Walikota tak mau menindaklanjuti rekomendasi itu.

Batas waktu kemudian diberikan KASN hingga 31 Maret 2019. Tetapi lagi-lagi, walikota cuek. Rekomen­dasi KASN tetap diabaikan.  KASN habis kesabaran dengan sikap walikota. KASN menggelar pleno dan diputuskan untuk mela­porkan walikota Ambon kepada presiden.

Sikap walikota yang memandang sebelah mata terhadap KASN tak hanya sampai di situ. Walikota me­negaskan, dirinya tidak membutuh­kan rekomendasi KASN untuk  lelang dan seleksi jabatan eselon II. Ia mengaku, sudah mengantongi rekomendasi dari kemendagri, dan tidak perlu dari KASN.

“Kalau saya mau lantik minggu depan, saya lantik saja. ini soal ke­pen­tingan pemerintah kota saja. Nggak ada urusan saya dengan KASN dan sebagainya,” tandas wa­likota kepada wartawan usai pelan­tikan raja Negeri Laha, di ruang rapat lantai II Balai Kota Ambon, Senin (23/9).

Penegasan ini disampaikan wali­kota ketika dikonfirmasi soal permin­taannya untuk melakukan mutasi jabatan eselon II ditolak oleh KASN.

Walikota menegaskan, tak ada urusan rekomendasi KASN dengan seleksi jabatan di lingkup pemkot. “Tidak ada kaitan dengan itu,” ujarnya dengan nada tinggi.

Walikota mengaku sudah me­ngantongi izin dari kemendagri un­tuk melantik pejabat eselon II. Tak perlu lagi ada rekomendasi dari KASN.

KASN Tolak

Sebelumnya Asisten Komisioner Bidang Pengaduan Penyelidikan KASN, Nurhasni yang dikonfirmasi menegaskan, walikota harus melak­sanakan rekomendasi KASN soal non job puluhan ASN. Jika tidak, permintaan izin untuk seleksi jabatan tidak akan disetujui.

“Kami sudah menyampaikan tanggapan ke walikota pada Bulan Mei lalu terkait pelaksanaan seleksi jabatan. Kami belum menyetujui karena walikota selaku pejabat pem­bina kepegawaian (PPK) belum menindaklanjuti rekomendasi kami,” tandas Nurhasni, kepada Siwalima, Jumat (20/9) lalu.

Nurhasni menegaskan, lelang atau seleksi jabatan harus mendapat izin dari KASN. Kalau belum ada izin maka tidak bisa dilaksanakan. “Pem­kot Ambon harus melaksanakan rekomendasi KASN, jika mau mela­kukan lelang jabatan,” tandasnya lagi.

Lelang Jabatan Sepi Peminat 

Lelang jabatan untuk mengisi empat kursi eselon II yang kosong sudah dibuka sejak 13 Mei 2019 lalu. Namun belum membuahkan hasil.

Walikota sesumbar, kalau bulan September akan dilakukan fit and proper test. Tetapi hingga kini mandek.

Padahal bukan itu alasan yang sebenarnya. Ternyata lelang jabatan yang dilakukan sepi peminat. “Pejabat yang mendaftar belum  capai kuota. Sepi peminat,” kata salah satu staf di BKD Kota Ambon, kepada Siwalima, Jumat  (8/11).

Staf yang meminta namanya tak dikorankan ini mengungkapkan, para pejabat tak bersemangat untuk mengikuti lelang, karena Pemkot Ambon tidak direstui oleh KASN. “Ini kan tidak ada rekomendasi KASN, kalau tidak ada dampaknya kan fatal,” ujarnya.

Menurut dia, wajar saja kalau lelang jabatan eselon II sepi peminat, karena pejabat takut tidak bisa dilantik dan juga tidak bisa usul kenaikan pangkat.

“Semua sudah tahu kalau Pemkot Ambon bermasalah dengan KASN.  Kalau  ikut lelang dan lolos, sama saja tidak bisa dilantik dan usul naik pangkat,” tandasnya.

Ia mencotohkan, dua pejabat yang dilantik oleh walikota beberapa wak­tu lalu di Hotel The Natsepa, yaitu Pieter Leuwol dan Josiaz Loppies.  Leuwol dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdag­angan. Sedangkan Loppies sebagai Kepala Satpol PP. Pengusul­an kenaikan pangkat keduanya ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“BKN tak setuju pengusulan pangkat, karena harus ada rekomen­dasi dari KASN. Jadi kalau Pemkot masih terus bermasalah dengan KASN, maka lelang jabatan akan menjadi terhambat,” tandasnya.(S-40/S-19)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *