AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku Irjen Royke Lumowa mengaku, sudah memberikan teguran keras terhadap Kapolres Buru, AKBP Ricky Purnama Kertapati atas bercokol­nya ribuan penambang ilegal di tambang emas Gunung Nona, Kabupaten Buru.

Menurut kapolda, empat pejabat Polres Buru yang dicopotnya paling bertang­gung jawab terhadap aktivitas penambang liar di Gunung Nona.

“Kapolres sudah diberikan teguran, te­tapi yang ujung tombak adalah kapolsek­nya sama intel dan resersenya, kare­na mereka yang paling bertanggung jawab. Evaluasi terhadap kapolres tidak dilakukan, karena dia punya perwira sudah saya ganti,” tandas kapolda Siwalima, usai menghadiri pembukaan Sidang Sinode III Ke­uskupan Amboina, di Wisma Gon­zalo, Kopertis Ambon, Senin (9/9).

Penegasan kapolda menjawab permintaan berbagai kalangan agar Kapolres Buru juga diberikan sanksi tegas.

Sebagai pemegang tongkat ko­mando, Kapolres Buru lebih ber­tang­gung jawab atas akfitivas ribuan penambang liar di tambang Gunung Nona, dan juga terkatung-katungnya kasus bahan kimia Jin Chan milik PT Buana Pratama Se­jahtera (BPS).

Baca Juga: BPKP Mulai Audit Korupsi ADD Akoon

Kewenangan Mabes

Kabid Humas Polda Maluku, Kom­bes M Roem Ohoirat, mengata­kan, kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap Kapolres Buru, AKBP Ricky Purnama Kertapati adalah Mabes Polri.

“Pak Kapolda kan sudah menin­dak tegas kasat-kasat dan jajaran­nya ke bawah. Bahkan sudah dimu­tasikan. Itu sudah dilakukan. Namun terkait dengan tindakan evaluasi ataupun pencopotan kapolres itu adalah kewenangan Mabes Polri bukan kapolda,” kata Ohoirat, yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (9/9).

Pencopotan empat pejabat Polres Buru, kata Ohoirat, menunjukkan kapolda bersikap tegas terhadap penertiban penambang ilegal di Kabupaten Buru.

“Kapolda sudah tindak tegas dan sudah memberikan sanksi kepada jajarannya ke bawah. Kalau soal kapolres itu kewenangan sudah di atas yakni mabes, jadi bukan di sini lagi,” ujarnya.

Bercokol

Seperti diberitakan, lebih dari 1000 orang saat ini melakukan aktifitas penambangan tanpa izin di Gunung Nona, belakang Desa Metar dan Wapsalit, Kecamatan Lolongcuba, Kabupaten Buru.

Informasi yang diperoleh Siwa­lima Selasa (3/9) menyebutkan, bahan kimia berbahaya merkuri digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas di lokasi tambang Gunung Nona.

Fatalnya lagi, sisa limbah peng­olahan emas yang bercampur mer­kuri ini, dibuang langsung ke Sungai Waehedan yang sumber airnya masuk ke salah satu bendungan di Waeapo.

Bukan hanya limbah bercampur merkuri yang dibuang ke sungai, tapi lumpur-lumpur aktifitas tam­bang juga dibuang ke sana.

Akibatnya, air Sungai Waehedan menjadi keruh dan kekeruhan air yang bercampur lumpur dan sisa limbah merkuri ini ikut masuk sampai ke saluran irigasi di persawahan di desa-desa terdekat.

Tegur Kapolres

Kendati berada di wilayah tugas­nya, namun anehnya Kapolres Pulau Buru, AKBP Ricky Purnama Kerta­pati mengaku, tak tahu aktifitas ri­buan penambang liar itu.

Ketika dikonfirmasi lewat pesan whatsapp, Rabu siang (4/10), Ker­tapati balik menanyai wartawan soal kebenaran info itu. “Ini A-1 ?. Oke akan saya chek,” balasnya.

Setelah melihat bukti-bukti yang dikirim wartawan, Kertapati kembali menegaskan akan menindak lanjuti­nya dengan menurunkan bawahan­nya melakukan pengecekan ke Gu­nung Nona.

Pengakuan kapolres, memicu ama­rah Kapolda, dan menegur keras dirinya.

Empat Pejabat Polres Dicopot

Amarah kapolda berimbas kepada pencopotan  empat pejabat Polres Buru. Mereka yang dicopot masing-masing Kabag Ops Polres Buru AKP Muhammad Bambang Surya, Kasat Reskrim AKP Senja Pratama. Kasat Intelkam AKP Robby Hehanussa dan Kapolsek Waeapo Ipda Rizki Arif Prabowo.

Mutasi yang dilakukan berdasar­kan STR/187/IX/KEP/2019, Jumat 6 September 2019 tentang pember­hentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Maluku.

Kapolda saat dikonfirmasi Siwa­lima, usai menghadiri resepsi HUT GMP ke-84 di Baileo Oikumene Ambon, Jumat (6/9), membenarkan pen­copotan keempat pejabat Polres Buru itu.

Ia menegaskan, pencopotan ada­lah sanksi berat bagi anak buah yang tidak peka dan membiarkan penambang liar beraktifitas di tambang Gunung Gona.

“Saya tegur di sana pejabat yang lalai, karena tidak peka. Kapolsek saya ganti dan beberapa perwira di sana saya ganti, yang bertanggung jawab untuk itu saya ganti. Polsek, kasat serse, kasat intel, KBO. Itu hu­kuman  dan itu ganjarannya. Itu resikonya,” tandasnya. (S-39/S-27)