Sikap Walikota dan Janji KASN

Walaupun komisioner berganti, namun kasus pembang­kangan Walikota Ambon, Richrad Louhenapessy terhadap rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tetap dituntaskan.

Keputusan KASN untuk melaporkan walikota kepada presiden adalah keputusan pleno yang harus ditindaklanjuti.

Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Pangihutan Marpaung yang dikonfirmasi mengaku, pihaknya masih menyusun konsep pelaporan.

Marpaung mengatakan, komisioner KASN yang baru sudah berkomitmen untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang ditinggalkan komisioner lama. Salah satunya, melaporkan Walikota Ambon kepada presiden.

Tindakan KASN dengan melapor ke Presiden merupakan langkah yang tepat untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi 47 pejabat administrasi eselon III dan IV serta pejabat tinggi pratama yang dicopot ke jabatan mereka semula.

KASN habis kesabaran dengan sikap walikota. Pasalnya, rekomendasi yang dikeluarkan KASN untuk mengembalian 47 pejabat administrasi eselon III dan IV serta pejabat tinggi pratama yang dicopot ke jabatan mereka semula, tidak ditindaklanjuti. ASN tersebut dinonjobkan 29 Desember 2017 lalu, berdasarkan SK walikota Nomor 532 tahun 2017 tentang pem¬berhentian dan pengangkatan PNS dalam lingkungan Pemkot Ambon.

Walikota berulangkali diingatkan agar menindaklanjuti rekomendasi KASN, tetapi ia tetap cuek. Walikota kemudian diberikan batas waktu hingga 31 Maret 2019 untuk mengembalikan puluhan ASN yang dicopot ke jabatan mereka semula, namun lagi-lagi ia membangkang.

Menghadapi sikap membangkang Walikota itu kemudian KASN melakukan rapat pleno dan  diputuskan untuk melaporkan Walikota Ambon kepada presiden, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, berdasarkan hasil  pengawasan yang  tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat  (3),  KASN  merekomendasikan  kepada Presiden  untuk  menjatuhkan  sanksi  terhadap Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dan  Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ayat (2), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b.teguran; c.perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sanksi  untuk Pejabat  Pembina  Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sama sekali tidak takut dengan keputusan KASN melaporkannya ke Presiden.

Ia mengklaim, keputusannya menon job puluhan ASN dan pejabat tinggi pratama sudah sesuai atuan. Karena itu, dengan senang hati walikota meminta KASN untuk melaporkannya.

Seharusnya walikota tidak bersikap demikian. Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Walikota harus tunduk dan taat pada aturan dengan menindaklanjuti rekomendasi KASN mengembalikan 47 pejabat administrasi eselon III dan IV serta pejabat tinggi pratama yang dicopot ke jabatan mereka semula.

Kendati kewenangan untuk melaksanakan rekomendasi KASN itu ada pada walikota, tetapi bukan berarti Walikota harus cuek-cuek saja dengan rekomendasi itu. kita tentu saja menunggu realisasi janji dari KASN untuk menindaklanjuti laporan ke Presiden.

Janji KASN tersebut harus direalisasi sehingga tidak sekedar gertak saja bagi walikota, tetapi harus tegas, sehingga setiap kepala daerah tidak memang remeh rekomendasi dari KASN dan ada efek jera. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *