Sidang Mediasi Robby Gagal

AMBON, Siwalimanews – Upaya majelis hakim Pe­ngadilan Negeri Jakarta Se­latan untuk melakukan me­diasi antara Robby Gas­persz dengan DPP Gerindra gagal.

Ketidakhadiran DPP Ge­rindra dan KPU RI dan K­PU Provinsi Maluku men­jadi penyebab gagalnya agenda mediasi. Yang ha­dir dalam sidang hanya ter­gugat I Johan Lewe­rissa.

“Sidang tadi mediasi ga­gal, karena tergugat II Ma­jelis Kehormatan Partai Gerindra Cq Mutanti Juwono dan Anwar Ende selaku ketua dan se­kretaris, tergugat III DPP Gerindra Cq Letjen TNI (Purn) H Prabowo Subianto dan H Ahmad Muzani se­laku Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta turut tergugat I, KPU RI dan turut tergugat II KPU, provinsi tidak hadir,” jelas Ketua tim kuasa hu­kum Robby Gaspersz, Erick.S Paat, saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (4/12).

Karena mediasi gagal, sehingga majelis hakim menunda sidang hingga Rabu (11/12) dengan agen­da pembacaan gugatan oleh pengugat Robby Gaspersz.

“Karena para pihak tidak hadir, Rabu depan acaranya pembacaan gugatan. Kendati proses sidang­nya jalan, tetapi tidak menutup ke­mungkinan upaya perdamaian dilakukan,” ujar Paat.

Sidang sebelumnya pada Jumat (27/11) dengan agenda mediasi gagal, karena tidak hadirnya para tergugat dan turut tergugat.

Surati Mendagri

Sementara Welhelm Daniel Kur­nala alias Titi melalui kuasa hu­kum­nya mengajukan surat ke Men­dagri meminta menangguhan pe­lantikan Benhur Watubun sebagai anggota DPRD Maluku, sampai ada keputusan hukum tetap dari kasus sengketa pileg yang diaju­kan­nya di Pengadilan Jakarta Pusat.

Surat Nomor 47/LAW-SP/P/XI/2019 tertanggal 2 Desember 2019 itu, diteken oleh ketua tim kuasa hukum Titi, Franky Jaldrin Sahe­tapy.

“Kami memohon kepada bapak untuk tetap memonitor proses persidangan hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum,” kata Sahetapy, kepada Siwalima, Rabu (4/12)

Sahetapy juga meminta agar Mendagri membatalkan rekomen­dasi pelantikan Benhur Watubun sebagai anggota DPRD Maluku mengingat Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 716/SD/81/PROV/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku perihal penjelasan terkait hasil konsultasi dengan KPU RI, KPUD Maluku menegaskan, Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 614PL.01.9-SD/81/Prov/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 berkaitan dengan pengusulan pelantikan calon terpilih tidak pernah dibatal­kan dan atau masih berlaku.

Usulkan Pelantikan

Seperti diberitakan sebelumnya, DPP Gerindra dan PDIP telah me­ng­usulkan pelantikan Johan Yo­hanes Lewerissa dan Benhur Wa­tu­bun sebagai anggota DPRD Maluku ke Kementerian Dalam Ne­geri.

Wakil Sekretaris Majelis Kehor­matan DPP Gerindra, Habiburokh­man mengatakan, sengketa pileg antara Johan Lewerissa dan Rob­by Gaspersz sudah diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sesuai sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

“Kita sudah usulkan pelantikan Johan ke Kemendagri minggu ke­marin,” kata Habiburokhman yang dihubungi Siwalima melalui tele­pon selulernya, Selasa (3/12).

Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra ini menjelaskan, DPP mengusulkan pelantikan karena proses yang dilakukan DPP sudah sesuai dengan prosedur hukum, dimana Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sudah memutus­kan sengketa antara Johan dan Robby sesuai UU Partai Politik.

“Mahkamah kehormatan partai sudah putuskan sesuai dengan Undang-undang parpol, jadi harus dilaksanakan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Ge­rindra ini menambahkan, pihak­nya hanya menunggu, karena pe­ng­usulan pelantikan sudah disam­pai­kan ke Kemendagri.

Sementara sumber di DPP PDIP juga mengungkapkan, DPP sudah mengusulkan pelantikan Benhur Watubun ke Kemendagri.

Surat Nomor: 170/EX/DPP/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 itu ditandatangani Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidajat dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah, perihal penjelasan terkait peng­ang­katan anggota DPRD Provinsi Maluku dari PDI Perjuangan  itu, disebutkan DPP PDIP mengusul­kan pengganti calon terpilih ang­gota DPRD Provinsi Maluku atas nama Benhur G Watubun, caleg no­mor urut 01 dengan peroleh suara 3979, dapil Maluku 6 untuk diresmikan dengan surat keputus­an Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya dilantik sebagai ang­gota DPRD Provinsi Maluku perio­de 2019-2024.

“Sudah diusulkan, jadi kita tung­gu prosesnya saja di kemendagri,” kata sumber di DPP PDIP, kepada Siwalima yang meminta namanya tak dikorankan.

Sumber itu juga mengatakan, DPP PDIP telah menerima bukti tanda terima surat dari Kemenda­gri yang ditujukan ke KPU RI Nomor 161.81/6425/OTDA tertang­gal 25 November yang ditanda­tangani oleh Kepala Bagian Umum Ditjen Otda Kemendagri tentang pengusulan pengangkatan ang­gota DPRD Provinsi Maluku dari PDI Perjuangan.

Sumber itu menambahkan, pengusulan pelantikan Benhur Watubun sudah sesuai prosedur, dan sengketa pileg antara Wilhelm Kurnala alias Titi dan Benhur su­dah selesai. “Kan sudah selesai, saudara Titi kan sudah dipecat,” ujar­nya.

Sementara Ketua Dewan Kehor­matan DPP PDIP, Komarudin Watu­bun yang dikonfirmasi beberapa kali, namun tidak mengangkat tele­pon.

Sementara Ketua KPU Maluku, Samsul Rivai Kubangun yang dikonfirmasi mengatakan, KPU tidak berkewenangan untuk meng­usulkan pelantikan Johan Leweri­ssa dan Benhur Watubun, karena itu merupakan kewenangan Ke­mendagri.

“Itu bukan lagi kewenangan kami, pengusulan itu dari partai dan partai sendiri yang langsung usulkan ke Kemendagri untuk pelantikan,” jelas Kubangun.

Hal ini, kata Kubangan, sudah dijelakan kepada DPP Gerindra dan PDIP melalui surat pada akhir Oktober 2019 lalu.

“Kami sudah sampaikan dalam penjelasan surat kami pada bulan Oktober lalu, sehingga kami tidak berkewenangan,” ujarnya.

Tak puas dengan putusan mah­kamah partai, Robby Gaspersz menggugat DPP Gerindra di Peng­adilan Jakarta Selatan, dan saat ini dalam agenda mediasi. Sedang­kan Titi menggugat DPP PDIP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan akan memasuki agenda pe­meriksaan berkas perkara. (S-19)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *