AMBON, Siwalimanews – Senior Partai Golkar Ampy Malioy menuding ada kepentingan politik yang membuat proses Musda Golkar Kota Ambon berjalan amburadul, sehingga terus diskorisng.

Musda yang seharusnya hanya mengesahkan kerja steering commitee diambil alih DPD I Golkar Maluku dan dibuat ribet, seakan-akan tidak bisa diselesaikan. Padahal jika dilaksanakan sesuai aturan, maka tidak ada masalah.

Untuk itu ia menilai, diskorsingnya Musda Golkar Kota Ambon hingga saat ini, karena diduga ada kepentingan politik yang dirancang agar kepentingan itu bisa tersalur, kendati itu melanggar aturan.

“Seharusnya ini dilaksanakan sesuai aturan. Kalau sesuai aturan juklak 02, maka tidak harus seperti ini. Kan pimpinan sidang tinggal sahkan kerja steering commitee dan bukan diotak-atik lagi atau dibatalkan,” kesal Malioy kepada Siwalimanews, Selasa (29/9).

Disisi yang lain, lanjut mantan anggota DPRD Maluku ini, pimpinan sidang harus taat dan tunduk pada aturan dalam pelaksanaan musda. Steering commitee dalam bekerja pasti sudah konsultasi dengan Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, sehingga ketika disampaikan hasilnya tidak ada masalah. Tetapi mirisnya Musda Kota Ambon dibuat bermasalah seakan-akan tidak ada rujukan untuk diselesaikan.

Baca Juga: Polresta Lampaui Target Penanganan Kasus Narkoba

“Ini kan aneh. Musda Golkar Kota Ambon ini kan sebenarnya tak ada masalah jika bekerja sesuai aturan Juklak 02,” tegas Malioy.

Berkaca pada beberapa musda yang digelar di Maluku seperti di Bursel serta Malteng yang juga diambil alih oleh DPD I Golkar Maluku. Itu berarti Yusri sebagai pimpinan sidang seharusnya tidak boleh diberikan kewenangan untuk pimpin sidang.

“Karena beberapa kali musda di kabupaten yang dipimpinnya itu kan juga diambil alih di DPD I Maluku. Ini seharusnya jadi cacatan perhatian bagi Ketua DPD Golkar Maluku,” tuturnya.

Malioy minta agar Musda Golkar Kota Ambon harus berjalan sesuai aturan Juklak 02. Jika tidak, maka masalah tersebut tak bisa diselesaikan karena ada intervensi kepentingan politik yang bermain.

Ketika ditanyakan intervensi dari siapa saja. Malioy menolak berkomentar, karena menurutnya jika berjalan sesuai aturan, maka tidak ada masalah.

Sementara itu Ketua DPD I Golkar Maluku, Ramly Ibrahim Umasugi yang hendak dikonfirmasi melalui telepon selulernya beberapa kali terkait pelaksanaan yang terus molor, tidak merespon panggilan. (S-19)