AMBON, Siwalimanews – Sekretaris Kota Ambon AG Latuharu melakukan pengecekan terhadap setiap posko cek point yang melaksanakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).

Tiga posko cek point yang ditinjau sekot posko dikawasan Desa Passo tepatnya di depan Gereja Nafiri, kemudian posko di pertigaan Desa Hunuth dan posko di Desa Laha, Senin (8/6).

“3 pos ini kita pantau penerpan PKM untuk hari partama. Sekarang ini saya pantau posko di Passo setelah dari sini kita akan lanjutkan ke Hunuth dan Laha,” ungkap skot kepada Siwalimanews disela-sela pemantauan di posko Passo.

Menurutnya, pada hari pertama penerapan PKM, masih ditemukan pelanggaran, namun masih diberikan teguran secara persuasif.

“Kita masih berikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat dalam jangka waktu tiga hari kedepan,  setelah itu, jika masih ada masyarakat yang tidak menaati aturan, maka akan diberikan teguran oleh petugas secara lisan kepada masyarakat yang melanggar,” tuturnya.

Baca Juga: Brimob Dobo Kembali Salurkan Sembako bagi Warga

Untuk teguran pertama bagi yang melanggar kata sekot, akan tetap dipantau dan jika masih membuat pelanggaran lagi, maka akan diberikan teguran kedua dalam bentuk lisan serta tertulis.

“Setelah itu, akan ada sanksi denda bahkan sanksi soal, kepada mereka yang masih saja melanggar,” ujar sekot.

Dikatakan, dari hasil pentauan hari pertama ini, sebagian masyarakat sudah mulai mentaati penerapan PKM ini.

“Jadi sebetulnya tingkat penularan ada dua hal yakni  disiplin dan komitmen masyarakat. Jika protap kesehatan dilakukan dengan baik,  maka penyebaran covid bisa teratasi,” ujar sekot.

Ditambahkan, jam operasi yang sudah dibuat pemkot harus dipatuhi demi pemutusan mata rantai. Untuk penerapan ganjil genap bagi sopir angkot adalah langkah untuk mengurangi masyarakat masuk ke Ambon dan membatasi masyarakat keluar rumah.

Dengan pembatasan yang dilakukan, dapat mampu memutus mata rantai virus corona. Untuk PKM, sebetulnya ada pembatasan 4 kegiatan pergerakan masyarakat yakni kegiatan usaha, mengurangi perkumpulan di tempat umum dan transportasi.

“Jika misalnya 4 kegiatan usaha sudah mampu diterapkan dalam PKM, maka untuk hal lain bisa ditetapkan. Untuk Perwali No 16 ini tidak semua yang dilakukan skala besar, karena bukan kewenangan kepala daerah, tetapi Kewenangan dari Menteri Kesehatan,” imbuhnya.

Penerapan ini juga, nantinya  akan dievaluasi lagi, jika PKM ini berjalan dengan baik dan ditaati dnegan baik pula oleh masyarakat, kemungkinan PSBB dapat dilaksanakan. (Mg-5)