Robby Gugat Gerindra

Didampingi 3 Pengacara, Gugatan Dikirim Hari Rabu

AMBON, Siwalimanews – Robby B Gaspersz, akan meng­gugat Partai Gerindra yang menolak pe­lan­tikan dirinya, sebagai Anggota DPRD Maluku.

Namun  bagi Gaspersz putu­san tersebut tidaklah menda­sar. Karena itu, calon anggota DPRD Dapil Kota Ambon ini  telah mempersiapkan sejumlah pengacara untuk mengugat DPP dan Mahkamah Partai, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya sudah siapkan sekitar 3 pengacara untuk mengugat DPP dan Mahkamah Partai, dan kemungkinan gugatan didaftarkan pada Rabu (9/10) mendatang,” jelas mantan ang­gota DPRD Maluku fraksi Ge­rindra ini kepada Siwalima me­lalui telepon selulernya, Ming­gu (6/10).

Gaspersz belum mau berko­mentar banyak soal gugatan tersebut, ia hanya memastikan, se­mentara di­siapkan dan akan dila­yangkan pada Rabu pekan ini.

“Tunggu saja gugatannya siap saya akan sampaikan,” ujarnya sing­kat  Gaspersz merasa dirugikan de­ngan keputusan DPP dan Mahka­mah Partai. Bahkan keputusan ter­sebut hingga saat ini belum diteri­manya.

“Saya sampai sekarang ini belum mendapatkan keputusan dari Mah­kamah Partai. Sehingga saya sudah siap untuk gugat DPP dan Mahka­mah Partai,” ujarnya sembari meno­lak berkomentar lebih jauh, ia janji ketika gugatannya dilayangkan akan disampaikan.

Gaspersz sebelumnya mengung­kapkan, suara yang dia peroleh pada pileg lalu secara keseluruhan meru­pakan suara yang sah. Untuk itu diri­nya merasa aneh jika ada yang me­nganulir suara tersebut.

“Masyarakat Kota Ambon yang memilih saya berjumlah 5.507 suara, dan itu suara murni tanpa ada cacat sedikitpun. Itu suara pergumulan me­reka yang harus saya pertang­gungjawabkan nanti,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Gerindra, Habiburokhman yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon seluler­nya, Minggu (6/10) menjelaskan, DPP maupun Mahkamah Partai siap melawan gugatan yang diajukan oleh Gaspersz.

“Kita siap jika itu diajukan,” jelas­nya.

Dikatakan, Gaspersz mempunyai hak untuk mengajukan gugatan jika dirinya merasa tidak setuju dengan keputusan DPP ataupun Mahkamah Partai.

“Itu hanyanya dia, setiap orang kan punya hak untuk ajukan guga­tan dan kita prinsipnya tetap berse­dia. Jika dia punya bukti, kita juga siapkan bukti,” ujarnya singkat.

KPU Terima Surat Gerindra

KPU Maluku telah menerima surat pemberitahuan dari DPP Partai Ge­rindra terkait dengan putusan Mah­kamah Partai yang mengabulkan per­mohonan dari Johan Lewerissa, ca­lon anggota DPRD Maluku dapil Ma­luku I yang meliputi Kota Ambon.

“Kami sudah menerima surat pem­beritahuan dari DPP Partai Gerindra yang ditujukan kepada Mendagri untuk melantik Lewerissa dan surat kepada kami itu hanya sebagai tem­busan, sejak 1 Oktober lalu,” ung­kap Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Minggu (6/10).

Kubangun menegaskan, pihak­nya tidak mencampuri urusan internal setiap partai namun sesuai de­ngan tugas dan kewenangannya te­lah dilaksanakan sesuai dengan per­aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam rapat pleno KPU Maluku, kita telah memutuskan kemudian mengusulkan sebanyak 45 orang calon anggota DPRD Maluku masa jabatan 2019-2024 untuk dilantik kepada Mendagri melalui gubernur namun ternyata yang dilantik itu hanya 43 orang dan sekali lagi kami tegaskan, kami tidak pernah men­cam­puri urusan internal  partai,” ka­tanya.

Dikatakan, jika nantinya Lewerissa akan dilantik menggantikan Robby Gaspersz maka itu kewenangan Mendagri.

“Itu kewenangan Mendagri karena itu sudah rana partai politik,” tegas­nya.

Kalah di Mahkamah Partai

Seperti diberitakan, sengketa per­se­lisihan suara antara caleg Partai Gerindra Johan Johanis Lewerissa dengan Robby B Gaspersz berakhir di mahkamah par­tai.

Johan dan Robby adalah caleg DPRD Provinsi dari daerah pemi­lihan Maluku I yang meliputi Kota Ambon.

Tak hanya mengajukan gu­gatan ke MK, namun Lewerissa juga me­ngadu ke Mahkamah Partai Ge­rindra. Ia merasa dicurangi saat rekapitu­lasi penghitungan suara.

Setelah memeriksa bukti-bukti dan sak­si-saksi, mahkamah partai memu­tuskan untuk mengabulkan permo­honan Johan Lewerissa.

Wakil Sekretaris Majelis Ke­hor­matan DPP Gerindra, Habibu­rok­h­man yang dikonfirmasi Siwa­lima Senin (23/9) malam melalui telepon selulernya mengatakan, sidang seng­keta perselisihan suara yang diajukan oleh Johan Lewerissa dipu­tuskan pada Kamis, 19 September lalu.

“Jadi pada intinya kita sudah periksa perkara pak Johan, dan Ka­mis minggu lalu kita sudah pu­tuskan untuk mengabulkan permohonan pak Johan,” jelas Habiburokhman.

Sebanyak 18 majelis mahkamah partai secara bulat memutuskan menerima permohonan Johan Le­werissa.  Keputusan diambil sete­lah mahkamah partai memeriksa Lewe­rissa selaku pelapor, Robby Gas­persz sebagai terlapor, para sak­si, dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor.

“Sebanyak 18 majelis mahkamah partai dari 24 majelis  telah meme­riksa, baik pelapor, pak Johan Leweri­ssa maupun pihak terlapor pak Robby Gaspersz, saksi-saksi terma­suk juga dokumendokumen bukti yang diajukan Pak Johan maupun Pak Robby, semua sudah kita pe­riksa. Intinya, secara bulat majelis kehormatan berkesimpulan bahwa, permohonan Pak Johan beralasan dan layak untuk dikabulkan,” ujar Habiburokhman.

Soal putusan MK yang meno­lak permohonan Johan Lewerissa, Ha­biburokhman mengatakan, MK dan mahkamah partai tidak bisa disa­makan.

“Ada pertanyaan bahwa ini juga kan sudah di MK, kami perlu te­gaskan bahwa, beda kamar antara MK dengan majelis kehormatan DPP. MK itu mengadili secara kuan­titatif, kami ini mengadili nilai-nilai, mengadili secara kualitatif,” tegas­nya.

Ia juga mengatakan, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Parpol mene­gaskan, partai memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa suara pemilu legislatif.

“Sesuai dengan undang-undang parpol, kami memang memiliki kewe­nangan untuk mengadili perkara ini. Ini sudah putuskan. Putusan ini bulat dan tan­pa ada opini sama sekali,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman menambah­kan, keputusan mahkamah partai akan disampaikan secara lang­sung kepada Johan Lewerissa dan Robby Gaspersz. “Sudah ada petugas un­tuk menyampaikan secara lang­sung,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, pihak­nya akan segera mengusulkan Johan Lewerissa ke KPU untuk meng­gan­tikan Robby Gaspersz sebagai caleg DPRD Maluku ter­pilih.

Dengan adanya putusan mah­kamah partai, lanjutnya, sengketa Lewerissa dan Gaspersz selesai.

“Kami minta semua menghar­gai putusan kami ini, ini putusan legal sesuai dengan undang-undang,” tegas Habiburokhman.

Tak Dilantik

Robby Gaspersz tak dilantik pada Senin (16/9), me­nyusul turunnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang meminta pelantikannya ditunda.

Sekretaris DPRD Provinsi Ma­luku, Boedewin Wattimena, yang dikon­firmasi Minggu (15/9) me­ngatakan, pada lampiran pelan­tikan yang diterima sekretariat DPRD, hanya mencantumkan 43 nama anggota terpilih. Nama William Kurnala dari PDIP dan Robby Gaspersz tidak tercantum dalam lampiran tersebut.

“Kita melakukan pelantikan ber­dasarkan lapiran yang diterima dari Mendagri, dalam lampiran tersebut hanya ada 43 nama anggota dewan terpilih yang akan dilantik, sehingga kita berpedoman pada lapiran terse­but,”ungkap Wattimena.(S-19/S-16)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *