Ridwan & Richard Dicopot

AMBON, Siwalimanews – Sudah jatuh tertim­pa tangga pula. Inilah yang alami oleh Richard Rahakbauw. Sete­lah diganti dari kursi Wakil Ketua DPRD, DPP Golkar mende­pak­nya dari Wakil Ke­tua Bidang Organi­sasi DPD Golkar Ma­luku.

RR, sapaannya tak sendiri. Sohibnya, Ridwan Marasabessy juga turut dicopot dari jabatan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi.

Pencopotan RR dan Ridwan berdasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor: 398/DPP-/GOLKAR/XI/2019 tentang Pengesahan Perubahan Kompo­sisi dan Personalia DPD Partai Golkar Maluku Masa Bakti 2016-2020, tertanggal 23 November 2019.

SK itu ditandata­nga­ni oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus.  Dengan ditetapkannya SK tersebut, maka SK DPP Partai Golkar Nomor KEP-272/DPP/GOLKAR/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang pengesahan peruba­han komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Provinsi Maluku masa bakti 2016-2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Dalam lampiran SK DPP Nomor 398/DPP-/GOLKAR/XI/2019 tertanggal 23 November 2019 itu, dari 83 jumlah kepengurusan tidak ada lagi nama RR dan Ridwan.

Posisi RR sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi digantikan oleh Fredek Rahakbauw. Sedangkan Rasyid Effendy Latuconsina meng­gantikan Ridwan sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi.

Sekjen DPP Partai Golkar, Lode­wijk Fredrich Paulus yang dikonfir­masi Siwalima melalui telepon selulernya, enggan mengangkat telepon. Pesan whatsApp, juga tidak direspon.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaff yang dihubungi mengaku, ada peruba­han komposisi pengurus DPD Golkar Maluku. Namun ia tak mau berkomentar, dengan tidak mau membuat polemik.

“Saya tidak berkomentar soal itu. Nanti jadi polemik lagi. Jadi saya tidak mau komentar,” kata mantan Gubernur Maluku ini.

Sedangkan RR yang dihubungi, telepon selulernya tidak aktif.  Se­mentara Ridwan enggan meng­angkat telepon.

Wakil Ketua Bidang Pemenang­an Pemilu Wilayah Maluku Teng­gara Barat, Ronny Sianressy me­ngatakan, perubahan kepeng­urusan DPD Partai Golkar Maluku dilakukan untuk mengoptimalisasi kerja-kerja partai dalam rangka menyehatkan partai.

“Jadi ini DPP keluarkan SK revili­tasasi kepengurusan DPD Partai Golkar Maluku dalam rangka untuk menjalankan seluruh tugas-tugas partai. Keputusan DPP ini telah mempertimbangkan banyak hal,” ujar Sianressy, kepada wartawan, di Kantor DPRD Maluku.

Sianressy mengaku, sudah me­nerima SK DPP Partai Golkar No­mor: 398/DPP-/GOLKAR/XI/2019 tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Maluku Masa Bakti 2016-2020, tertanggal 23 November 2019.

“Saya tidak ingin berkomentar soal itu karena gawenya DPP, hanya betul saya juga terima SK revitalisasi kepengurusan partai. Saya tidak mau komentar soal lain,” ujarnya.

Sianressy hanya menambah­kan, setiap kader harus patuh pada seluruh keputusan partai.

Membangkang

Sementara sumber di Partai Gol­kar mengungkapkan, pencopo­tan RR dan Ridwan karena kedua­nya dinilai membangkang terha­dap keputusan partai.

Sebelumnya DPP mengeluarkan SK Nomor: R-1180/GOLKAR/IX/2019 tertanggal 22 Oktober  2019 tentang pembatalan SK DPP No­mor: R-1136/GOLKAR/IX/2019 ter­tanggal 17 September 2019 dan me­netapan Rasyid Efendy Latu­con­sina sebagai pim­pinan DPRD Maluku.

Pergantian dirinya dari kursi Wakil Ketua DPRD Maluku mem­buat RR berang. Kepada wartawan ia menegaskan, dirinya akan menggugat SK DPP itu ke Peng­adilan Negeri Jakarta Barat.

Ia menegaskan, penunjukan dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku sudah melalui proses pentahapan hingga diusulkan dan ditetapkan oleh DPP. Namun aneh­nya, saat jelang pelantikan DPP menerbitkan SK untuk menggan­tikannya dengan Rasyid Efendy Latuconsina.

“Saya akan gugat DPP Partai Golkar ketika menerima salinan surat resminya,” tandas RR kepa­da wartawan, usai dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Maluku, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (25/10).

Namun kemudian RR berubah pikiran, dan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar.

Tuding Oknum DPP Main

Rekan RR, Ridwan Marasa­bessy menyerang pengurus DPP secara terbuka. Ia menuding ada­nya permainan oknum DPP dibalik terbitnya SK untuk menggantikan RR dari kursi Wakil Ketua DPRD Maluku.

Ridwan terang-terangan menye­but Wasekjen DPP Golkar, Budi Setiawan ada dibalik permainan untuk menggantikan RR dengan Efendy Latuconsina. Tak  hanya itu, kata Ridwan, uang dalam jumlah besar juga turut dibe­rikan untuk menyogok oknum DPP Golkar.

Ridwal juga menyebut nama Ketua DPD Golkar Buru, Ramly Uma­sugi dan Ketua DPD Golkar Ma­luku, Said Assagaff turut ber­main.

“Ini sindikat, bayarnya mahal dan Said Assagaff itu bagian terkecil dari sebuah sistem besar. Disana ada Ramy dan siapa-siapa lagi dan paling tepat kita harus cari siapa yang kejahatan di balik semua dan kita akan tempu semua jalur,” tegas Ridwan ketika dihubungi  Siwalima,  Minggu (27/10) malam.

Ridwan meminta DPP jangan cuci tangan. Ia dan pengurus Gol­kar Maluku lainnya akan mengejar otak dibalik permainan itu.

“Jadi  otak dari pencopotan ha­rus dikejar dan jangan DPP mau mengelak, karena ini main dengan uang besar. Hati-hati loh, saya tidak segansegan,” tandasnya.

Ridwan mengaku heran dengan munculnya SK DPP untuk meng­gantikan RR menjelang dilantik.

“Saya tegaskan semua jalur akan ditempuh, karena proses se­leksi calon wakil ketua DPRD su­dah melewati mekanisme, dimana proses seleksi itu ada saya, Ro­land Tahapary dan Said Assagaff, sehingga  lahirlah surat keputusan RR sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku,” ujarnya.

Ridwan mempertanyakan ala­san DPP Golkar mengeluarkan SK untuk mencopot RR.

“Organisasi ini dia punya meka­nisme. Meskipun Airlangga itu ketua umum, tetapi dia juga diatur oleh aturan. Ini bukan organisasi di pasar. Memangnya RR ada perkosa orang pung anak perem­puan atau pencuri uang, kan tidak. Kenapa ketua umum kasih keluar surat, memangnya ketua umum sudah tidak sadar lagi. Jadi semua jalur hukum akan kami tempuh,” tandasnya.  

Sikap Ridwan dinilai tak beretika. Ia kemudian dipanggil oleh DPP dan diadili. (S-19)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *