AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku memastikan, semua kerusakan akibat bencana longsor dan banjir yang terjadi belum lama ini akan ditangani oleh Dinas PUPR Provinsi Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS).

Penegasan ini disampaikan ketua komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw usai melakukan on the spot terhadap beberapa lokasi terdampak di Kota Ambon, baik longsor maupun banjir.

“Berdasarkan rapat itu kita putus­kan on the spot dan hasilnya semua masalah yang ada akan ditangani baik oleh dinas maupun oleh balai dan BPBD Maluku,” ungkap Rahak­bauw kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (27/5).

Dirincikan sejumlah lokasi on the spot yakni di Desa Waiheru, Hutu­muri, Kali Wayori dan Komplek Gadihu, Komisi III langsung memu­tuskan beberapa kebijakan untuk menangani persoalan yang ada bersama Balai Wilayah Sungai, BPBD Maluku dan Dinas PUPR.

Untuk masalah di jembatan di Waiheru, kata Rahakbauw khusus saluran pekerjaan dengan menggu­nakan alat berat untuk pembersihan sungai, sehingga air dapat mengalir dengan baik.

Baca Juga: 30 Mei Pemkab Malteng Gelar Masohi City Street Food

“Akan tetapi Satker BPJN Kota Ambon Iwan Talaohu telah berjanji untuk tahun depan akan dilakukan perbaikan saluran agar tidak terjadi lagi genangan air di tengah jalan,” terang Rahakbauw.

Sementara longsor di kawasan Gadihu, persoalan ini akan ditangani langsung oleh PUPR Maluku de­ngan memperbaiki talud yang rusak akibat curah hujan yang begitu tinggi.

Sedangkan untuk talud penahan air kali Wayori, akan dilakukan koor­dinasi lanjutan antara Balai Sungai dan BPBD, guna mengatasi masalah tersebut.

“Balai sungai memiliki tanggung­jawab untuk membuat bronjong, sedangkan BPBD Maluku akan menurunkan alat berat untuk nor­malisasi agar aliran air sungai tetap kencang, sehingga saat hujan tinggi tidak menabrak talud yang berpo­tensi patah di daerah Wayori,” pungkasnya. (S-50)