Rahakbauw Belum Juga Diganti

DPRD Beralasan Masih Tunggu Putusan Mahkamah Partai

AMBON, Siwalimanews – Proses pergantian Richard Rahakbauw belum juga dilakukan. Pimpinan DPRD Maluku beralasan menunggu putusan Mahkamah Partai Golkar.

DPRD ingin per­gantian RR, sapaannya ke Ra­syid Efendy Latuconsina se­bagai Wakil Ketua DPRD Ma­luku berjalan tanpa keri­butan.

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengaku, surat dari Partai Golkar untuk pergantian RR sudah dibahas oleh pim­pinan dewan dan badan musya­warah. Bahkan sudah pada tahap penetapan dalam agenda dewan. Namun pada saat yang sama, kuasa hukum RR mema­sukan surat ke pimpinan DPRD yang meminta PAW RR ditunda hingga ada putusan Mahkamah Partai Golkar.

“Pada saat yang sama kuasa hukum Richard Rahakbauw ma­sukan surat kepada pimpinan DPRD Maluku yang meminta agar proses PAW Richard ditunda semen­tara, karena Richard melalui kuasa hukumnya sedang lakukan gugatan di Mahkamah Partai Golkar,” jelas Wattimury melalui pesan whatsapp saat dikonfirmasi Siwalima, Minggu (1/12).

Surat dari kuasa hukum RR, kata Wattimury, juga sudah disampaikan kepada  Fraksi Golkar melalui Fredek Rahakbauw untuk menanyakan proses di Mahkamah Partai Golkar.

“Kami berharap supaya pergan­tian pimpinan dari Partai Golkar harus jalan baik-baik dan tidak mau ribut-ribut diantara sesama angota dewan dari Partai Golkar. Jadi kami sama sekali tidak ada sikap mendua,” tandasnya.

Wattimury juga mempersilakan DPD Golkar Maluku datang ke DPRD untuk mempertanyakan tindak lanjut pergantian RR.

“Jadi kalau ada teman-teman dari DPD Partai Golkar mau datang dan tanyakan, saya kira sangat baik. Biar kesempatan itu kita juga akan dita­nyakan pendapat mereka tentang gugatan RR di Mahkamah Partai Golkar, biar jelas secara organisa­toris di internal Golkar,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Ambon dua periode ini kembali mene­gaskan, PAW pimpinan DPRD dari Golkar su­dah masuk dalam agenda DPRD. Yang terpenting, anggota Fraksi Golkar satu bahasa mendu­kung proses tersebut.

“Sekali lagi saya katakan PAW pimpinan dari Partai Golkar sudah masuk dalam agenda, juga saya harap semua anggota fraksi dari Partai Golkar harus satu bahasa mendukung proses ini,” tegasnya.

Sementara anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Fredek Ra­hakbauw yang dikonfirmasi enggan berkomentar. “Maaf, saya belum bisa berkomentar nanti selesai Munas Partai Golkar jua,” tandas Rahak­bauw, yang dihubungi melalui te­lepon selulernya, Minggu (1/12).

Ngaku Surati DPRD

Ketua Tim Kuasa Hukum RR, Boy Lesnussa mengaku, pihaknya telah menyurati pimpinan DPRD Maluku agar menunda proses pergantian RR.

“Kami telah menyurati DPRD Maluku, saya sudah tidak ingat lagi tanggalnya, tetapi dalam surat itu kami meminta agar menunda proses pergantian RR dari jabatannya se­bagai pimpinan DPRD sampai me­nunggu putusan mahkamah partai,” kata Lesnussa, yang dihu­bungi Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Minggu (1/12).

Lesnussa mengatakan, permin­taan penundaan pergantian semata karena per­timbangan hukum. Sebab, gugatan RR masih bergulir Mahkamah Partai Golkar. Jangan sampai DPRD mela­kukan pergantian, tetapi mahkamah partai justru mengabulkan gugatan RR. “Kalau bicara keadilan maka harus ada kepastian hukumnya,” tandas­nya.

Disinggung soal proses di mah­kamah partai, Lesnussa mengata­kan, masih menunggu jadwal si­dangnya.

“Untuk sidangnya kita masih menunggu sampai selesai Munas tanggal 3-5 Desember karena bukan saja perkara di Maluku, tetapi di seluruh Indonesia, yang berjumlah sekitar 139 perkara,” ujarnya.

Bakal Datangi DPRD

Seperti diberitakan, DPD Golkar Maluku segera mendatangi pimpi­nan DPRD Maluku untuk memperta­nyakan proses pergantian Richard Rahakbauw dengan Rasyid Efendy Latuconsina sebagai Wakil Ketua DPRD.

DPD Golkar Maluku telah mene­ruskan SK DPP Partai Golkar No­mor: R-1180/GOLKAR/IX/2019 tertang­gal 22 Oktober  2019 tentang pembatalan SK DPP Nomor: R-1136/GOLKAR/IX/2019 tertanggal 17 September 2019 dan menetapkan Rasyid Efendy Latuconsina sebagai pimpinan DPRD Maluku kepada Ketua DPRD Maluku.

Surat DPD Golkar Maluku yang diteken Said Assagaff selaku ketua itu, diterima DPRD Maluku pada Rabu (6/11) lalu. Namun hingga kini,  pimpinan DPRD belum menindak­lanjuti SK DPP Golkar tersebut.

“Berdasarkan hasil rapat DPD Partai Golkar Maluku yang berlang­sung di Sekretariat DPD Partai Golkar Maluku di Karpan, Kamis 28 November telah diputuskan untuk mem­bentuk tim guna menyurati sekaligus menda­tangi kantor DPRD Provinsi Maluku, yang rencananya akan dilaksanakan pekan depan,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Tenggara Barat, Ronny Sianressy, kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Jumat (29/11).

Rianressy mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada pim­pinan DPRD agar tidak mencampuri urusan internal Golkar.

“Kami akan meminta kepada pim­pinan DPRD Maluku untuk tidak menjustifikasi dan melakukan pe­nafsiran yang terkesan menghambat proses surat Partai Golkar dan men­campuri urusan internal Partai Golkar atau bermain politik ganda,” tandas Sianressy.

Sianressy menegaskan, dalam rapat DPD tersebut juga telah me­mutuskan agar Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku tidak mengikuti rapat-rapat DPRD dalam bentuk dan agenda apapun, sampai DPRD menindaklanjuti surat DPD Partai Golkar.

“Ini instruksi tegas dan kami akan menyurati seluruh anggota fraksi di DPRD Maluku agar tidak mengikuti rapat-rapat di DPRD Maluku karena sampai saat ini DPRD tidak pernah menindaklanjuti surat dari DPD Partai Golkar, kami menilai ini adalah pelecahan terhadap marwah Partai Golkar,” tandasnya lagi.

Sianressy  mengaku, tidak berke­pentingan apapun dengan Richard Rahakbauw, tetapi dirinya hanya ingin agar harga diri partai tidak dilecehkan.

“Pimpinan DPRD tidak pantas untuk mencampuri urusan internal partai, justru harus segera menin­daklanjuti surat kita,” ujarnya.

Dicopot dari Pengurus

Setelah diganti dari kursi Wakil Ketua DPRD, DPP Golkar mende­pak­nya dari Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Gol­kar Maluku.

RR tak sendiri. Sohibnya, Ridwan Marasabessy juga turut dicopot dari jabatan Wakil Ketua Bidang Kade­risasi.

Pencopotan RR dan Ridwan ber­dasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor: 398/DPP-/GOLKAR/XI/2019 tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Maluku Masa Bakti 2016-2020, tertanggal 23 November 2019.

SK itu ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus.  Dengan ditetapkannya SK tersebut, maka SK DPP Partai Golkar Nomor KEP-272/DPP/GOLKAR/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang pengesahan perubahan komposisi dan perso­nalia DPD Partai Golkar Provinsi Maluku masa bakti 2016-2020 dinya­takan dicabut dan tidak berlaku.

Dalam lampiran SK DPP Nomor 398/DPP-/GOLKAR/XI/2019 ter­tanggal 23 November 2019 itu, dari 83 jumlah kepengurusan tidak ada lagi nama RR dan Ridwan.

Posisi RR sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi digantikan oleh Fredek Rahakbauw. Sedangkan Rasyid Effendy Latuconsina meng­gantikan Ridwan sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi.

Membangkang

Keputusan DPP untuk mencopot RR dan Ridwan dari pengurus Gol­kar karena keduanya membangkang terhadap keputusan partai.

Hal ini berawal dari pergantian RR dari kursi Wakil Ketua DPRD Malu­ku. Keputusan DPP membuat RR berang. Ia menegaskan akan meng­gugat SK DPP itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Saya akan gugat DPP Partai Gol­kar ketika menerima salinan surat resminya,” tandas RR kepada warta­wan, usai dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Maluku, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (25/10).

Namun kemudian RR berubah pikiran, dan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Partai Golkar.

Lalu apa kesalahan Ridwan? Rekan RR ini menyerang pengurus DPP secara terbuka. Ia menuding adanya permainan oknum DPP dibalik terbitnya SK untuk menggan­ti­kan RR dari kursi Wakil Ketua DPRD Maluku.

Ridwan terang-terangan menye­but Wasekjen DPP Golkar, Budi Setiawan ada dibalik permainan untuk menggantikan RR dengan Efendy Latuconsina. Tak  hanya itu, kata Ridwan, uang dalam jumlah besar juga turut diberikan untuk menyogok oknum DPP Golkar.

Ridwan juga menyebut nama Ketua DPD Golkar Buru, Ramly Umasugi dan Ketua DPD Golkar Ma­luku, Said Assagaff turut bermain.

“Ini sindikat, bayarnya mahal dan Said Assagaff itu bagian terkecil dari sebuah sistem besar. Disana ada Ramy dan siapa-siapa lagi dan paling tepat kita harus cari siapa yang kejahatan di balik semua dan kita akan tempu semua jalur,” tegas Rid­wan ketika dihubungi  Siwalima,  Minggu (27/10) malam.

Ridwan mempertanyakan alasan DPP Golkar mengeluarkan SK untuk mencopot RR.

“Organisasi ini dia punya meka­nisme. Meskipun Airlangga itu ke­tua umum, tetapi dia juga diatur oleh aturan. Ini bukan organisasi di pasar. Memangnya RR ada perkosa orang pung anak perempuan atau pencuri uang, kan tidak. Kenapa ketua umum kasih keluar surat, memangnya ketua umum sudah tidak sadar lagi. Jadi semua jalur hukum akan kami tempuh,” tandasnya.   (S-16)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *