PWI Pimpinan Hendry Ch Bangun Miliki Legalitas Hukum

AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Hendra J Kede menegaskan, Persatuan Wartawan Indonesia sampai detik ini memiliki dan memenuhi azas legalitas hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada keraguan sedikitpun tentang itu.
“Legalitas PWI diakui negara, terakhir melalui SK Menkumham RI Nomor : AHU-0000946.AH.01.48. tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Wartawan Indonesia tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani Cahyo Rahadian Muzhar selaku Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham atas nama Menkumham RI.
“Sampai detik tulisan ini dibuat, diterbitkan, dan dipublikasikan, SK Menkumham tersebut tidak pernah diubah apalagi dicabut. Sehingga dan oleh karena itu sah dan mengikat selayaknya akta otentik sebagai bukti legalitas PWI,” tulis Kede dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Kamis (23/1).
Kede yang juga Ketua Bidang Nonlitigasi LKBPH PWI Pusat menjelaskan, SK Menkumham tersebut yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PWI dan berwenang membuat perikatan dengan pihak manapun atas nama PWI adalah Ketua Umum yang dijabat oleh Hendry Chaeruddin Bangun bersama Sekjen yang dijabat oleh Muhammad Iqbal Irsyad, termasuk dan tidak terbatas menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2025 tingkat nasional.
Bahkan sampai saat ini, dokumen asli SK Menkumham a quo masih tesimpan sebagai dokumen resmi di Kemenkumham RI. Dokumen tersebut secara digital masih dapat diakses melalui barcode dan secara manual juga masih dapat diakses oleh yang memiliki hubungan hukum dan hak hukum untuk itu.
Baca Juga: Gunakan Sirtu dan Kayu, Pemilik Lahan Palang Kantor PUPR SBBPWI dibawah Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekjen Muhammad Iqbal Irsyad guna mengantisipasi perilaku dan tindakan yang tidak bertanggungkawab dari pihak-pihak yang mencoba memanipulasi publik, memutuskan untuk mengajukan blokir kepada Kemenkumham terhadap SK AHU a quo dan telah dikabulkan oleh Kemenkumham RI melalui jawaban resmi.
“Pemblokiran bertujuan untuk meblok segala usaha yang dilakukan siapapun, baik orang maupun badan, dengan alasan apapun, untuk mengubah akta otentik legalitas PWI dimaksud dengan tidak sedikitpun mengurangi kebasahan keberlakuan secara hukum SK a quo,” tulis Kede.
Sehingga dengan demikian tegas Kede, kepengurusan PWI Pusat dengan Ketua Umum Hendry Ch Bangun dan Sekjen Muhammad Iqbal Irsyad tetap memiliki legalitas bertindak untuk dan atas nama PWI Pusat berdasarkan SK Menkumham a quo, termasuk dan tidak terbatas melaksanakan HPN 2025 tingkat nasional.
Semua orang dan badan, baik badan negara maupun badan non negara, tentu juga memiliki kewajiban hukum untuk hanya menjalin perikatan dengan PWI melalui kepengurusan sesuai SK Kemenkumham a quo. Penyesatan informasi publik atas fakta hukum ini dan menyebarluaskan penyesatan infornasi tersebut, tentu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum positif Indonesia, termasuk dan tidak terbatas UU ITE dengan segala konsekuensi hukumnya.(S-07)
Tinggalkan Balasan