AMBON, Siwalimanews – Perjuangan masyarakat Desa Neat dan Leksula untuk memiliki jembatan penghubung pada sungai Nalbesi mulai menemukan titik terang, di­mana pemerintah provinsi Maluku akan membangun jembatan darurat un­tuk memudahkan akses masyara­kat.

Kapala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Mohammad Marasabessy mengatakan, terkait dengan jemba­tan Nalbesi pihak PUPR Maluku telah turun dan melihat dan ternyata pembangun jembatan dimaksud membutuhkan anggaran yang cukup banyak.

“Kita sudah turun kemarin dan memang butuh biaya cukup banyak untuk membangun jembatan itu,” ujar Marasabessy, kepada wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (19/8).

Walaupun menelan anggaran yang cukup banyak namun Marasa­bessy menegaskan, pihaknya akan membangun dan berkoordinasi de­ngan pihak Balai Pelaksana Jalan Na­sional meskipun jembatan Nalbesi merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Maluku.

Salah satu upaya yang dilakukan juga, kata Marasabessy dengan menyurati Kementerian PUPR RI dalam kaitan dengan anggaran yang memang cukup banyak, karenanya sambil menunggu respon Kemente­rian, PUPR Maluku akan membangun jembatan gantung darurat.

“Kita sementara menyurati Ke­men­te­rian karena memang butuh dana yang cukup besar, jadi sambil menunggu nanti kami akan bangun jembatan gantung sementara, sam­bil  kita mendesain dan membangun jembatan permanen disana,” tutur­nya.

Terkait dengan kepastian waktu pengerjaan jembatan parmanen, Marasabessy mengakui jika sesuai yang disampaikan ketua Komisi III DPRD Maluku pada tahun 2021 sudah jalan, maka saat ini PUPR Ma­luku sementara menyiapkan master­plan, desain jembatan, kesiapan la­han untuk mendungkung jembatan itu.

“Mudah-mudahan sudah siap tahun ini dengan desain, lalu tahun 2021 kita menyempurnakan desain-desain, yah mungkin kita mulai star pengerjaan pada  tahun 2021 dan 2022,” tegasnya.

Lebih lanjut Marasabessy menje­laskan PUPR dalam perencanaan bukan saja membangun jembatan yang ada di Nalbesi, namun ada juga beberapa jembatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur dan jembatan lainnya yang jumlah panjangnya mencapai enam ratus meter dengan menelan biaya kurang lebih 200 miliar.

Ditambahkannya, Pempus telah mengalikasikan anggaran sebesar 130 triliun untuk infrastruktur selu­ruh Indonesia dan Bina Marga men­dapatkan anggaran 25 triliunn, sehi­ngga PUPR Maluku akan berupaya agar dengan anggaran yang ada da­pat membangun  jalan dan jembatan baik pembangunan baru maupun maupun rehabilitasi di Maluku.

“Program di PU itu 130 triliun untuk Bina Marga kurang lebih 25 triliun maka kita akan dorong untuk bangun jalan dan jembatan baik pembangun baru  maupun rehabi­litasi,  intinya yang belum mantap kita mantapkan,” tandasnya.(Cr-2).