Proyek Harus Tepat Sasaran, Kejagung-PUPR Teken MoU

AMBON, Siwalimanews – Untuk mengawal pembangunan proyek-proyek milik pemerintah Kejaksaan Agung (Kejagung) menjalin kemitraan dengan Kementerian PUPR guna melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan delapan Kejati yang ada di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua serta 58 kepala balai/satker.

Penandatanganan kerja sama menindaklanjuti MoU antara Menteri PUPR, Basuki Hadi­muljono dengan Jaksa Agung, HM. Prasetyo pada 1 Maret 2018 yang lalu. Hadir dalam kegiatan MoU yang dipusatkan di Natsepa Hotel, Senin (23/9), Gubernur Maluku Murad Ismail, Sekda Maluku, Kasrul Selang, Kadis PU, Ismail Usemahu, Kajati Maluku Triyono Haryono, dan Kajari se-Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S. Maringka pada kesem­patan itu mengatakan,  Maluku merupakan salah satu provinsi yang tertinggal, khususnya di bidang infrastruktur.

Olehnya untuk memastikan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran dilaku­kan MoU. Mantan Kajati Maluku ini menan­daskan, diper­lukan sinergi antara peme­rintah dan penegak hukum. Sinergi yang dibangun harus diwujudnyatakan. Dimana aparat penegak hukum bisa memberikan kontribusi bagi pemda.

“Jangan berikan rasa takut pada aparat pemerintah, sehingga percepatan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” ujar Maringka.

Menurutnya, penegakan hukum  harus mampu menekan kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. “Ini harus dirubah bahwa pencegahan itu juga keber­hasilan dari proses penegakan hukum. Apa yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum sekarang adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” katanya.

Maringka menelaskan, program jaksa menyapa sudah di launching di Ambon beberapa tahun lalu saat dirinya menjabat sebagai Kajati Maluku, dan ternyata program ini efektif bagi proses peningkatan kesadaran masyarakat di seluruh Indonesia.

“Dari timur matahari dari kawasan Ambon, Maluku kita kembangkan program ini, sehingga bisa berjalan di seluruh Indonesia,” pungkas Maringka.

Dirinya meminta, kepada Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk bekerja sama dengan Kementerian PUPR, mulai dari tahap peren­canaan, sehingga proyek pembangunan ini bisa berjalan tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Hal ini kita lakukan agar tidak terjadi keragu-raguan dari pelaksanaan pekerjaan, mereka bersama-sama  dengan penegak hukum dan ini juga sejalan amanat Bapak Presiden,” tuturnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal, Kementerian PUPR, Widiarto menjelaskan, ada beberapa item yang tertuang dalam nota kesepa­haman, mulai pendekatan hukum, pengawalan dan pengamaan penyeleng­garaan infrastruktur, penanganan masalah hukum perdata, pertim­bngan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Kalau dulunya yang ingin menjadi kasatker atau pimpro semua berebutan, tetapi yang sekarang banyak tidak mau, karena takut. Oleh karena itu, sebagai aparat pemerintah kita harus bermitra dan bekerjsama untuk mewujudkan visi dn misi presiden,”pintanya.

Ia meminta kepada kepala balai/sakter dan kajati harus saling beromunikasi  secara terbuka, nyaman sehingga tidak diman­faatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. “Harapan kami, hambatan, komunikasi dan semuanya bisa dieleminir,” tandas Maringka. (S-49)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *