Promosi Macet Pemkot Ambon

Lelang Jabatan Juga Sepi Peminat

Ambon, Siwalima Langkah Pemkot Ambon mempromosikan se­jumlah jaba­tan tinggi pra­tama terhalang larangaan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Larangan bagi Pemkot tidak melakukan lelang jabatan lantaran Walikota Ambon, Richrad Louhena­pessy membangkang terha­dap rekomendasi KASN yang meminta pejabat tinggi pratama dan puluhan ASN yang dicopot  pada 29  De­sember 2017 lalu dikembali­kan ke jabatan semula.

Mereka dinonjobkan  ber­dasarkan SK walikota Nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam lingkungan Pemkot Ambon.

Pendekatan persuasif terus dilakukakan oleh KASN. Namun tak membuahkan hasil. Walikota tak mau menindaklanjuti rekomendasi itu.

Watas waktu kemudian diberikan KASN hingga 31 Maret 2019. Tetapi lagi-lagi, walikota cuek. Rekomen­dasi KASN tetap diabaikan.

KASN habis kesabaran dengan sikap walikota. KASN menggelar pleno dan diputuskan untuk mela­porkan walikota Ambon kepada presiden.

Rapat pleno berlangsung Rabu (25/9)  di Kantor KASN, Jalan Letjen MT Haryono Kav.52-53, Pancoran, Jakarta Selatan, dipimpin Ketua komisiner KASN, Sofian Effendi.

Namun walikota sama sekali tidak takut dengan keputusan KASN melaporkannya ke presiden.

Ia mengklaim, keputusannya menon job puluhan ASN dan pejabat tinggi pratama sudah sesuai atuan. Karena itu, dengan senang hati wali­kota meminta KASN untuk melapor­kannya.

“Dengan senang hati, sepanjang saya benar, saya tidak pernah ta­kut,” tandas walikota saat dikonfirmasi wartawan usai pembukaan Pespa­rawi Tingkat Kecamatan Teluk Ambon, di Kantor Balai Sejarah Provinsi Maluku, Selasa (1/10).

Sikap walikota yang memandang sebelah mata terhadap KASN tak hanya sampai di situ. Walikota me­negaskan, dirinya tidak membutuh­kan rekomendasi KASN untuk  lelang dan seleksi jabatan eselon II. Ia mengaku, sudah mengantongi rekomendasi dari kemendagri, dan tidak perlu dari KASN.

Malah orang nomor satu di Kota Ambon ini ngotot akan tetap mela­kukan pelantikan.

“Kalau saya mau lantik minggu depan, saya lantik saja. ini soal ke­pen­tingan pemerintah kota saja. Nggak ada urusan saya dengan KASN dan sebagainya,” tandas wa­li­kota kepada wartawan usai pelan­tikan raja Negeri Laha, di ruang rapat lantai II Balai Kota Ambon, Senin (23/9).

Penegasan ini disampaikan wali­kota ketika dikonfirmasi soal permin­taannya untuk melakukan mutasi jabatan eselon II ditolak oleh KASN.

Walikota menegaskan, tak ada uru­san rekomendasi KASN dengan seleksi jabatan di lingkup pemkot. “Tidak ada kaitan dengan itu,” ujar­nya dengan nada tinggi.

Walikota mengaku sudah me­ngan­tongi izin dari kemendagri un­tuk melantik pejabat eselon II. Tak perlu lagi ada rekomendasi dari KASN.

“KASN kan memberi laporan kepada mendagri, kalau mendagri sudah memberikan warning untuk lantik ya sudah tidak ada masalah. Kan KASN punya laporan ke men­dagri, mereka cuma kasih pertimba­ngan,” ujarnya.

KASN Tolak

Sebelumnya Asisten Komisioner Bidang Pengaduan Penyelidikan KASN, Nurhasni yang dikonfirmasi menegaskan, walikota harus melak­sanakan rekomendasi KASN soal non job puluhan ASN. Jika tidak, permintaan izin untuk seleksi jabatan tidak akan disetujui.

“Kami sudah menyampaikan tanggapan ke walikota pada Bulan Mei lalu terkait pelaksanaan seleksi jabatan. Kami belum menyetujui karena walikota selaku pejabat pem­bina kepegawaian (PPK) belum menindaklanjuti rekomendasi kami,” tandas Nurhasni, kepada Siwalima, Jumat (20/9) lalu.

Nurhasni menegaskan, lelang atau seleksi jabatan harus mendapat izin dari KASN. Kalau belum ada izin maka tidak bisa dilaksanakan. “Pem­kot Ambon harus melaksanakan rekomendasi KASN, jika mau mela­kukan lelang jabatan,” tandasnya lagi.

Tiga jabatan eselon II yang akan diisi yaitu,  Kepala Badan Pengelo­laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bappeda serta Asisten III.

Kepala BPKAD sebelumnya dijabat oleh Jacky Talahatu. Namun ia dipecat walikota karena tersan­dung kasus korupsi  proyek taman kota.  Walikota kemudian menunjuk Apries Gaspresz sebagai Plt Kepala BPKAD.

Mourits Lantu juga dipecat karena tersandung kasus korupsi yang sama dengan Jacky Talahatu. Kekosongan kursi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga diisi oleh Romeo Soplanit sebagai Plt. Se­dangkan Kepala Bappeda Doming­gus Matupelwa sudah pensiun, dan walikota menunjuk Merry Maail sebagai Plt.

Saai ini kursi Asisten III dan Kepala Dinas  Pemuda dan Olahraga kosong, karena Soplanit sudah pensiun.

Sikap walikota berbeda dengan Sekretaris Kota Ambon, A.G Latu­heru. Ia mengaku, jabatan-jabatan tersebut belum bisa diisi karena masih menunggu izin dari KASN.

“Lelang jabatan itu mesti izin KASN. Kita tidak bisa buat sem­barang. Jadi kita tunggu KASN kasih izin baru kita lakukan lelang jabatan,” kata Latuheru.

Lelang Jabatan Sepi Peminat 

Lelang jabatan untuk mengisi empat kursi eselon II yang kosong sudah dibuka sejak 13 Mei 2019 lalu. Namun belum membuahkan hasil.

Walikota sesumbar, kalau bulan September akan dilakukan fit and proper test. Tetapi hingga mandek.

“Ini kan masih ada kesibukan HUT Kota. Sekarang ini masalahnya kita mesti cocokan dengan waktu tim penguji dari pusat. Dan dalam waktu dekat ini, dipastikan September ini sudah dituntaskan,” kata walikota saat dikonfirmasi Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon, Senin (9/9)

Padahal bukan itu alasan yang sebenarnya. Ternyata lelang jabatan yang dilakukan sepi peminat.

“Pejabat yang mendaftar belum  capai kuota. Sepi peminat,” kata salah satu staf di BKD Kota Ambon, kepada Siwalima, Jumat  (8/11).

Staf yang meminta namanya tak dikorankan ini mengungkapkan, para pejabat tak bersemangat untuk mengikuti lelang, karena Pemkot Ambon tidak direstui oleh KASN. “Ini kan tidak ada rekomendasi KASN, kalau tidak ada dampaknya kan fatal,” ujarnya.

Menurut dia, wajar saja kalau lelang jabatan eselon II sepi peminat, karena pejabat takut tidak bisa dilantik dan juga tidak bisa usul kenaikan pangkat.

“Semua sudah tahu kalau Pemkot Ambon bermasalah dengan KASN.  Kalau  ikut lelang dan lolos, sama saja tidak bisa dilantik dan usul naik pangkat,” tandasnya.

Ia mencotohkan, dua pejabat yang dilantik oleh walikota beberapa waktu lalu di Hotel The Natsepa, yaitu Pieter Leuwol dan Josiaz Loppies.  Leuwol dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan Loppies sebagai Kepala Satpol PP. Pengusul­an kenaikan pangkat keduanya ditolak oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

“BAKN tak setuju pengusulan pangkat, karena harus ada rekomen­dasi dari KASN. Jadi kalau Pemkot masih terus bermasalah dengan KASN, maka lelang jabatan akan menjadi terhambat,” tandasnya.

Sementara walikota yang dihu­bungi beberapa kali, namun telepon genggamnya tak aktif. (S-39)