Pimpinan DPRD Harus Kantongi Rekomendasi DPP

NAMLEA, Siwalimanews – Setiap pimpinan DPRD definitif di kabupaten/kota harus memiliki rekomendasi resmi dari DPP partai politik yang anggotanya berha duduk sebagai pimpinan.

Hal itu dikemukakan pimpinan sementara DPRD Buru Dali Fahrul Syarifudin kepada wartawan usai memimpin sidang paripurna pembentukan fraksi-fraski di DPRD Buru, Selasa (8/10) sesuai surat Gubernur Maluku Nomor 171/3486 tertanggal 7 Oktober 2019, perihal usulan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota difinitif yang dikirimkan kepada bupati/walikota dan pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota se-Maluku..

Dikatakan, surat yang yang ditandatangani Plt Sekda Maluku, Kasrul Selang atas nama Gubernur Maluku itu juga suda diterima pimpinan sementara DPRD Buru bahkan telah dibacanya dalam paripurna tadi, Dimana dalam surat itu, gubernur juga minta agar usulan calon pimpinan DPRD kabupaten/kota harus melampirkan tujuh syarat administrasi dengan rincian mulai dari butir (a) hingga butir (g).

Salah satu syarat yang paling urgen, tertuang pada butir (g) ydimana surat usulan dari DPD partai politik dan rekomendasi dari DPP partai politik harus ada, terkait penetapan calon pimpinan DPRD kabupaten/kota definitif.

“Gubernur dalam suratnya turut mengingatkan agar pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan, ujar Dali.

Bila mengacu pada surat gubernur tersebut kata Dali, maka jatah tiga pimpinan DPRD Buru definitif ada pada Iksan Tinggapy (Partai Golkar), Dali Fahrul Syarifudin (PPP) dan Djalil Mukaddar (PKB), karena ketiganya telah mengantongi surat rekomendasi dari DPP partai politik masing-masing.

Menurutnya, sebelum surat gubernur ini diterima DPRD Buru ia dan rekan-rekan di DPRD telah melakukan rapat koordinasi awal untuk menjadwalkan semua agenda DPRD untuk satu bulan pertama masa kerja. Dimana pada minggu pertama setelah dilantik sudah harus terbentuk fraksi dan tadi telah diparipurnakan. Sedangkan minggu kedua sudah harus dilakukan pelantikan pimpinan difinitif, yang terdiri dari ketua dan dua wakil ketua.

“Itu bukan maunya pimpinan sementara, tapi kesepakatan bersama 25 anggota DPRD bahwa akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari pertama bulan ini,” tandas Syarifudin.

Untuk itu, sebagai pimpinan sementara ia mengingatkan seluruh anggota dan bupati yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Buru, bahwa pembahasan APBD II tahun anggran 2020 sudah sangat mepet. Pasalnya, pembahasan ABPD  baru bisa berjalan, apabila DPRD sudah dipimpin oleh pimpinan definitif.

Untuk itu, semua diminta untuk berbesar hati agar penetapan pimpinan dewan definitif dapat ditetapkan, sehingga pembahasan APBD II 2020 dapat berjalan dengan baik dan sesuai waktu yang ditargetkan,

“Mari kita berbesar hati bersama-sama jaga negeri ini. APBD II Buru sudah harus selesai tepat waktu.Kalau lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka kasihan juga, kita terpaksa diberi penalti,” ajaknya

Hal ini perlu diingatkan tambah Dali, sebab amanat undang-undang, DPRD Kabupaten Buru bersama Pemkab hanya diberi batas waktu untuk membahas sekaligus mengesahkan APBD II 2020 paling lambat 30 November 2019 mendatang.(S-31)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *