Picu Kanker, BPOM Minta Ranitidin Ditarik 

AMBON, Siwalimanews – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI meminta obat ranitidin ditarik dari peredaran, karena memicu kanker.

Kepala BPOM RI, Peni K Lukito dalam rilis yang diterima Siwalima, Selasa (8/10) menjelaskan, ranitidin adalah obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit tukak lambung dan tukak usus.

Informasi soal kandungan N-Nitrosodimethylamine (NDMA) pada ranitidin awalnya disampaikan US Food and Drug Administration (US FDA) serta European Medicine Agency (EMA). Kedua lembaga tersebut sebelumnya mengeluarkan peringatan tentang adanya temuan cemaran NDMA dalam jumlah relatif kecil pada sampel produk yang mengandung bahan ranitidin.

Untuk diketahui, NDMA merupa­kan turunan zat Nitrosamin yang da­pat terbentuk secara alami. Me­nurut studi, ambang batas cemaran yang diperbolehkan adalah 96 ng/hari (acceptable daily intake).  Dan bersifat kar­sinogenik atau dapat memicu kan­ker jika dikonsumsi melebihi ambang batas dalam jangka waktu yang lama.

“Sebagai bentuk tanggung jawab industri farmasi dalam menjamin mutu dan keamanan obat yang dipro­duksi dan diedarkan, industri far­masi diwajibkan untuk melakukan pengujian secara mandiri terhadap cemaran NDMA dan menarik secara sukarela apabila kandungan cema­ran melebihi ambang batas yang diperbolehkan,” kata Peni.

Untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang terapi pengobatan yang sedang dijalani menggunakan ranitidin, Peni meminta agar menghubungi dokter atau apoteker.

Sementara Kepala BPOM di Ambon Hariani, yang hendak dikonfir­masi di kantornya, enggan memberi­kan ko­mentar, dengan alasan se­dang sibuk.

“Ibu sedang sibuk, karena saat ini sedang bersama dengan konsultan pembangunan,” kata salah satu staf­nya, kepada wartawan.

Sedangkan Kepala Dinas Kese­ha­tan Kota Ambon, Wendy Pelupes­sy, mengaku pihaknya belum mene­rima surat edaran dari BPOM. Jika sudah ada, maka segera ditindak­lanjuti.

“Kami belum terima surat edaran, kalau pun ada kita segera tindak lanjuti. Jadi kita tunggu saja surat edarannya,” kata Pelupessy kepada wartawan di Balai Kota. (S-40)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *