Perseteruan di Pileg Dipolisikan Robby, Johan tak Gentar

AMBON, Siwalimanews – Ketua Bidang Kajian Hukum DPP Gerindra, Johan Johanis Lewe­rissa tak gentar dilaporkan ke Polda Maluku oleh Robby B Gaspersz.

Johan yang berseteru de­ng­an Robby dalam perse­li­sihan suara pi­leg anggota DPRD Maluku ini menyatakan siap memenuhi panggilan po­lisi.

“Beta siap ha­dapi, jika ada panggilan polisi, sebagai warga negara harus taat hukum dan itu aturan hukumnya beta siap,” kata Johan Lewerissa yang dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (7/11).

Johan tak mempersoalkan laporan Robby ke polisi. Ia akan menjalani proses hukum yang dilakukan Polda Maluku.

Soal dugaan pemalsuan dokumen negara dan pencemaran nama baik yang dilaporkan  Robby, Johan eng­gan  berkomentar. Ia hanya menga­takan, siap mengadapi langkah hu­kum Robby.

“Yang pasti sebagai warga negara saya siap hadapi. Itu saja ya,” ujar­nya.

Polisi Tindak Lanjuti

Seperti diberitakan, Ditreskrimsus Polda Maluku telah menerima lapo­ran pengaduan politisi Partai Ge­rindra Robby B Gaspersz terhadap Johan Johanis Lewerissa, dan akan segera ditindaklanjuti.

Robby mempolisikan Johan atas dugaan memalsukan dokumen ne­gara, perbuatan tidak menyenang­kan dan pencemaran nama baik.

“Benar barusan sudah ada di Dit­reskrimum Polda Maluku laporan­nya. Jadi baru sebatas surat penga­du­an saja belum laporan polisi. Jadi saat ini akan ditelaah oleh penyidik dulu baru ditindaklanjuti dan akan dipanggil pihak-pihak terkait,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kom­bes M Roem Ohoirat kepada Siwa­lima, di ruang kerjanya Rabu (6/11).

Ohoirat belum bisa memastikan siapa saja yang akan dipanggil. Yang pasti, siapapun yang berkaitan la­poran pengaduan itu, akan dimintai keterangan.

Lapor Johan

Robby Gaspersz sebelumnya me­ngaku, sudah melaporkan Johan Lewerissa ke Ditreskrimum Polda Maluku, pada Selasa (5/11).

“Saya resmi laporkan Johan Lewerissa ke Ditreskrimum Polda Maluku atas tuduhan saya mengge­lumbungkan suara dan menambah dan mengurangi suara,” kata Robby, kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (5/11)

Robby menjelaskan, saat meme­riksa laporan Johan mahkamah partai tidak memiliki data pem­ban­ding dari KPU.  Mahkamah partai telah menyurati KPU Kota Ambon untuk meminta salinan C1 plano yang berisikan rekapitulasi suara pada TPS di 5 kecamatan di Kota Ambon. Namun KPU Kota Ambon menolak, karena C1 plano hanya dapat diberikan atas perintah peng­adilan. Sebab, arsip C1 plano berada dalam kondisi tersegel.

Kalau mahkamah partai tidak memiliki data pembanding yang terukur keabsahannya, kata Robby, bagaimana mungkin mahkamah partai dapat menetapkan Johan Lewerissa yang menang sesuai pu­tusan Nomor 09-0672/Kpts/DPP-Gerindra/2019.

Kemudian dikeluarkan SK DPP Gerindra Nomor: 017/SKBHA/DPP Gerindra/IX/2019 tentang langkah administrasi penetapan anggota legislatif dari Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan I Kota Ambon sebagai pelakanaan putusan Mahkamah Partai Gerin­dra.

“Karena tidak memiliki bukti, maka dapat diduga Johan memalsukan dokumen negara sebagaimana ter­cantum pada pasal 263 KUHP dan atau pasal 311 KUHP,” tandas Robby.

Robby juga menilai, Johan telah melakukan pencemaran nama baik dengan menuduhnya melakukan penggelembungan suara, yang sama sekali tidak dilakukannya.  “Suara yang saya raih berjumlah 5.507 suara, itu adalah suara murni dari masyara­kat,  tanpa ada cacat sedikitpun,” tandasnya lagi.

Ia berharap Ditreskrimum Polda Maluku menindaklanjuti laporan­nya. “Saya sudah laporkan, saya ha­rap polisi bisa tindak lanjuti,” ujar­nya.

Sementara Johan Lewerissa, yang dikonfirmasi enggan berkomentar, dengan alasan belum tahu.   “Saya minta maaf saya baru tahu, jadi saya tidak ingin komentar apapun karena saya baru tahu,” katanya.

Sidang Pekan Depan

Sebelum Robby sudah mengaju­kan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana akan dige­lar pada Kamis, 13 November men­datang.

“Kami sidang 13 November men­datang,” jelas Robby singkat ke­pada Siwalima melalui pesan whatsapp, Senin (4/11).

Robby melalui kuasa hukumnya Erick.S Paat, Pablo Christalo, Ricky Moningka menggugat pertama, Johan Johanes Lewerissa. Kedua, Majelis Kehormatan Partai Gerindra Cq Mutanto Juwono dan Anwar Ende selaku ketua dan sekretaris. Ketiga, DPP Gerindra Cq Letjen TNI (Purn) H Prabowo, Subianto dan H Ahmad Muzani selaku Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum dan Sekre­taris Jenderal.

Selain itu, Robby juga meng­gugat pihak KPU Provinsi Maluku sebagai turut tergugat pertama dan KPU RI sebagai tergugat kedua. (S-27)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *