Penuntasan Korupsi Dana MTQ Berjalan Seret

NAMLEA, Siwalimanews – Kejari Buru belum juga menuntaskan kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan.

Sejak kehadiran Kepala Kejari Buru yang baru, Aditya Prisanto, kasus yang telah dirintis pendahulunya kini sudah tidak lagi terdengar khabar beritanya.

Aditya Prisanto yang hendak dikonfirmasi khabarnya sedang bertugas di luar daerah. Sedangkan bawahannya Kasi Pid­sus, Ahmad Bagir melalui pesan whatsApp kepada Siwalima, Rabu (15/1), me­ngakui kalau kasus dugan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 9 miliar ini belum ram­pung, karena terkendala pemerik­saan saksi-saksi.

Ditanya lebih jauh kelanjutan penanganan kasus tersebut, Bagir hanya memberikan keterangan sing­kat, kalau para saksi yang belum di­periksa itu sudah dua kali dila­yang­kan surat panggilan. Tapi mereka tidak kunjung datang. “Sudah panggilan kedua kita layangkan,” jelasnya.

Tanpa menyebut nama dan jumlah saksi, ia menjelaskan kalau saksi yang belum penuhi panggilan itu berasal dari pihak swasta. Ada yang berdo­misili di Jakarta, Surabaya, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Karena ketidakhadiran para saksi ini diakuinya menghambat semua proses penyidikan, baik menyang­kut dengan penahanan tiga orang yang sudah duluan ditetapkan se­bagai tersangka, maupun perhitu­ngan kerugian negara oleh BPKP. “Semua proses menunggu saksi-saksi ini,” tandasnya.

Bila sampai Senin nanti (20/1) para saksi ini tetap mangkir, maka ke­jaksaan akan mengirimkan surat panggilan ketiga ke alamat mereka. “Nanti Senin depan  kalau belum datang, kita panggil lagi untuk ketiga kalinya,” jelas Bagir.

Saat Nelson Butar Butar masih menjabat Kejari Buru, penanganan kasus ini sangat menggebu-gebu dan sudah menetapkan tiga orang ter­sangka. Bahkan kejaksaan mem­berikan sinyal akan adanya ter­sangka tambahan.

Sebelumnya tiga tersangka telah ditetapkan pada 15 Oktober 2019 lalu. Pengembangan penyidikan kasus yang diduga merugikan ke­uangan negara Rp 9 miliar itu, terus dilakukan.

“Untuk sementara saya belum bisa pastikan, tapi kami punya ke­yakinan kalau tidak menutup ke­mungkinan ada tambahan tersangka di kasus ini,” kata Kasi Pidsus Kejari Buru, Ahmad Bagir kepada Siwalima waktu itu.

Bagir menambahkan, penyidik telah berkoordinasi dengan BPK dan BPKP Perwakilan Maluku untuk audit kerugian negara. “Kalau koor­dinasi sudah dilakukan, namun lembaga mana yang dipakai belum diputuskan,” akuinya.

Tiga Tersangka

Seperti diberitakan, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Kabupaten Buru Selatan.

Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kadis Per­hubungan Bursel, Sukri Muham­mad. Dalam panitia MTQ, ia menjabat ketua bidang sarana dan prasarana.

Kemudian Bendahara Dinas Per­hubungan Bursel, Rusli Nurpata. Dalam panitia ia menjabat benda­hara bidang sarana dan prasarana. Satu tersangka lagi adalah Jibrael Matatula, Event Organizer.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Buru, Ahmad Bagir menga­ta­kan, mereka ditetapkan sebagai ter­sangka pada Selasa (15/10) lalu, se­telah tim penyidik melakukan se­rangkaian penyidikan dan mene­mukan dua alat bukti yang cukup.

“Penetapan mereka sebagai tersangka setelah dilakukan ekspos, pada 15 Oktober 2019 lalu. Para tersangka itu masing-masing, SM, RN dan JM. Ada bukti yang cukup, sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka,” kata Bagir saat dikon­firmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (25/10).

Menurut Bagir, berdasarkan penghitungan penyidik kasus dugaan korupsi  dana MTQ XXVII merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sesuai laporan hasil pemeriksaan atas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: 8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku penanggung jawab pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017, terdapat pemberian hibah uang kepada LPTQ Kabupaten Bursel senilai Rp 26.270.000.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD pada tanggal 3 Februari 2017. Na­mun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing senilai Rp13. 135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, ada dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tak bisa dipertanggungjawabkan. (S-31)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *