AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Buru dan Buru Selatan Michelle Tasane, mendesak penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy, untuk meningkatkan status gunung botak menjadi tambang rakyat.

Desakan ini disampaikan Tasane dalam rapat bersama Pemkab Buru dalam agenda pengawasan tahap II yang dilakukan Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Selasa (7/6).

Ia mengaku, belum adanya status yang pasti terhadap pengelolaan gunung botak, telah menimbulkan persoalan seperti yang terjadi selama ini, bahkan telah memakan korban jiwa.

“Salah satu aspirasi masyarakat yang selama ini disuarakan yakni, melegalkan penambangan emas di daerah Buru sebagai kawasan tambang emas rakyat, karena memang belum ada status sampai hari ini,” ungkap Tasane.

Menurutnya, kejelasan status gunung botak menjadi tambang rakyat, maka secara tidak langsung dapat mendorong penyelesaian persoalan-persoalan yang selama ini terjadi, termasuk secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Baca Juga: DPRD Awasi Ketat Realisasi Anggaran 2021

Sekertaris Komisi I DPRD Maluku ini juga mendesak penjabat Bupati Buru Djalaludin Salampessy untuk dapat mengambil langkah-langkah konkrit, salah satunya dengan meningkatkan status menjadi tambang rakyat.

Apalagi, pengalaman Salampessy selama menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku ini sudah pasti memiliki segudang pengalaman, dalam rangka meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai wakil rakyat asal Buru kita minta Djalaludin Salampessy sebagai penjabat Bupati Buru, kiranya dapat meningkatkan status gunung botak menjadi tambang rakyat,” harapnya. (S-20)