Pengesahan Pimpinan DPRD Buru Molor

NAMLEA, Siwalimanews – DPRD Buru gagal melakukan pengesahan tiga pimpinan DPRD, sesuai waktu yang sudah ditetapkan, Senin (14/10).

Hingga berita ini diturunkan, masih belum jelas apa penyebab rapat pengesahan tiga pimpinan DPRD Kabupaten Buru gagal ditetapkan.

Sementara Pimpinan Sementara, Dali Fahrul Syarifudin yang seharusnya memimpin rapat juga tidak terlihat di kantor dewan hingga jelang siang.

Dali yang sempat dihubungi Siwalimanews, mengaku sedang bertemu Ketua DPC PPP untuk berkonsultasi.
Namun ditunggu sampai 15.00 WIT untuk diwawancarai langsung, ternyata Dali juga belum kunjung datang, sehingga wartawan memilih pulang.

Molornya rapat pengesahan ini sangat disayangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera.

Menurut Ketua Fraksi PKB, Jamaludin Bugis, pihak DPRD melalui sekertariat dewan telah menyurati Partai Golkar, PPP dan PKB untuk menyampaikan nama Ketua Dewan yang menjadi jatah Partai Golkar dan dua wakil ketua yang menjadi jatah PPP dan PKB.

Batas waktu pengajuan sampai tanggal 12 Oktober, karena pada tanggal 14 Oktober, palu sudah harus diketuk untuk pengesahan pimpinan definitif.

Dengan tidak bermaksud mencampuri urusan partai orang lain, Bugis menegaskan, seharusnya pimpinan sementara memimpin rapat pengesahan ketua dan dua wakil ketua. Kemudian hasil rapat itu disampaikan kepada gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilakukan pelantikan.

“Kalau Ketua DPD II PG Buru tidak mau menyampaikan surat pengantar sampai batas waktu yang ditentukan, maka mestinya rapat harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengacuh kepada keputusan tertinggi dari tiga partai politik ini,” tegas Bugis.

Menurut Bugis untuk kursi dua wakil ketua sudah clear, hanya di Partai Golkar saja yang terhambat akibat disharmonis di internal partai beringin itu.

Namun kata dia, bila mengacu pada keputusan DPP Partai Golkar dan juga didukung surat pengantar dari Partai Golkar Maluku, maka seharusnya Iksan Tinggapy yang menjadi ketua DPRD buru periode 2019-2024.

“Nanti bila ada perubahan keputusan dari DPP Partai Golkar yang membatalkan SK tanggal 13 September 2019 terhadap Iksan Tinggapy dan kemudian menunjuk nama lain, maka kelak posisi ketua bisa saja berobah. Tapi yang terpenting sahkan dahulu ketua DPRD sesuai agenda yang telah kita tetapkan bersama,” tandas Bugis.

Sementara itu Ketua Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera, M Rustam Fadly Tukuboya, juga mendesak pimpinan sementara untuk berlaku tegas dan memimpin rapat pengesahan penetapan pimpinan difinitif.
“Masalah di Partai Golkar ini belum terselesaikan. Persoalan di internal teman-teman di Partai Golkar tentu ini menjadi perhatian serius juga dari sesama anggota dewan,” tanggap Tukuboya.

Dengan tidak bermaksud mencampuri urusan internal Partai Golkar, Tukuboya menegaskan, bahwa penetapan Ketua DPRD berkaitan langsung dengan kegiatan dewan, termasuk fraksi mereka juga di dalamnya.
Dia berharap agar penetapan ketua dari Partai Golkar ini agar secepatnya selesai, sehingga tidak berpengaruh atau berdampak pada kerja kerja DPRD. (S-31)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *