Pempus Respon Positif Permintaan KKT Terkait PI 10%
AMBON Siwalimanews – Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk bertemu secara langsung dengan Pemerintah Pusat membuah hasil, walupun masih terus berjuang namun keinginan untuk mengelola 5,6 persen dari Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela direspon positif Pemerintah Pusat.
Bupati Kepulauan Tanimbar bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD KTT, Rabu (17/3) melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan yang digelar secara virtual juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dan staf.
Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon yang dikonfirmasi Siwalima, Kamis (18/3) mengakui, telah melakukan pertemuan secara virtual dimana dirinya sudah menyampaikan keinginan dan harapan mendapatkan pengelolaan 5,6 persen dari PI 10 persen Blok Masela.
“Setelah kita berproses kemarin di Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan dihadiri langsung oleh pak Luhut. Walaupun pertemuan secara virtual tapi mendapat respon positif,” kata Fatlolon.
Baca Juga: Pangdam: Jangan Jadikan Perbedaan Sumber PerpecahanBerdasarkan Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 55 tahun 2005 tentang dana bagi hasil sumberdaya alam menyatakan bahwa Kabupaten Penghasil gas alam akan memperoleh bagi hasil sebesar 12 persen, provinsi 6 persen, dan kabupaten kota kain sebesar 12 persen.
Dasar inilah yang membuat Bupati KKT Petrus Fatlolon memboyong sejumlah dinas teknis bersama dengan pimpinan DPRD kabupaten dan anggota menemui pemerintah pusat.
Fatlolon menjelaskan, kalau perjuangan dirinya bersama dengan DPRD untuk menjawab suara hati masyarakat KKT.
Fatlolon juga meminta dukungan doa kepada seluruh masyarakat KKT agar perjuangan yang dilakukan bersama dengan DPRD tidak sia-sia.
“Kita berdoa supaya semuanya dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dan kepentingan masyarakat Tanimbar bisa diakomodir, ujar Fatlolon.
Ketika ditanya tanggapan pemerintah pusat dalam hal ini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terhadap permintaan pengelolaan 5,6 persen dari PI, ia mengaku mereka mendukung.
“Mereka mendukung dan saya menilai positif, sekarang permasalahan ada di peraturan menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang PI yang kemudian akan direvisi dan itu masih membutuhkan waktu dan semua proses ini harus sesuai mekenisme dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
Usai rapat virtual, bupati dan rombongan pada siang hari menemui Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta untuk memperjuangan hal yang sama.
Dalam pertemuan itu juga KPS mendukung langkah yang sedang diperjuangkan dirinya bersama dengan teman-teman DPRD.
“KSP memberikan dukungan intinya jangan sampai karena pembagian yang tidak memperhatikan Tanimbar lalu mengganggu operasional blok Masela. Itu tidak boleh sampe mengganggu,” kata Fatlolon menirukan ucapan Febry.
Dengan perjuangan yang sudah dilakukan dirinya berharap, agar keputusan pembagian PI 10 persen bisa juga melibatkan masyarakat KKT. “KKT harus mendapatkan porsi yang layak, propiorsional dan sesuai dengan mekanisme dan perundangan yang berlaku.
Selain itu juga ia meminta dukungan doa dari masyarakat Tanimbar baik di KKT, Ambon maupun di Jakarta.
Dia juga mengharapkan, kepada masyarakat untuk tetap memberikan dukungan penuh dalam rangka kelancaran operasional Blok Masela.
“Tidak boleh menghambat, kita harus dukung,” tegasnya.
Fatlolon juga meminta masyarakat jangan mengambil langkah lain yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
“Jangan kita lakukan langkah yang menganggu kamtibmas dengan melakukan demo. Itu tidak boleh, saya larang. kita masih mengedepankan pendekatan-pendekatan, dialog untuk menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme. Tapi prinsipnya pusat sudah menyambut positi dan mereka memahami situasi di Tanimbar dimana rakyat mengendaki pembagian PI,” tutupnya.
DPRD Dukung
Usaha Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan DPRD dalam memperjuangkan PI 5,6 persen dari total 10 persen mendapat respon yang baik dari pemerintah pusat.
Walaupun aspirasi yang sudah disuarakan ketika rapat dengar pendapat bersama dengan DPRD Maluku untuk mendapatkan restu namun usaha itu belum selesai. Pemerintah KKT bersama pimpinan DPRD KKT melanjutkan perjuangan ke Jakarta untuk menemui pemerintah pusat.
Ketua DPRD KKT Jaflaun Omans Batlayeri menjelaskan, aspirasi pemerintah dan masyarakat KKT mendapat respon positif.
“Kita tadi bersama dengan Bupati KKT Petrus Fatlolon menemui Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, kementerian ESDM dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk menyuarakan aspirasi dan mereka merespon positif, semoga ini menjadi angin segar bagi masyarakat KKT ke depan,” ujar Batlayeri ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (17/3) malam.
Diterangkan, pasca rapat dengan pendapat di DPRD Maluku pada Senin (15/3), pemerintah KKT bersama dengan DPRD berniat menyampaikan aspirasi langsung ke Gubernur Maluku.
Sesuai agenda, pertemuan dengan Gubernur Maluku Murad Ismail akan berlangsung pada Selasa (16/3).
“Karena gubernur tidak hadir, kita temui pa Sekda Maluku Kasrul Selang dan kita serahkan aspirasi kita terkait dengan pengelolaan 5,6 persen. Dan pak Sekda mengaku akan menyampaikan ini ke gubernur,” ujar Batlayeri.
Setelah menyerahkan aspirasi ke pemerintah provinsi, rombongan menurutnya, langsung berangkat ke Jakarta.
“Hasil pertemuan dengan kementerian dan Kantor Staf Kepresidenan memang sudah ada, namun saya belum bisa beberkan ke publik,” terang Batlayeri.
Menurutnya nanti pemerintah KKT bersama dengan DPRD akan duduk bersama membicarakan kedepan seperti apa, karena respon pemerintah pusat sangat positif. “Perjuangan kami tidak sia-sia,” tandasnya. (S-39)
Tinggalkan Balasan