Pempus Harus Tentukan Nasib Provinsi Kepulauan

AMBON, Siwalimanews – Pemerintah pusat selama ini tidak adil terhadap 8 provinsi kepulauan yang ada di negara ini. Padahal 8 provinsi ini merupa­kan provinsi-provinsi yang menjadi pintu gerbang, namun sengaja diabai­kan.

Delapan Provinsi Kepulauan membahas hal itu dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang di pusatkan di Kota Ambon Kamis (17/10). Rakernas untuk memba­has Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauanyang berlang­sung di Hotel Santika.

Rakernas ini dibuka Wakil Gu­bernur Maluku, Barnabas Orno dan menghadirkan  sejumlah nara­sum­ber yakni Fachrul Razi (Wakil Ketua Komite I DPD),  Moch Ardian (Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Peminja­manan Daerah Kemen­terian Da­lam Negeri), Fiqi Nana Kania (Ka­subdit Har­minisasi Bidang Politik dan Peme­rintahan Kemen­kum HAM).

Wakil Ketua Komite I DPD Fach­rul Razi menjadi orang pertama memberikan materi kepada para peserta Rakernas. Dirinya menga­takan selama ini negara tidak adil terhadap 8 pro­vinsi kepulauan yang ada di negara ini.

Padahal 8 provinsi ini merupa­kan provinsi-provinsi yang menjadi pintu gerbang dan sengaja diabai­kan. “Jadi saya dan teman teman di DPD menilai negara sampai de­ngan hari ini tidak adil ketika pro­vinsi kepulauan tidak mendapat­kan satu kebijakan afirmasi, kebi­jakan keuangan yang respresen­tatif yang menyebabkan ketimpa­ngan yang sangat luar biasa antara daratan dengan kepulauan,” ujar Fachrul.

Menurutnya dari tahun 2014-2018 RUU Kepulauan sudah ma­suk sebagai proleknas dan men­jadi prioritas. DPR dan DPD sudah dua kali membahas mengenai RUU Kepulaun dan pada saat ini, sikap politik pemerintah (Mendagri) masih belum memiliki sikap yang kuat, apakah ini menjadi UU atau tidak

Sistem di negara menurutnya ada dua yakni asimetris disentrali­sasi dan simetris disentralisasi. Sistem asimentris disentralisasi diberikan kepada provinsi Aceh Papua dan DKI. Masing-masing me­miliki UU, tapi 8 provinsi ditam­bah dengan 86 kabupaten kota itu diatur melalui peraturan peme­rintah.

“PP yang dilahirkan itu tidak mak­simal yang dijalankan, karena kewenangan rendah tidak ada afirmasi anggaran di situ, tidak memilik power sehingga semua­nya berjalan apa adanya. Oleh karena itu kita berpikir ada keko­songan dalam konstruksi hukum Indonesia tidak diatur sebagai­mana secara specifik pertumbu­han dan perkembangan provinsi kepulauan itu bisa melompat de­ngan cepat,” jelas Fachrul.

DPD, berdasarkan kunjungan kerja ke 8 provinsi ternyata terjadi bayes antara pertumbuhan eko­nomi di dataran dan kepulauan.

“Nah kebutuhanya adalah RUU Kepulauan adalah solusi meng­ha­dirkan negara di provinsi kepu­lauan. Itu kuncinya,”  tegas Fachrul.

Ditempat yang sama Kasubdit Harminisasi Bidang Politik dan Pemerintahan Kemenkum HAM, Fiqi Nana Kania membedah RUU Kepulauan dan UU Pemerintah Daerah.  Nana menjelaskan kalau dilihat dari pengelolaan laut pada RUU Kepulauan mengatur 4 mil sampai 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan sampai ke laut lepas.

Sedangkan pada UU pemda  menjelaskan kewenangan provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arat laut lepas. “Jadi dari dua aturan ini mana yang harus digunakan, se­hingga dalam forum ini saya minta kepada bapak ibu semua untuk dapat membahas dan merumus­kan mana yang harus dipakai se­hingga tidak terjadi tumpang tindih aturan,” kata Nana.

Menurutnya dalam RUU Kepu­lauan sebagian besar juga ada dalam UU pemda sehingga kena­pa sampai sekarang RUU belum juga disetujui.

“Saya berharap dalam diskusi nanti dapat di bahas lebih detail dan langkah mana yang akan diambil nantinya,” ingat Nana.

Usai memberikan materi dilajut­kan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang.

Buka Rakernas

Sebelumnya Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno membuka Rakernas Provinsi Kepulauan yang membahas terkait kebijakan pe­merintah terhadap percepatan pembangunan di provinsi kepu­lauan, teristimewa mewujudkan perjuangan RUU Kepulauan menjadi UU.

Dalam sambutannya wagub mengajak daerah kepulauan di Indonesia untuk keras menuntut kepada pemerintah Indonesia agar ditetapkannya UU Provinsi Kepu­lauan bagi delapan provinsi ke­pulauan.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini delapan daerah yang ber­karakteristik wilayah kepulauan yakni Maluku, Maluku Utara, Kepu­lauan Riau, Nusat Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bangka Beli­tung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara tengah memperjuang­kan RUU Kepulauan dan belum disetujui oleh Pempus.

“Kita mestinya agak keras me­nuntut, tidak harus lunak-lunak seperti ini. Kita harus minta agar ada anggaran khusus untuk pro­vinsi kepulauan. Saya menyaran­kan kepada forum ini kalau bisa kita lebih fokus dan pressurenya  agak kuat. Tidak hanya sekedar rapat-rapat seremonial belaka seperti ini, cape,” pinta wagub.

Wagub menyarankan jika hingga tahun ini tidak ada hasilnya, jauh lebih baik dibubarkan saja Asosiasi Provinsi Kepulauan.

Olehnya itu, wagub menyaran­kan agar lebih oprimal perjuangan untuk ditetapkannya provinsi ke­pulauan, maka harus dibentuk asosiasi parlemen di DPR dan DPD RI yang anggotanya adalah para parlementer asal provinsi kepulauan. (S-39)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *