Pempus Desak BPBD Percepat Kirim Data

AMBON, Siwalimanews – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak Pemprov Maluku dan BPBD untuk mempercepat validasi data korban gempa bumi di Kabupaten SBB, Maluku Tengah dan Kota Ambon.

Semakin cepat data masuk BNPB semakin cepat angggaran diproses untuk penanganan korban gempa, baik pengungsi maupun rumah dan fasilitas umum yang rusak.

“Jadi kita minta pemda dapat menginput data by nama by addres dan kemi berharap pemda serius menghimpun data,” kata Kadubdit Kompensasi dan Pengendalian Hak Pengungsi BNPB, Budhi Erwanto kepada wartawan di Makorem 151/Binaiya, Selasa (15/10).

Budhi ke Ambon untuk berkoor­di­nasi dengan BPBD Maluku terkait dengan rencana kedatangan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monarda ke Ambon dalam waktu dekat.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana tak terduga yang jumlahnya cukup besar kepada BNPB untuk penanga­nan bencana gempa di Maluku.

“Kalau semakin cepat datanya masuk maka semakin cepat pula dicair­kan untuk penanganan ben­cana,” ujar Budhi.

Budhi mengatakan, lambat atau cepat proses anggaran di pusat ter­gantung pemerintah daerah. “Semua tergantung pemerintah daerah, ka­lau cepat kita proses juga cepat, ka­lau lambat pasti lambat juga,” tan­dasnya.

Ia mengaku, sebagian data sudah masuk ke BNPB, tetapi belum valid.

“Data yang dikirim masih bervaria­si dan diharapkan dalam minggu ini, semua data semua tercover dengan SK bupati dan walikota. Data ini yang kita pegang untuk pembangu­nan,” ujarnya.

Belum Lengkap

Kepala BPBD Maluku Farida Salampessy mengaku, sampai saat ini data yang masuk belum lengkap.

“Kita masih menunggu masuknya data dari Kabupaten  Maluku Te­ngah dan kendala mereka karena lo­kasinya luas dan tersebar di banyak titik,” ujar Salampessy.

Data dari Kota Ambon dan Kabu­paten SBB sudah rampung, namun kata Salampessy, belum ditetapkan dengan SK bupati atau walikota.

“Data yang mereka serahkan kita anggap sudah final, apabila dilam­pir­kan dengan SK bupati dan wali­kota, sekarang belum ada namun saya sudah minta mereka percepat tetapi harus hati-hati,” tandas Salam­pessy.

Pihaknya menargetkan dalam minggu ini data korban gempa sudah dikirim ke BNPB.

“Target kita di minggu ini data sudah harus selesai, kemudian BP­BD mulai dengan pemulihan kondisi bagi para korban bencana, bukan lagi fokus data,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah, Bob Rachmat mengatakan, data masih disiapkan.

“Tanggal 16 Oktober saya pasti­kan data kita sudah siap dan dibuat surat keputusan Bupati Maluku Tengah,” tandasnya.

Bentuk Tim Percepatan

Pemprov membentuk tim perce­patan penanggulangan bencana yang terdiri dari tim kesehatan, tim sarana dan prasarana, tim mitigasi bencana dan tim trauma healing.

Tim ini melibatkan OPD teknis di lingkup Pemprov Maluku, Kabupa­ten SBB, Malteng dan Kota Ambon,   seperti Dinas Kesehatan, Dinas So­sial, Dinas PUPR, Dinas PRKP, dan BPBD.

Tagana, TNI dan Polri, pers, Balai Pelaksana Jalan Nasonal Wilayah XVI Ambon, Balai Cipta Karya, Balai Jasa Konstruksi juga masuk dalam tim.

Setiap tim yang dibentuk memiliki perannya masing-masing dan diba­wah kendali Kepala BPBD Maluku.

“Mulai 16 Oktober tim akan mela­kukan survei lapangan untuk me­nentukan lokasi mana tim akan turun terlebih dahulu. Jadi kita komplit ketika turun ke satu lokasi, dan lo­kasi pertama ada di Kecamatan Salahutu, namun tepatnya di mana masih dilakukan survei,” kata Kepa­la BPBD Maluku, Farida Salampes­sy, kepada wartawan disela-sela pembentukan tim percepatan pe­nanggulangan bencana di Makorem 151/binaiya, Selasa (15/10).

Selain melakukan sosialisasi mitigasi bencana, kata Salampessy, tim kesehatan melakukan pemerik­san, tim sarana dan prasarana akan melihat dan memvalidasi kembali data kerusakan serta trauma healing dilakukan tim dari dinas sosial deng­an melibatkan TNI, Polri dan pers.

Salampessy menambahkan, tim juga akan bertugas menangkal berita hoax di masyarakat.

“Kenapa kita libatkan tim media guna membantu pemerintah melawan berita-berita hoax di media sosial dan juga di tengah masyarakat,” tandas­nya

DPRD Minta Rampungkan

DPRD Kota Ambon mendesak BPBD segera meram­pungkan data pengungsi korban gempa.

“Saya minta BPBD untuk sece­pat­nya memverifikasi data peng­ungsi, sehingga bisa dirampungkan, karena dengan begitu bisa dilakukan pengusulan untuk pemberian ban­tuan,” kata pimpinan sementara DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (15/10).

Menurutnya, kondisi di Kota Ambon sudah semakin kondusif, dan bahkan gempa yang dirasakan sudah semakin kecil. Harusnya data sudah siap.

“Kalau kita lihat kan kondisi Ambon sudah kondusif, walaupun masih ada gempa susulan kecil-kecil dan Kota Ambon pun tak separah dengan SBB dan Malteng, harusnya mereka punya data pengungsi sudah siap,” tandasnya.

Sementara Sekretaris BPBD Kota Ambon Eva Thumury yang dikon­firmasi mengaku, pihaknya masih melakukan verifikasi.

“Masih verifikasi, kita harapkan bisa secepatnya. Karena kan pak wali ingin data yang akurat. Dan besok dipastikan PUPR akan mela­kukan verifikasi kerusakan,” kata Tuhumury. (S-39/S-40/S-36)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *