Pemprov Komitmen Pemerintahan Transparan

AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik Ren­cana Kerja Pemda (RKPD). Kon­sultasi publik ini disamping sebagai kewajiban konstitu­sio­nal yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, juga sebagai manifestasi komit­men pemprov untuk melaksana­kan pemerintahan yang transpa­ran, komunikatif, partisipatif dan kolaboratif.

Melalui Forum RKPD tahun 2021 diharapkan setiap pemang­ku ke­pentingan pembangunan dapat mengamati dan mengantisipasi perkembangan global, nasional dan secara lokal.

Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sam­bu­tannya pada Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2021 yang dibacakan Sekda Kasrul Selang, di Islamic Center, Jumat (21/2), dan dihadiri oleh Forkopimda serta pimpinan-pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku.

Gubernur berharap, forum kon­sultasi ini dapat memberikan kon­­tribusi pikiran dan saran konstruktif untuk perencanaan pembangunan Provinsi Maluku yang lebih baik.

Dalam konteks percepatan pem­bangunan, lanjutnya, diperlu­-kan berbagai upaya terobosan inovatif yang secara berkelan­jutan meng­hasilkan penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatkan laju perekonomian serta daya saing di provinsi, melampaui target RPJMD  yaitu sebesar 17,16 per­sen, namun masih perlu dite­kan hingga 6,54 persen di tahun 2021, sebagaimana yang ditarget­kan RPJMD Tahun 2019-2024.

Dari aspek pembangunan kuali­tas sumber daya manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Ma­nusia (IPM), Provinsi Maluku meningkat dari 67,05 pada tahun 2015 naik menjadi 68,19 pada tahun 2018.

Meskipun IPM Provinsi Maluku cukup tinggi, namun kesenjangan pem­bangunan manusia antar ka­bu­paten masih tinggi, oleh ka­rena pembangunan sumber daya ma­nusia melalui peningkatkan akses terhadap pendidikan dan kese­hatan serta kemampuan daya beli masyarakat sebagai kompo­nen IPM, harus terus ditingkatkan ter­utama pada daerah kabupaten yang memiliki IPM terendah.

Ia menyebutkan, percepatan pe­nurunan kemiskinan melalui pe­ni­ngkatkan SDM unggul, opti­mali­sasi pengelolaan SDA dan pengu­atan konektivitas secara berkelan­jutan, merupakan RKPD Provinsi Ma­luku tahun 2021 de­ngan isu stra­tegis  yaitu, pertama kemiskinan dan pengangguran. Kedua, kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ketiga, sumber daya ma­nusia. Keempat, pengelolaan sum­ber daya alam berkelanjutan dan berdaya siang.

Kelima, pengendalian dan pe­manfaatan ruang. Keenam, inves­tasi dan pengembangan pariwi­sata budaya daerah. Ketujuh, ko­neksitas dan infrastruktur wilayah.   

Gubernur menjelaskan, kemis­­ki­nan dan pengangguran masih menjadi masalah utama di Malu­ku, dimana capaiannya masih cu­kup jauh dari target yang ditetapkan.

Karena itu, diharapkan intervensi program yang memiliki daya tingkat bagi percepatan penurunan kemis­kinan dan pengangguran tahun 2021, merupakan tahun imple­men­­tasi konkrit program rumah ba­sudara sejahtera yang terinte­grasi dengan sistim layanan dan rujukan terpadu sebagai wujud nyata sinergitas dan komitmen pemerintah dalam penurunan kemiskinan di Provinsi Maluku.

Pembangunan Provinsi Maluku, kata gubernur, akan terus dengan akselerasi dan inovasi. Olehnya se­jumlah target pembangunan yang belum berhasil dicapai serta kendala yang masih dihadapi akan menjadi dasar untuk arahan pembangunan selanjutnya.

Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,37 persen, dimana lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun pertum­buhan ekonomi ini masih dinilai be­lum berkualitas, karena belum dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan belum dapat memberi dampak bagi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku.

“Pada September 2019, per­­-sen­tase penduduk miskin di Maluku sebesar 17,65 persen dengan rea­lita Provinsi Maluku masih meru­pakan provinsi ter­-miskin keempat secara nasional, setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat,” kata gubernur. (S-39)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *