AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku diminta memperjuangkan kuota bagi Maluku dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Pasalnya, Pemerintah Pusat secara tegas menghentikan honorer pada instansi pemerintah dan dialihkan ke rekruitmen CPNS dan P3K, sehingga Pemprov Maluku harus memper­juangkan penambahan kuota bagi Maluku.

Demikian diungkapkan, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (19/9).

Dikatakan, hingga saat ini jumlah tenaga honorer di instansi peme­rintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten dan kota, mencapai pu­luhan ribu yang mestinya mendapat kebijakan khususnya.

Pemprov juga harus memper­juang­kan agar Pemerintah Pusat me­nurunkan passing grade atau am­bang batas nilai sesuai dengan kondisi Maluku, sebab selama ini peserta seleksi begitu banyak gugur dengan passing grade yang terlalu tinggi.

Rumra menolak jika pembiayaan gaji P3K dibebankan kepada daerah termasuk melalui Dana Alokasi Umum (DAU), sebab Pemerintah Pusat tidak akan menaikan nilai DAU sehingga membawa konse­kuen­si pada proses infrastruktur yang akan turun pula.

Apalagi, gaji P3K cukup besar dibanding dengan honorer dan jika Pemerintah Provinsi Maluku tidak diperhatikan dengan baik kebijakan P3K maka berdampak bagi Maluku, bahkan jika kuota tidak ditambahkan dapat dipastikan pengangguran terbuka akan sangat besar.

Karena itu, tambahnya, Pemprov Maluku diingatkan untuk mem­perhatikan pegawai honorer, men­jadikannya sebagai persoalan prio­ritas yang perlu diperjuangkan di Pemerintah Pusat.

Mengingatkan, Pemerintah Pro­vinsi Maluku untuk menjadikan persolaan honorer sebagai prioritas perjuangan ke Peme­rintah Pusat.

Kedatangan Presiden Joko Wido­do ke Maluku khususnya di lima kabupaten dan kota harus dijadikan sebagai pintu masuk bagi Peme­rintah Provinsi Maluku, untuk menyampaikan langsung persoalan honorer yang nasibnya tidak aman akibat dari kebijakan penghapusan tenaga honorer.

“Kedatangan presiden kemarin itu sangat penting karena memberikan ruang bagi Pe Pemprov untuk menyampaikan langsung masalah honorer yang direncanakan kedepan akan dirumahkan dan mudah-mudahan Pemprov sudah sampai­kan, kalau tidak maka ini kerugian bagi kita,” tegas Rumra. (S-20)