AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Kota Ambon dari Fraksi Demokrat Julius Toisutta menilai, Pemkot Ambon belum transparan terkait anggaran penanganan Covid-19.

Penilaian ini dismapaikan Toisutta bukan tanpa alasan, sebab Ambon saat ini telah masuk pada penerapan PSBB transisi, seharusnya pemkot sudah menyiapkan draft anggaran yang telah digunakan selama PSBB jilid II. Untuk itu, paling tidak pemkot harus sampaikan informasi soal penggunaan anggarannya baik kepada DPRD maupun ke publik.

“Pemkot harus transparan baik kepada DPRD dan juga masyarakat. Kita tidak mungkin diam, karena anggaran itu dipotong dari berbagai kegiatan yang ada di instansi-instansi pemerintah,  termasuk juga kita di DPRD sebagai wakil rakyat,” tandas Julius.

Menurutnya, Fraksi Demokrat di DPRD akan mendorong agar Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 untuk mempertanyakan terkait transparansi penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 di Ambon

Selama ini, pemkot hanya menyampaikan bahwa anggaran yang telah terpakai sebesar Rp 22 miliar lebih dan itu dipakai untuk empat item, yakni pada bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial dan bagian penunjang, namun pemkot tak merincikan secara detail penggunaan anggaran yang telah terpakai tersebut.

“Anggaran kegiatan DPRD juga dipangkas,  sehingga kami minta kalau ada OPD atau dinas terkait yang memang menggunakan dana itu, harus ada transparansi. Kenapa demikian? karena sudah Rp 22 miliar lebih yang terpakai,” jelas Toisutta.

Ia berharap, pemkot bisa lebih terbuka dengan merincikan penggunaan anggaran yang ada, agar bisa diketahui bahwa anggaran tersebut digunakan untuk apa saja sehingga publik juga bisa mengetahui pemanfaatan anggaran tersebut tepat sasaran.(Mg-5)