Pemilik Proyek WFC Dituntut 11 Tahun Penjara

AMBON, Siwalimanews – Sahran Umasugi, pemilik proyek Water Front City (WFC) Kota Namlea, Kabu­paten Buru dituntut pidana penjara selama 11 tahun oleh JPU Kejati Maluku da­lam persidangan di Penga­dil­an Tipikor Ambon, Kamis (7/11).

Tuntutan terhadap man­tan anggota DPRD Kabupa­ten Buru ini lebih berat dari tiga terdakwa lainnya.

Sahran dinyatakan ter­bukti melakukan tindak pi­dana korupsi dalam proyek WFC Namlea tahun 2015- 2016 yang merugiakan keuangan negara sebesar Rp 6.638.791.370.26.

Perbuatannya sebagimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Tindak pidana korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Pasti Tarigan, didam­pingi Jimmy Wally dan Jepri Septa Sinaga selaku hakim anggota. Se­dangkan terdakwa didampingi pena­sehat hukumnya, Ronny Sianressy cs.

Selain pidana penjara, JPU Y.E Oceng Almahdaly dan Prasetyo Jatinegara juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 500 juta, sub­sider 6 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 6,38 miliar subsider 2 tahun penjara.

Hal-hal yang memberatkan ter­dakwa, menurut JPU, perbuatan terdakwa melanggar hukum, tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tipikor dan terdakwa tidak jujur selama per­sidangan. Sementara yang meri­ngan­kan, terdakwa mengakui per­buatannya dan memiliki tanggung jawab keluarga.

JPU dalam dakwaannya mengu­rai­kan, pada tahun 2015 Dinas PU dan Penataan Ruang, Kabupaten Buru mengelola kegiatan pemba­ngu­nan proyek WFC Kota Namlea tahap I sebesar Rp 5.005.000.000 miliar, sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran.

Awalnya, terdakwa Muhammad Duwila alias Memet dihubungi saksi Munir Letsoin via telepon dan me­nyampaikan bahwa, Sahran Umasugi mau kasi kerja dan saat itu terdakwa langsung menyanggupinya.

Tak lama kemudian terdakwa langsung dihubungi terdakwa Sah­ran Umasugi dan meminta terdakwa Memet datang ke rumahnya di Jalan Baru, Kecamatan Namlea.

Sesampai di rumah terdakwa Sah­ran Umasugi kemudian meminta terdakwa Memet menjadi kuasa Direktur CV. Aego Pratama untuk pekerjaan proyek WFC. Memet me­nyetujuinya dan mengirim KTP kepada Fikri Latuconsina untuk membuat surat kuasa Direktur CV. Aego Prtama.

Setelah itu, saksi Atika Wael sela­ku ULP memberikan kontrak kepada terdakwa Memet untuk diserahkan kepada terdakwa Sri Jaurianty sela­ku PPK. Setelah menerima dokumen kontrak itu Sri Jaurianty tidak me­lakukan penilaian secara teknis. Karena sudah merupakan kebiasaan di Kabupaten Buru setelah POKJA menetapkan pemenang lelang, maka PPK langsung menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

CV Aego Pratama masuk dalam usaha kualifikasi K1, dengan nilai pekerjaan yang bisa ditangani maksimal hanya Rp 1 miliar. Namun PPK Sri Jaurianty tetap melanjutkan  proses lelang pekerjaan pembangu­nan WFC Namlea, yang akhirnya dimenangkan oleh CV Aedo Pra­tama.

Setelah Pokja ULP mene­tapkan CV Aego Pratama  selaku pemenang tender, Memet bersama Munir Let­soin menghubungi Sri Jaurianty dengan mengatakan, kalau peker­jaan tersebut milik “Bos” Sahran. Tujuan keduanya menyampaikan hal itu, agar Sri Jaurianty segera mem­proses  pekerjaan tahap awal proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp 4.911.742.000,-.

Namun tanda-tanda pekerjaan akan bermasalah mulai kelihatan, ketika pemesanan tiang pancang dari suplier terhambat. Akibatnya Sahran Umasugi memohon perpan­jangan waktu kontrak ke Dinas PU. Tapi permohonan tersebut dinilai tidak masuk akal oleh Kadis PU Pudji Wahono sebab Sahran ingin item pekerjaan pemancangan tiang diru­bah dengan item pekerjaan timbu­nan.

Permohonan addendum kontrak ditolak, Sahran marah. Sahran tetap memaksa, dengan alasan dana pem­bangunan WFC sudah diplot untuk direalisasikan tahun 2015. Men­dengar alasan Sahran, Kadis PU Pudji Wahono selaku KPA akhirnya menandatangani permohonan addendum.

Muhammad Ridwan Pattilouw sebagai Site enggineer CV Inti Karya sekaligus selaku konsultan peng­awas, ternyata ikut mengamini peru­bahan item pekerjaan dari pemasa­ngan tian pancang ke penimbunan dengan tanah. Ridwan tidak pernah mengajukan surat keberatan kepada PPK soal perubahan item pekerjaan tersebut. Hal yang sama terhadap PPK Sri Jaurianty.

Menurut JPU, tindak pidana ko­rupsi yang dilakukan para terdakwa merugikan keuangan negara men­capai Rp 6.638.791.370,26.

Hal ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK terhadap pembangunan WFC Kota Namlea tahap I tahun 2015 dan tahap II tahun 2016 pada Dinas PUPR Kabupaten Buru

Usai mendengar pembacaan tun­tutan JPU, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga, Kamis (14/11) dengan agenda pembelaan.

Dituntut Bervariasi

Sebelumnya jaksa menuntut tiga terdakwa lainnya dengan hukuman bervariasi dalam persidangan Rabu (6/11) di Pengadilan Tipikor Ambon.

PPK Sri Jaurianty dituntut 10 tahun penjara, kuasa Direktur CV. Aego Pratama Muhammad Duwila alias Memet 9 tahun penjara dan Muhammad Ridwan Pattilouw sebagai Site Enggineer CV Inti Karya sekaligus selaku konsultan peng­awas dituntut juga 9 tahun penjara.

JPU Kejati Maluku, Y.E Oceng Almahdaly menyatakan ketiga terdakwa terbukti melakukan tin­dak pidana korupsi dalam pro­yek WFC Namlea, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6.638.791.370,26.

Perbuatan ketiga terdakwa diatur dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Tindak pidana korupsi Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai, Christina Tetelepta didampingi R. A Didi Ismiatun dan Hery Leliantono, selaku hakim anggota. Sedangkan para terdakwa didampingi penasehat hukum, Abdul Syukur Kaliki cs.

Selain pidana badan, terdakwa Sri Jaurianty dituntut membayar denda Rp 500 juta, subsider 10 bulan kuru­ngan. Sedangkan terdakwa Memet dan Ridwan dibebankan membayar denda Rp 500 juta, subsider enam bulan kurungan.  (S-49)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *