AMBON, Siwalimanews – DPRD menyebut, proses pemilihan dan penetapan raja Negeri Amahusu dan Negeri Tawiri bermasalah.

Sedangkan untuk negeri-negeri yang lain juga diharapkan untuk segera dipilih agar proses penetapan bisa dilakukan.

“Kita fokus ke Negeri Tawiri dan Amahusu karena hingga kini masih belum ada titik temu,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Patrick Moenandar kepada wartawan di kantornya, Selasa (10/6).

Ia menjelaskan untuk Negeri Tawiri, Komisi I DPRD telah meminta penjabat segera menyelesaikan persoalan dan menetapkan raja definitif.

“Proses penetapan raja di Tawiri terkesan diperlambat dengan tujuan tertentu,” kesalnya.

Olehnya itu dalam waktu dekat prosesnya tidak berjalan baik maka, Komisi I DPRD berencana akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengganti penjabat raja saat ini.

“Kita sudah tegaskan kalau dalam waktu dekat tidak ada titik temu, Komisi I rekomendasikan untuk pergantian pejabat Tawiri saja,” tegasnya.

Sementara untuk kasus yang terjadi di Negeri Amahusu, katanya, DPRD masih menunggu hasil pertemuan antara saniri negeri dengan ahli waris mata rumah parentah.

“Amahusu ini kita sudah bicara dengan saniri dan pejabatnya. Kita akan undang kembali duduk bersama, karena ini satu rumah parentah dari empat moyang. Jadi setelah mereka bicarakan kita tunggu hasilnya,” jelasnya.

Sebagai koordinator Komisi I DPRD, ia berharap semua proses bisa berjalan baik agar penetapan raja definitive bisa dilakukan segera.

“Kami berharap lewat rapat bersama rekomendasi yang diberikan komisi I dapat ditindaklanjuti agar penyelesaian konflik raja pada sejumlah negeri adat di Ambon dapat diselesaikan,” pintanya.

Minta PAW Saniri Negeri

Sebelumnya diberitakan, perwakilan mata rumah Boikeke, Ari Silooy mendesak kepada Pemerintah Kota Ambon segera melakukan PAW ketua dan anggota Saniri Negeri Amahusu.

Janji untuk melakukan PAW dilakukan pemerintah setelah menyelesaikan agenda nasional yakni apeksi namun sampai kini belum terealisasi.

“Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, telah berjanji menindaklanjuti PAW namun hingga kini belum ada tindakan nyata,” kata Silooy kepada wartawan di Ambon, Senin (9/6).

Ia menjelaskan tanggal 23 Mei lalu sudah ada rapat koordinasi internal pemkot untuk membahas tentang PAW ketua dan anggota saniri,

“Sampai sekarang belum ada hasil. Justru sehari setelah itu, tanggal 24, saniri negeri kembali menggelar rapat sendiri,” ujarnya.

Sebagai perwakilan mata rumah Boikeke, ia menyoroti langkah saniri yang dianggap keliru dalam menetapkan calon raja.

Menurutnya calon raja yang diajukan tidak hanya dinilai cacat secara genealogis, tetapi juga ditetapkan sebagai kepala mata rumah, yang keabsahannya dipertanyakan.

“Calon raja yang diusulkan saniri adalah saudara Mesak, yang berasal dari garis keturunan perempuan. Bahkan, dia juga ditetapkan sebagai kepala Mata Rumah Meragasi, yang disebut berasal dari silsilah Silooy-da Costa,” terangnya.

Ia mengaku sampai saat ini belum ada bukti otentik hubungan genealogis antara Silooy dan da Costa.

Lanjutnya, dalam sejarah Negeri Amahusu, tidak ada rekam jejak yang mendukung eksistensi mata rumah Maragasi.

Ini sangat disayangkan, karena terkesan dipaksakan dan diduga didukung oleh pemerintahan kota.

“Beliau bahkan mendorong untuk dilakukan voting. Padahal, ini bukan soal voting, ini soal kebenaran adat,” kesalnya.

Jika dilakukan voting, lanjutnya, maka seolah-olah pihaknya selaku mata rumah parentah, mengakui keberadaan mata rumah Maragasi, yang dinilai merupakan hasil rekayasa serta berasal dari keturunan perempuan.

“Dalam tradisi Negeri Amahusu tidak memiliki hak atas jabatan raja,” tegasnya.(S-10)