JAKARTA, Siwalimanews – Demi memberantas Covid-19 pemerintah menargetkan menyuntikan vaksin kepada 170 juta jumlah penduduk Indonesia, atau 70% dari jumlah penduduk.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan, pemberian vaksin nantinya bersifat mandatory atau wajib, sehingga membutuhkan tenaga kesehatan yang cukup besar.

“Jumlah SDM yang dibutuhkan tergantung berapa vaksin yang diproduksi. Kalau Bio Farma langsung 170 juta ya kami tidak bisa. Kalau sebulan kisarannya 20 juta kami masih mampu untuk melaksanakannya,” kata Yuri, sapaan Achmad Yurianto, Jumat (18/9).

Dia pun menegaskan SDM tenaga kesehatan tidak harus aparatur sipil negara, tetapi semuanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi untuk menyuntik vaksin baik tenaga ASN, TNI, Polri, Swasta, hingga BUMN harus melakukannya.

Hal tersebut sudah dalam ranah operasional teknis di lapangan akan menjadi pekerjaan yang dipertanggungjawabkan pada kepala dinas kesehatan dan tengah dilakukan persiapan.

Baca Juga: Mereka yang Prioritas dapat Vaksin Corona

“Kami sudah sudah mulai menghitung siapa yang didahulukan, di mana orangnya kalau yang harus disuntik adalah komunitas di Rumah Sakit memang jadinya tidak repot. Baru kalau nanti TNI-Polri menjadi sasaran maka kita meminta otoritas kesehatan di sana untuk melakukannya,” kata Yuri.

Selain itu angka pemberian vaksin kepada 173 juta orang atau 70% dari populasi juga ditujukan untuk memunculkan herd immunity (Kekebalan kelompok). Dengan begitu, yang perlu dikaji adalah jumlah yang akan Bio Farma penuhi setiap bulannya, angka inilah yang akan diterjemahkan dalam skala operasional.

Selain itu, karena vaksin ini disiapkan pemerintah dan bersifat wajib maka akan digratiskan. Yuri mengatakan kemungkinan akan ada vaksinasi di lingkungan perkantoran dengan berkoordinasi dengan klinik yang paling dekat.

“Ini bukan voluntary yang bisa mau atau tidak mau, ini mandatory,” kata dia. (S-45)