AMBON, Siwalimanews – Program pemba­ngu­nan rumah susun (Rusun) untuk korban kebakaran Ongkoliong tahun 2020 lalu segera dilaksanakan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Ambon, Rustam Simanjuntak mengata­kan, program pemba­ngunan rusun ini langsung didanai oleh Kementerian Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dan telah masuk di Sistem Informasi Bangunan Baru (Sibaru) tahun 2022.

Dikatakan, selain sudah masuk di SIBARU, pihaknya saat ini lagi meng­urusi legalitas, serti­-fikat tanah di Ongko­liong yang akan dibangun rusun.

“Yang punya sertifikat 18 KK itu kan kita tidak akan ganggu, tidak ada masalah. Sejajar dengan masjid didepan jalan. Yang kita mau pakai dibelakangnya hingga ke pinggiran pantai,” tandas Simanjuntak, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Kamis (28/10).

Diluar yang tidak ada sertifikat itu, kata dia, karena dulu CV 45 sebagai pemilik yang membangun Ruko, karena tidak mampu membayar tagihan atau angsuran di BPDM, sehingga sebagai bank plat merah milik pemerintah provinsi, mengambil alih lokasi tanah tersebut.

Baca Juga: DPRD akan Panggil Dishub Bahas Pembayaran Angkot Barcode

“Kita lagi koordinasi dengan provinsi karena memang Kementerian pada akhirnya mereka harus minta sertifikat, bukti kepemilikan lahan itu. Bahwa itu pemerintah provinsi punya, misalnya begitu. Tapi yang jelas sudah masuk di SIBARU 2022,” tukasnya.

Disebutkan, dari data korban kebakaran Ongkoliong 79 KK mayoritas pedagang, hanya 18 KK yang memiliki sertifikat hak milik. Sisanya tidak ada. Mereka inilah yang kemudian ditempuh opsi pemerintah untuk membangun Rusun.

“Prioritas Rusun tentu ke mereka yang tidak punya sertifikat. Awalnya kita mau bersihkan sampai masjid ke sana, dengan rencana awal akan direlokasi ke Ahuru Air Besar yang mereka tinggal tempati, tapi mereka tidak mau. Karena ada kepentingan kelompok disitu, masyarakat dipengaruhi,” akuinya.

Disinggung ketika pembangunan Rusun sudah tuntas pada 2022 apakah akan disewakan, Simanjuntak mengaku, nanti dilihat kemudian seperti apa mekanisme penempatannya. “Yang penting prinsip kita, bangun dulu. Soal nanti kedepan seperti apa, itu nanti kewenangan pimpinan, bukan beta. Karena beta cuma fokus bangun saja,” jelasnya.

Mengenai dana pembangunan Rusun sendiri tambah Simanjuntak, masih fluktuatif. Sebab pengalaman di Rusun Nania, Kementerian anggarkan sekitar Rp 3 miliar, diluar APBD.

“Kalau katong bikin seperti di Nania misalnya empat lantai paling anggaran ada kemungkinan sekitar itu. Karena belum muncul berapa disana,” pungkasnya. (S-52)