Pelantikan Johan dan Benhur Diusulkan ke Kemendagri

AMBON, Siwalimanews – DPP Gerindra dan PDIP telah mengusul­kan pelantikan Johan Yohanes Lewerissa dan Benhur Watubun sebagai anggota DPRD Maluku ke Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Gerindra, Habiburokhman mengata­kan, sengketa pileg antara Johan Lewe­rissa dan Robby Gaspersz sudah diputus­kan oleh Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra sesuai sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

“Kita sudah usulkan pelantikan Johan ke Kemendagri minggu ke­marin,” kata Habiburokhman yang dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (3/12).

Ketua Bidang Advokasi DPP Ge­rindra ini menjelaskan, DPP meng­usulkan pelantikan karena proses yang dilakukan DPP sudah sesuai dengan prosedur hukum, dimana Mahkamah Kehormatan Partai Ge­rindra sudah memutuskan sengketa antara Johan dan Robby sesuai UU Partai Politik.

“Mahkamah kehormatan partai sudah putuskan sesuai dengan Undang-undang parpol, jadi harus dilaksanakan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra ini menambahkan, pihak­nya hanya menunggu, karena peng­usulan pelantikan sudah disampai­kan ke Kemendagri.

Sementara sumber di DPP PDIP juga mengungkapkan, DPP sudah mengusulkan pelantikan Benhur Watubun ke Kemendagri.

Surat Nomor: 170/EX/DPP/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 itu ditandatangani Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidajat dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah, perihal penjelasan terkait pengang­katan anggota DPRD Provinsi Ma­luku dari PDI Perjuangan  itu, dise­butkan DPP PDIP mengusulkan pengganti calon terpilih anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama Benhur G Watubun, caleg nomor urut 01 dengan peroleh suara 3979, dapil Maluku 6 untuk diresmikan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya dilan­tik sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024.

“Sudah diusulkan, jadi kita tung­gu prosesnya saja di kemendagri,” kata sumber di DPP PDIP, kepada Siwalima yang meminta namanya tak dikorankan.

Sumber itu juga mengatakan, DPP PDIP telah menerima bukti tanda terima surat dari Kemendagri yang ditujukan ke KPU RI Nomor 161.81/6425/OTDA tertanggal 25 November yang ditandatangani oleh Ke­pala Bagian Umum Ditjen Otda Kemendagri tentang pengusulan pengangkatan anggota DPRD Pro­vinsi Maluku dari PDI Perjuangan.

Sumber itu menambahkan, peng­usulan pelantikan Benhur Watubun sudah sesuai prosedur, dan seng­keta pileg antara Wilhelm Kurnala alias Titi dan Benhur sudah selesai. “Kan sudah selesai, saudara Titi kan sudah dipecat,” ujarnya.

Sementara Ketua Dewan Kehor­matan DPP PDIP, Komarudin Watu­bun yang dikonfirmasi beberapa kali, namun tidak mengangkat tele­pon.

Sementara Ketua KPU Maluku, Samsul Rivai Kubangun yang dikonfirmasi mengatakan, KPU tidak berkewenangan untuk mengusulkan pelantikan Johan Lewerissa dan Benhur Watubun, karena itu meru­pakan kewenangan Kemendagri.

“Itu bukan lagi kewenangan kami, pengusulan itu dari partai dan partai sendiri yang langsung usulkan ke Kemendagri untuk pelantikan,” jelas Kubangun.

Hal ini, kata Kubangan, sudah dijelakan kepada DPP Gerindra dan PDIP melalui surat pada akhir Oktober 2019 lalu.

“Kami sudah sampaikan dalam penjelasan surat kami pada bulan Oktober lalu, sehingga kami tidak berkewenangan,” ujarnya.

Tak puas dengan putusan mah­kamah partai, Robby Gaspersz menggugat DPP Gerindra di Peng­adilan Jakarta Selatan, dan saat ini dalam agenda mediasi. Sedangkan Titi menggugat DPP PDIP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan akan memasuki agenda pemeriksaan berkas perkara. (S-19)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *