AMBON, Siwalimanews – Pertemuan itu semu, tidak ada kesepakatan, yang ada hanya pihak MPH Sinode GPM mendengarkan keluhan pegawai or-ganik RS Sumber Hidup.

Rasa kecewa yang mendalam nampak di raut wajah puluhan pegawai yang menghadiri undangan pertemuan dengan MPH Sinode GPM itu.
Belum ada kesepakatan atau janji-janji untuk merealisasikan hak-hak pegawai dan nakes. Tapi, dalam pertemuan itu pegawai menekankan, jika GPM tidak merealisasikan hak-hak mereka, jalan satu-atunya mogok kerja dan melapor ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku.
Informasi yang dihimpun Siwalima di RS Sumber Hidup menyebutkan, aksi mogok itu akan dilakukan akhir bulan, namun sebelumnya tindakan melaporkan manajemen rumah sakit ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku akan dilakukan hari ini, Senin (20/9).
Sebelum tatap muka dengan pegawai organik, MPH Sinode GPM terlebih dulu melakukan pertemuan dengan kepala-kepala ruangan pada rumah sakit itu. Pertemuan diketahui peralatan rumah sakit banyak yang rusak.
Keluhan kepala-kepala ruangan itu antara lain, alat rontgen, alat bantu pernapasan pada bayi dan lainnya sudah rusak. “Jadi, MPH Sinode GPM sudah menggelar pertemuan dengan kami. Tidak ada kesepakatan apa-apa menyangkut hak-hak kami. Jadi ibaratnya pertemuan itu semu, hanya buang-buang waktu kami saja. Kami akan menyampaikan dan melaporkan pertemuan tadi (Jumat Red) ke Disnaker, sebab tidak ada kesepakatan apa-apa menyangkut hak-hak kami. Tapi kami juga sepakat akhir bulan ini melakukan aksi mogok,” tegas sumber kepada Siwalima Jumat (17/9).
Bungkam
Usai melakukan pertemuan bersama pegawai organik pada RS Sumber Hidup, Majelis Pekerja Sinode GPM memilih bungkam terkait dengan hasil pertemuan. Pantauan Siwalima, rapat yang berlangsung di aula kantor Sinode GPM ini dipimpin langsung Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta Elifas Maspaitella dan dihadiri pihak Yayasan Kesehatan GPM serta puluhan pegawai organik rumah sakit.
Kepada Siwalima, Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta Elifas Maspaitella enggan untuk menjelaskan hasil pertemuan yang dilakukan bersama para pegawai organik RS Sumber Hidup itu.
“Dong dapat informasi dari sapa, ale dong tanya dari ale dong pung sumber saja, beta ini mantan wartawan jadi beta tahu,” ujar Maspaitella.
Menurutnya, MPH Sinode GPM telah berkomitmen untuk tidak lagi mengomentari terkait persoalan yang menimpah rumah sakit kebanggaan GPM itu. “Katong sudah komitmen untuk tidak mengomentari persoalan yang ada, kalau dong mau tulis, tulis saja,” tegas Maspaitella.
Kendati begitu, Maspaitella memastikan pihaknya akan tetap serius bekerja untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa rumah sakit tersebut. Untuk diketahui, MPH Sinode GPM berdasarkan Surat Nomor 458/SND/D.2/9/2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum Sinode GPM Pendeta Izak Sapulette ini ditujukan kepada pegawai organik GPM di Rumah Sakit Sumber Hidup, namun tidak diketahui tujuan dari pertemuan tersebut.
Namun, salah satu sumber di Sinode GPM menjelaskan jika agenda rapat tersebut berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai dan tenaga kesehatan Rumah Sakit Sumber Hidup yang belum 100 persen dibayarkan sejak tahun 2020 lalu.
Prihatin
Pendeta Emiritus Ade Manuhuttu merasa prihatin terhadap kondisi yang dialami RS Sumber Hidup saat ini. Menurut Manuhuttu, RS Sumber Hidup merupakan aset GPM yang getarannya tentu dirasakan oleh seluruh warga GPM termasuk masyarakat Maluku secara umum maupun Kota Ambon secara khusus.
“Saya prihatin. Sangat dan sangat prihatin,” kata Manuhuttu singkat.
Sinode GPM Harus Transparan
MPH Sinode GPM harus transparan terkait dengan persoalan yang melilit rumah sakit sumber hidup. Warga gereja Nataniel Elake mengatakan rumah sakit sumber hidup secara organisasi milik Sinode GPM tetapi, sebagai lembaga pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut merupakan milik publik.
Dalam kaitan dengan rumah sakit milik publik tersebut maka berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga kesehatan dimana salah satu indikator yang diperhatikan oleh masyarakat berkaitan dengan pelayanan pada rumah sakit tersebut yaitu para nakes.
“Kalau mereka tidak melayani dengan baik maka akan berpengaruh terhadap citra rumah sakit sebagai lembaga kesehatan yang juga mencari keuntungan,” ungkap Elake.
Menurutnya, masalah menyangkut tenaga kesehatan ini menjadi hal yang fundamental yang tidak dapat dilepaskan dari manajemen rumah sakit sumber hidup.
Artinya, jika publik telah mengetahui jika telah terjadi masalah pada RS GPM berkaitan dengan kesejahteraan nakes dan menjadi pernyataan publik maka Sinode harus transparan untuk menjelaskan apa penyebab dan langkah-langkah yang akan diambil oleh sinode untuk menyelesaikan masalah itu.
Apalagi rumah sakit GPM selama ini merupakan rumah sakit swasta yang memiliki pelayanan dan eksistensi cukup bagus selama ini hanya saja manajemen rumah sakit yang amburadul.
Karena itu, MPH Sinode perlu intervensi untuk menangani masalah tersebut dan kalau sinode telah turun tangan maka mestinya harus dijelaskan kepada publik letak permasalahan.
“Saya kira ketua sinode orangnya bijak pasti sudah menemukan permasalahan didalam manajemen dan jika ada korupsi didalam maka harus serahkan ke aparat kepolisian jangan menggunakan hukum kasih untuk melindungi orang yang bersalah karena itu salah,” tegasnya.
Selain itu, jika memang setelah Sinode GPM melakukan evaluasi dan menemukan ternyata permasalahannya pada manajemen maka manajemen harus dirombak.
Elake menegaskan sudah saatnya MPH Sinode mencari orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya rumah sakit milik GPM itu artinya, pengelola manajemen tidak harus dokter tetapi orang yang memang ahli dalam pengelolaan rumah sakit.
“Menteri kesehatan juga bukan dokter jadi kepala rumah sakit tidak harus dokter bisa saja orang ekonomi yang pandai mengelola rumah sakit. Kalau dokter tidak memahami manajemen rumah sakit maka itu juga bermasalah,” cetusnya
Pendeta Emiritus Christ Sahetapy mengungkapkan, selaku pemimpin gereja, Ketua Sinode seharusnya dapat memberikan solusi yang tepat guna menyelesaikan permasalahan ini.
“Masalah rumah sakit itu sudah jadi konsumsi publik, sehingga publik harus tahu sampai sejauh mana permasalahan itu. Seorang pemimpin harus mempertanggung jawabkan itu apalagi ada masalah,” ungkap Sahetapy Minggu (19/9)
Dikatakan, umat perlu transparansi mengingat itu merupakan hasil dari kolektaan umat oleh jemaat yang mana harus dikelola dengan baik oleh Sinode. “Itu yang harus dipertanggung jawabkan didalam pengelolaan keuangan Gereja Protestan Maluku (GPM),” ungkapnya.
Tidak digubrisnya Sinode GPm terhadap permasalahan RS Sumber Hidup, tentu dapat memaicu rasa tidak percaya terhadap pemimpin GPM. “Ketakutan saya umat bisa lari tinggal gereja kalau pemimpin-pemimpinnya tidak transparan. Jadi karena itu harus kelola gereja ini dengan iman dan kejujuran,” bebernya.
Dirinya juga menambahkan, Sinode juga perlu mengikis habis permasalahan ini, agar tidak terjadi kesalahan berulang sehingga hak dari pada tenaga kesehatan (Nakes) dapat terselesaikan.
“Harus diaudit. Dari pengamatan saya setelah dipercakapkan dengan beberpa penanggung jawab, ini harus punya data yang lengkap untuk disembuhkan. Kalau hanya memanggil pegawai organik luka didalam tak diketahui (permasalhan didalam),” katanya.
Lanjut Sahetapy, kalau hanya memanggil tim verifikasi maka permasalahan tak akan terselesaikan. Harusnya diaudit akun dan publik agar permasalhan yang dimulai dari tak adanya transparan dari hulu sampai ke hilir dapat terselesaikan.
“Jangan mempergunakan tim verifikasi tapi audit akuntan publik untuk membongkar semua yang ada mulai dari direktur yang ada, manajemennya yang harus dibongkar kalau tidak nanti begitu saja,” bebernya
Oleh sebab itu, dirinya berharap guna menyelesaikan permasalahan ini dirinya meminta kepada ketua sinode dapat dengan transparansi dalam memberikan solusi terhadap masalah insentif yang sampai dengan saat tak kunjung diselesaikan.
“Jadi, ini kalau kita pimpin secara jujur maka umat percaya. Kalau misalnya umat tidak jujur maka umat tak percaya kita,” pungkasnya.
Ketua Wadah Pelayanan Laki-Laki Jemaat GPM Gidion Waitatiri. Djidon Batmomolin meminta Ketua Sinode GPM tidak boleh bersikap diam, tapi harus transparan terhadap penyelesaian hak-hak mereka baik itu pegawai maupun tenaga kesehatan RS tersebut.
Menurutnya, Ketua Sinode tidak boleh anti kritik. Sebab Masalah hak-hak tenaga nakes dan pegawai itu sudah menjadi konsumsi publik. Warga ingin tahu penyelesaian hak-hak mereka. RS sumber hidup bukan milik GPM saja, tapi milik semua warga masyarakat Maluku dan di RS itu juga bukan warga GPM saja yang jadi pegawai dan nakes tetapi sudah umum sehingga harus ada penyelesaian agar tidak menjadi polemik.
“Saya sangat sesalkan sikap dari ketua sinode GPM yang enggan mencari solusi untuk masalah para nakes dan juga pegawai,”ungkap Batmomolin.
Menurutnya, mereka sudah memberikan diri untuk mengabdi dalam melayani masyarakat pada Rumah Sakit GPM namun kenapa mereka tidak bisa diperhatikan.
Kalau masalahnya sudah berlanjut seperti ini Ketua Sinode seharusnya menjelaskan soal nasib para pegawai dan nakes yang bekerja pada RS GPM. “Warga gereja juga punya kontribusi disitu yang setiap hari minggu berikan untuk bangun RS itu. Jadi ketua sinode seharusnya berbicara jangan bungkam karena kalau bungkam pasti ada hal-hal yang ditutupi,” pungkasnya. (S-50/ S-51/ S-52)