AMBON, Siwalimanews – Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Th Noach bersama Kapolres AKBP Norman Sitindaon, menghadiri rapat koordinasi pengamanan perbata­san negara Tahun 2020.

Kehadiran Bupati Noach pada rakor pengamanan perbatasan negara karena, MBD merupakan kabupaten paling Sela­tan ini sendiri berbatasan langsung de­ngan dua negara yakni, Timor Leste dan Australia.

Rakornas dibuka Menteri Koordi­nator Bidang Politik, Hukum dan Ke­amanan Mohammad Mahfud MD itu ber­langsung di Hotel Pullman, Ja­karta, Rabu (11/3).

Mahfud MD dalam sambutannya menyampaikan, tidak ingin lagi ada ego sektoral dalam pembangunan di wilayah perbatasan negara.

“Sekarang negara memiliki ang­garan untuk pembangunan wilayah perbatasan. Besar sekali, Rp 24,3 triliun,” ujar Mahfud.

Untuk itu kata Mahmud, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus saling terintegrasi dalam membangun wilayah perbatasan.

“Kalau ini dikoordinasikan de­ngan baik, diintegrasikan pelaksa­naan dan impelemantasinya, kan itu hebat sekali,” kata dia.

Hal itu juga merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi, lanjut Mahfud, ingin ke­menterian, lembaga dan pemerintah daerah dapat bersatu dalam mem­bangun daerah perbatasan agar hasilnya terlihat. “Seminggu lalu, saya bersama Mendagri, Tito Kar­navian hadir rapat terbatas dengan presiden. Apa pesan Presiden? Di­integrasikan,” ujar Mahfud.

Karena kalau diintegrasikan dana APBN yang besar akan wujud jadi barang bisa dilihat. Mahfud men­contohkan, daerah perbatasan yang pembangunannya tidak terintegrasi, adalah Papua.

Kementerian, lembaga dan peme­rintah daerah bekerja sendiri-sendiri dan hasilnya pun tak terlihat.

Anggaran Pembangunan Perba­ta­san Rp 24,3 Triliun, Mahfud wanti-wanti soal Ini. “Saat ini, kebijakan di Papua itu diintegrasikan karena anggarannya besar. Tapi selama ini tidak terlihat karena di sana sendiri-sendiri. Pen­didikan sendiri, perin­dustrian di sana sendiri-sendiri, enggak terli­hat,” kata Mahfud.

Mahfud MD mengingatkan kem­bali bahwa dirinya mempunyai kewenangan pengelolaan wila­yah perbatasan negara sebagai Ke­tua Pengarah Badan Nasional Pe­ngelolaan Perbatasan (BNPP).

Terdapat empat tugas yang diem­ban BNPP sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ten­tang wilayah negara yakni pertama, menetapkan kebijakan pro­gram pem­bangunan perbatasan. Ke­dua mene­tapkan rencana kebutuhan anggaran. Ketiga, mengoordinasikan pelaksa­naan pembangunan wilayah perba­tasan. Keempat melaksanakan eva­luasi dan pengawasan. (S-39)