Nikijuluw:  Anggota DPRD Harus Taat Tatib

AMBON, Siwalimanews – Kepala Badan Kehormatan DPRD Kota Ambon, Lucky Nikijuluw menegaskan, seluruh anggota DPRD Kota Ambon harus taat tertib (tatib).

Menurutnya, ada beberapa aturan yang telah dibuat oleh BK yakni, mulai dari menggunakan pakian seragam hingga jam masuk kantor.

Nikijuluw menjelaskan, sesuai dengan tanggungjawab BK maka dalam rangka melakukan fungsi dan peran BK, maka terhitung sejak 11 November seluruh anggota DPRD harus bisa berpakaian sesuai dengan tatib.

“Mulai hari ini (kemarin-red) sampai Kamis setiap minggunya, dalam cara berpakaian setiap anggota DPRD wajib menggunakan pakaian dinas harian (PDH) khusus bagi yang sudah memiliki, tetapi bagi yang belum memiliki, anggota DPRD yang periode baru maka bisa menggunakan kemeja tangan panjang dan dasi,”kata Nikijuluw kepada wartawan di Baileo Raktat Belakang Soya, Senin (11/11).

Ia melanjutkan, untuk hari Jumat anggota DPRD harus menggunakan pakaian olahraga. Sedangkan setiap tanggal 7 bulan berjalan wajib menggunakan baju cele.

Sedangkan, untuk jam kerja anggota DPRD dimulai pada jam 09.00 WIT-17.00 WIT.

Menurutnya, yang menjadi kewajiban anggota DPRD dari cara berpakaian dan memenuhi jam kerja dalam rangka melihat tugas dan tanggungjawab DPRD untuk menjawab segala persoalan.

“Terhadap segala ketentuan itu kalau ada anggota yang melanggar ada aturannya tatib dan kode etik. BK akan memanggil, selama tiga kali,”tandasnya.

Selain itu, lanjutnya BK juga akan mengontrol daftar hadir dari setiap anggota DPRD terkait dengan tugas dan fungsi mereka di alat kelengkapan dewan dan pansus-pansus.

“Karena ini menjadi sorotan dari pimpinan DPRD dan juga amanat dari tata tertib DPRD terkait dengan tupoksi anggota DPRD. Oleh karena itu, menjawab kewibawaan anggota DPRD dari cara berpakaian, jam kantor dan kehadiran harus direspons secara positif oleh masing-masing anggota,”ujarnya

Ia menegaskan, anggota DPRD yang tiga kali berturut-turut tidak mengikuti paripurna resmi DPRD tanpa ada alasan, itu pasti dipanggil BK sebab kewenangan BK semakin luas.

“Penegasan ini pernah dilakukan BK. Kali ini, BK akan lebih tajam dan tegas lagi,”cetusnya. (S-40)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *