AMBON, Siwalimanews –  Kendatipun Pemprov terus ngotot agar Maluku dijadikan sebagai Lum­bung Ikan Nasional (LIN), namun kenyatannya eks­por ikan ke Narita Jepang membutuhkan waktu 35 hari dari pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Ikan Maluku lebih ba­nyak diekspor dari luar ketimbang dari pelabuhan yang ada di Maluku. hal ini tentu saja sangat me­rugikan Maluku.

Kenyatannya ini disam­paikan pelaku usaha dibi­dang perikanan saat ber­dialog langsung dengan Presiden Joko Widodo di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Kamis (25/3).

Seperti yang dikutib dari Chanel Youtube Sekretariat Presiden, salah satu pelaku perikanan Kuntoro Alfred Kusno mengaku, sudah 28 tahun berkecimpung di dunia peri­kanan namun, kendala yang diha­dapinya selama ini adalah, labo­ratorium uji mutu perikanan.

“Selama ini kami harus kirim ke Bali memakan waktu dan biaya cu­kup mahal. Di Ambon sendiri belum ada pengujian logam berat, histamin dan terakhir uji covid,” ujar Alfred.

Masalah lainnya kata Alfred ada­lah logistik. Di Maluku sendiri tidak terlalu banyak investor dibidang perikanan, karena biaya logistik yang cukup tinggi.

Ia mencontohkan ketika ekspor ke Jepang bagian selatan, khusus ikan cakalang, pihaknya harus mengor­der kontener 40 fit dari Surabaya dan dikirim tibanya dua minggu di Ambon. Setelah di traking, kemudian di­kirim ke pelabuhan Yos sudarso menggunakan mobil.

“Jadi setelah mulai dikirim itu butuh waktu 35 hari baru sampai. Karena dari Ambon harus dikirim ke Surabaya atau Jakarta,” beber Alfred.

Menanggapi keluhan tersebut, Pre­siden Joko Widodo menjelaskan, pagi hari ini dirinya datang ingin melihat kondisi sektor perikanan di Maluku.

“Jadi pagi hari ini saya khusus datang ke Ambon hanya punya satu keperluan, bahwa kita akan mem­bangun Ambon New Port yang ku­rang lebih di dalam perencanaan nanti ada 700 hektar yang itu terin­tegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabu­han perikanan serta industri perikanan ada di satu lokasi,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, dalam waktu de­kat, Kota Ambon akan mengem­bang­kan pelabuhan baru dengan konsep pelabuhan terintegrasi yang akan menjadi pusat pertumbuhan in­dustri pengolahan ikan dan konsoli­dasi kargo dari wilayah Indonesia Timur.

Pengembangan pelabuhan baru tersebut sangat dibutuhkan, meng­ingat pelabuhan khusus perikanan saat ini telah mencapai kapasitas maksimum.

“Tahun ini akan dimulai pemba­ngu­nannya dan kita harapkan dalam dua tahun akan selesai. Untuk itu saya minta nanti para pelaku fisheries industry bisa segera mendaftar dan ikut masuk ke dalam lokasi ini, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa ini bisa jalan,” ujar Presiden.

Melihat potensi perikanan di Maluku yang sangat besar, namun belum teroptimalkan dengan baik, Presiden Joko Widodo memandang, bahwa pembangunan sebuah fasilitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perikanan setempat untuk dapat memacu produksi perikanan lebih besar lagi memang diperlukan.

Meski demikian, Presiden mene­kankan agar rencana dan implemen­tasi dari pembangunan pelabuhan baru tersebut, lebih dimatangkan agar nantinya dapat menjadi sebuah percontohan bagi pengembangan pelabuhan modern yang terinte­grasi dengan industri perikanan di daerah-daerah lainnya.

“Tadi disampaikan oleh Dirut Pelindo mengenai potensi-potensi perikanan. Ada 800 ribu ton sebelah sini, kemudian sebelah utara ada 1,2 juta ton, kemudian agak di selatan­nya ada 2,6 juta ton. Saya kira Ambon New Port ini memang harus ada,” ucap Presiden.

Untuk diketahui, sebelum meng­unjungi dan meninjau Pelabuhan Yos Sudarso serta berdialog dengan para pelaku usaha perikanan, Kepala Negara terlebih dahulu meninjau jalannya proses vaksinasi massal yang digelar bagi para petugas atau pekerja publik di pelabuhan yang terdiri atas pegawai PT Pelni, PT Pelindo, dan Kantor Kesyahban­daran dan Otoritas Pelabuhan.

Dalam kunjungan itu, sebanyak 50 orang tengah menjalani proses vaksinasi dimana pelaksana setem­pat menargetkan pemberian vaksin kepada 230 penerima vaksin secara keseluruhan.

Mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Maluku Mu­rad Ismail.

Penuhi Permintaan Nelayan Hitu

Saat bertemu dengan nelayan Hitu, Presiden meminta para nelayan untuk menyampaikan keluhan mereka terkait dengan aktivitas mereka sehari-hari.

“Di pagi hari ini, saya ingin de­ngarkan urusan yang berkaitan de­ngan perikanan nelayan disaat pan­demi ini, apakah ada pengaruhnya atau tidak dan ada kesulitan-kesu­litan apa. Silahkan kalau ada yang mau sampaikan. Kalau nggak ada, berarti tidak ada masalah,” ucap presiden saat bertatap muka dengan para nelayan, kutib channel youtube Sekretariat Presiden.

Yusuf, perwakilan nelayan Hitu pada kesempatan itu mengatakan, selama ini, masyarakat nelayan mengalami kekurangan alat tangkap berupa rompon.

“Terima kasih bapak Presiden telah datang kunjungi kami. Yang ingin kami sampaikan di masa pandemi ini, tidak ada masalah dalam mata pencaharian. Pencaharian kami sudah mantap, tapi masyarakat disini alami kekurangan alat tangkap rompon/bagan yang masih kurang,” ungkapnya.

Presiden kemudian menanyakan satu rompon dipakai untuk berapa nelayan dan dijawab Yusuf bahwa, bia­sanya, satu nelayan satu rom­pon, dan satu rompon itu diperkirakan membutuhkan biaya Rp 7-8 juta.

Menanggapi itu, Presiden kemu­dian memenuhi permintaan para nelayan dengan membelikan rompon bagi mereka. “Jadi saya titip yang mau dibeli rompon segera esok dibeli, peda­gang juga, nanti esok dicek yah sudah dibelikan belum,” ucap Pre­siden sambil memberikan bantuan kepada nelayan.

Pada kesempatan itu Presiden juga menyampaikan kepada masyarakat nelayan agar bantuan yang diberi­kannya kiranya dipergunakan de­ngan sebaik-baiknya. “Jangan dibeli­kan handphone. Awas ya kalau ada yang beli hand­phone dari sini (bantuan), ta ikuti. Saya rasa itu aja, selamat bekerja, semuanya ngak ada yang covidkan, sehat-sehat aja, saya tutup ya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelum berdia­log dengan masyarakat nelayan, Presiden didampingi Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Perhubu­ngan Budi Karya Sumadi terlebih dalulu melihat proses vaksinasi di rumah Raja Negeri Hitu.

Turut mendampingi, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dan para pejabat Istana Kepresidenan yang ikut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Maluku.

Sebelum mengunjungi masyarakat Hitu Lama, Presiden dan rombongan terlebih dahulu meninjau proses vaksinasi di halaman Kantor Pelindo IV dan meninjau Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

Presiden juga mendengarkan penjelasan dari pihak Pelindo IV terkait dengan kapasitas pelabuhan yang dimiliki saat ini.

Dirinya juga berdialog dengan pelaku usaha di bidang perikanan. Dari Pelabuhan Yos Sudarso, rombongan menuju ke RSUP dr. Johanes Leimena. Disini Presiden terlebih dahulu melihat langsung proses vaksinasi kepada warga Kota Ambon.

Presiden juga menandatangani prasasti sebagai bentuk peresmian RUSP yang ada di kawasan Timur Indonesia. Dari situ, rombongan kemudian bertolak ke Negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.(S-39)