AMBON, Siwalimanews – Agenda Musda X Golkar Maluku belum jelas kapan dilaksana­kan. Dewan pimpinan daerah meminta agar digelar pada 4-6 Maret, namun hingga kini be­lum ada keputusan de­wan pimpinan pusat.

Molornya Musda Gol­kar Maluku tak ha­nya soal agenda Ketua Umum Airlangga Har­tarto yang padat, namun munculnya keinginan sejumlah pengurus DPP agar Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memimpin partai kuning ini di Maluku.

“Jadi ada keinginan sejumlah pengurus DPP untuk pak Richard men­calonkan diri dan me­mim­pin Golkar di Maluku,” ujar sumber di DPP Golkar, kepada Siwalima, Selasa (3/3).

Ia mengakui, belum diputus­kannya waktu pelaksanaan Musda Golkar karena kesibukan ketua umum, tetapi DPP juga membuka ruang bagi RL, sapaan Richard Louhenapessy untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Maluku. “Politik ini kan dinamis, kalau pak Ris maju kan lebih bagus,” ujarnya.

Di kalangan DPP, kata dia, RL tergolong tokoh senior Golkar di Maluku yang punya cukup pengalaman yang matang. “DPP dan pengurus Golkar di Makuku tahulah siapa pak Ris, jadi kalau dipilih untuk memimpin Golkar Maluku tak perlu diragukan,” ujarnya lagi.

Sumber ini juga mengakui, Ketua Golkar Kabupaten Buru, Ramly Umasugi sudah mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Golkar Maluku, dan mengklaim sudah mengantongi dukungan mayoritas dari pemilik suara dalam Musda. Tetapi faktanya, saat deklarasi pada Sabtu (29/2) lalu di Swiss Bellhotel Ambon, nyaris tak satupun pengurus DPD Golkar Kabupaten/Kota yang hadir.

“Yang tadi saya bilang, politik itu selalu dinamis, bisa saja pak Ris yang didaulat untuk   memimpin Golkar Maluku,” ujarnya.

Sementara RL yang dihubungi tadi malam melalui telepon selulernya, masih tetap pada pernyataan semula, kalau ia tidak mau maju mencalonkan diri untuk bersaing merebut kursi Ketua DPD Golkar Maluku. Kalau perintah, ia siap untuk menjalankan. Jadi kalau misalnya partai yang perintah, saya akan terima,” tandasnya.

Ditanya soal informasi yang beredar, kalau penundaaan Musda oleh DPP agar memberikan waktu untuk dirinya maju sebagai calon Ketua DPD, RL mengaku tidak tahu soal itu.  “Beta seng tahu soal itu,” ujarnya.

RL kembali menegaskan, dirinya siap memimpin Golkar Maluku jika diperintah oleh partai.

Sementara Ketua DPD I Golkar Maluku, Said Assagaff yang dihubungi beberapa kali soal agenda Musda yang molor, enggan mengangkat telepon.

Ketua Panitia Musda, Fredek Rahakbauw yang dihubungi mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian waktu pelaksanaan Musda.

Kendati demikian, pihaknya berharap Musda X Golkar Maluku ini bisa dilaksanakan pada tanggal 6-7 Maret.

“Sebelumnya kami meminta agar Musda bisa dilaksanakan pada tanggal 2-3 Maret kemudian tanggal 4-5 Maret, namun kalau DPP belum bisa putuskan waktunya maka kami berharap agar Musda bisa dilaksanakan tanggal 6-7 Maret,” kata Rahakbauw, kepada wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Karpan, Selasa (3/3).

Musda Golkar Provinsi Maluku Utara ternyata kata Rahakbauw, dilaksanakan pada 4-5 Maret. Karena itu, panitia berharap Musda Golkar Maluku digelar 6-7 Maret.

“Tanggal 4-5 Maret itu Musda di Maluku Utara sehingga kami minta agar di Maluku bisa dilaksanakan pada 6-7 Maret. Namun kami masih berkoordinasi dengan DPP untuk kepastian waktunya,” ujarnya

Musda Molor

Sebelumnya surat kedua DPD I Golkar Maluku yang diteken oleh Said Assagaff dan Roland Tahapary selaku ketua dan sekretaris me­minta Musda digelar pada 4-6 Maret di Kota Ambon. Tetapi soal waktu, DPP belum memu­tuskan setuju atau­kah tidak. Sebab, agenda Musda berlang­sung hampir bersamaan di semua daerah.

Wakil Sekjen DPP Golkar, Decky Loupatty yang dihubungi mengaku, masih ber­koordinasi dengan korwil untuk kepastian waktunya.

“Saya masih berkoordinasi de­ngan korwil untuk kepastian waktu­nya. Nanti kalau sudah ada jad­walnya saya sampaikan karena Mus­da ini berentet di semua daerah,” ujarnya.

Ketua Panitia Musda X Golkar Maluku, Fredek Rahakbauw, yang dikonfirmasi juga mengaku, belum ada kepastian waktu pelaksanaan Musda. Waktunya masih diatur oleh DPP.

“Agenda Musda di semua daerah masih diatur, jadwal Musda X Golkar Maluku harus disesuaikan dengan jadwal orang DPP yang diutus mem­bawa mandat untuk proses pemi­lihan, karena DPP merupakan pemilik satu suara,” jelas Rahakbauw.

Rahakbauw mengatakan, panitia mencoba memajukan waktu pelaksa­naan, 2-3 Maret.  Namun ternyata tidak bisa, karena bertepatan de­ngan agenda DPP.

“Awalnya memang sesuai dengan surat DPD Musda dimintakan untuk dilaksanakan pada tanggal 4-6 Maret, namun karena bersamaan juga dengan agenda DPP, panitia mencoba memajukan pada tanggal 2-3 Maret, tetapi ternyata belum bisa dilakukan karena belum ada kepas­tian waktunya dari DPP. Jadi kita masih tunggu dari DPP,” ujarnya. (S-19/S-16)