AMBON, Siwalimanews – Dari tahun ke tahun Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) semakin berkembang terutama di bidang akses telekomunikasi.

“Kami berikan apresiasi atas kerja keras sehingga dari tahun ke tahun kabupaten ini  semakin berkembang terutama di bidang akses teleko­munikasi,” ungkap Ketua Komisi I Amir Rumra, dalam sambutannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten MBD, Selasa (9/3).

Rumra, menjelaskan secara sing­kat maksud dan kedatangan Komisi I DPRD Provinsi Maluku di Kabupaten MBD, dimana selain dalam menjalankan fungsi  pengawasan, pimpinan dan anggota juga ingin mendapat masukan dari OPD mitra kerja yang hasilnya akan disampaikan pada rapat bersama dengan komisi lainnya di DPRD Provinsi Maluku.

Asisten Bidang Perekonomian dan SDA, Jhon J.Kay mengatakan, pemerintah Kabupaten MBD menyambut baik kedatangan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku dalam melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi,

“Kami berharap kunjungan kerja ini secara langsung dapat membantu Pemerintah Daerah kearah yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Wattimury: Danlanud & DPRD Harus Bersinergi

Hadir dalam pertemuan ini , Ketua Komisi I  Amir Rumra, bersama tiga anggota komisi lainnya yakni, Jantje Wenno, Eddyson Sarimanela, Benhur G. Watubun, dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Erni Sopalauw. Kemudian Kabag OPS Polres MBD serta Pimpinan OPD Kabupaten MBD terkait

Tatap muka dilanjutkan dengan mendengarkan laporan dan masukan dari Badan Kesbangpol, Bagian Administrasi Pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat dan Polres MBD, yang menyoroti masalah Pertanahan, Sarana Komunikasi, Pengawasan terhadap Dana Desa dan Masalah Kamtibmas.

Pimpinan dan anggota komisi I DPRD Provinsi Maluku menyambut baik laporan dan masukan yang disampaikan OPD, mereka berharap apa yang disampaikan ini tidak terbatas pada saat tatap muka di hari ini saja  tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan anggota DPRD Provinsi Maluku. Selain itu juga laporan dan masukan yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi langsung dengan OPD  yang ada di Provinsi Maluku dan instansi yang ada di Pusat.  (S-16)