AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku kembali bikin senasi dengan rencana membangun kereta api di Pulau Seram. Proyek itupun lantas menuai cibiran.

Rencanya Pemprov itu masuk dalam program Dinas Perhubu­ngan, yang dibiayai Anggaran Penda­pa­tan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Proyek itu bahkan sudah dilelang, seperti dilansir laman lpse.malukuprov.go.id, dengan nama paket Pra Stu­dy Kelayakan Rencana Induk Perkeretaapian.

Tak tanggung-tanggung, pro­yek dengan kode tender 1559­4288 itu menelan dana hampir setengah miliar rupiah.

Adapun lokasi proyek tersebut meliputi Pulau Seram, dimulai dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.

Proyek fantastis ini kontan men­dapat tanggapan berbagai kalangan, lantaran kereta api sama sekali bukan kebutuhan mendasar bagi masya­rakat Maluku saat ini.

Publik menganggap, daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi seperti Sulawesi Selatan saja, masih belum bisa menghadirkan ke­reta api kepada warganya. Padahal, kondisi alam di sana, relatif lebih datar dibanding di Maluku yang ba­nyak perbukitan.

Tokoh Pulau Seram, Evert Kermite menyayangkan kebijakan pemba­ngu­nan perkeretaapian yang akan dilakukan oleh Pemprov Maluku melalui Dinas Perhubungan.

Menurutnya, sebagai anak Seram mestinya dia bangga kereta api bisa dibangun di sana. Namun mantan Anggota DPRD Maluku ini men­coba realistis melihat kondisi Maluku yang ada.

“Siapa yang tidak mau kalau ada kerta api di Pulau Seram. Tapi itu bukan menjadi kebutuhan masyara­kat Maluku khususnya di Pulau Seram,” tandasnya.

Diakuinya, masyarakat Maluku termasuk dalam kategori masyarakat termiskin keempat di Indonesia, dengan tingkat daya beli masyarakat yang cukup rendah. Karena itu se­benarnya Pemprov Maluku meng­arahkan anggaran yang cukup besar itu ke kebutuhan yang mendesak bukannya memaksakan untuk mem­buat kereta api.

“Masyarakat kita masih miskin dan yang pasti saat ini mereka tidak membutuhkan kereta api. Kasihan kalau sudah dialokasi dalam APBD 2021, lebih baik anggaran studi 500 juta itu diarahkan ketempat lain, lagipula penduduk Seram itu berapa jiwa,” tegas mantan Anggota DPRD Maluku ini.

Menurutnya, belum saatnya diba­ngun kereta api di Pulau Seram, lan­taran sarana dan prasarana lainya sampai saat ini masih memprihati­kan. Dia lalu mencontohkan jalan, jembatan maupun perumahan rak­yat, yang belum memadai.

Kermite juga mempertanyakan pra studi perkeretaapian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan apakah telah sesuai dengan 16 program Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendu­kung visi periode tahun 2019-2024.

“Ini lompatan infrastruktur yang tidak realistis. Bappeda coba berikan pendapat yang rasional,” harap Kermite.

Karena itu, Kermite mendesak DP­RD Provinsi Maluku untuk melaku­kan evaluasi terhadap persoalan ini walaupun telah ditetapkan dalam APBD 2021.

Tidak Urgen

Hal senada disampaikan tokoh Pulau Seram lain, Nataniel Elake. Doktor kebijakan publik itu memper­tanyakan urgensi kebijakan pem­bangunan perkeretaapian yang di­mulai dengan pra study kelayakan rencana induk perkeretaapian yang dilakukan oleh Pemprov Maluku.

Dijelaskan, saat ini Provinsi Ma­luku belum membutuhkan adanya kereta api, sebab masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak untuk diselesaikan.

“Kereta api itu memang bagus, tapi apakah saat ini penting bagi masya­rakat, sebab infrastrukur jalan dan jembatan saja masih minim dan dike­luhkan oleh banyak masyarakat,” ujar Elake.

Pemerintah Provinsi Maluku, kata Elake seharusnya memperhatikan semua aspek sebelum menentukan kebijakan pembangunan, sehingga pembangunan yang akan dilakukan bermanfaat.

Elake berpendapat, kereta api dibutuhkan ketika arus barang dan manusia begitu padat, sedangkan fenomena yang terjadi di Maluku khususnya Pulau Seram berbanding terbalik. “Kereta api itu kan kalau barang dan arus manusia apdat, tapi yang terjadi di Pulau Seram ini bus saja kadang kosong kini mau tambah kereta api,” tegasnya.

Karena itu, Elake menilai kebijakan untuk membangun kereta api bukan merupakan kebutuhan masyarakat pulau seram.

Tidak Relevan

Pusat Kajian Strategis dan Peng­em­bangan Sumberdaya Maluku (Pukat Seram), mempertanyakan proyek bombastis yang meliputi tiga kabupaten itu.

“Kami perlu mempertanyakan ga­gasan proyek studi kelayakan per­keretaapian yang menelan anggaran hampir 500 juta rupiah dari APBD Provinsi Maluku. Sebab jika diban­dingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah, pembangunan sarana transportasi kereta api di Pulau Seram sama sekali tidak re­levan,” tandas Fahri Asyathry kepa­da Siwa­lima di Masohi, Senin (14/6).

Menurutnya upaya membangun sarana transportasi perkretaapian yang dimulai dengan studi kelaya­kan itu, dikhawatirkan hanya akan menghamburkan uang negara dan hasilnya hanya akan mematikan jenis usaha transportasi lain, di wi­layah Pulau Seram. Apalagi tingkat ekonomi Maluku saat ini masih sangat rendah.

“Jadi urgensinya apa. Dinas Per­hubungan Provinsi Maluku harus menjelaskannya. Maksud studi ke­layakan rencana induk perkreta­apian itu dengan nilai ratusan juta itu untuk apa. Daerah, kita masih sangat miskin. Hemat kami anggaran itu dialihkan saja untuk kegiatan pemberdayaan mas­yarakat, untuk menggairahkan ekonomi daerah,” pinta dia.

Dikatakan, jika studi kelayakan ren­cana induk perkretaapian itu dilakukan guna menjemput program Lumbung Ikan Nasional, maka hal itu juga keliru dan tidak tepat. Ini akan membunuh jenis usaha trans­portasi lain.

“Kalau alasannya untuk menjem­put program LIN. Maka menurut hemat kami hal ini juga bukan solusi. Moda transportasi lain akan mati yang secara otomatis akan mengaki­batkan tingkat kemiskinan semakin meningkat. Ini kan lucu. Kenapa tidak membuat rencana pembangu­nan dermaga Ferry di wilayah Seram Utara, Dalam kabupaten Maluku Tengah yang akan memberi dampak kecepatan mobilisasi masyarakat antar kabupaten, baik itu Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah. Jadi bagi kami rencana kegiatan ini tidak relevan dan sebaiknya dihentikan, tegasnya

Dia meminta DPRD Provinsi Maluku kritis dalam pengawasan kegiatan pemerintahan yang mene­lan angaran ratusan jut rupiah itu.

“DPRD Provinsi Maluku harus serius mengawasi program kerja Pemprov Maluku melalui SKPD terkait, terutama dalam hal kebijakan kegiatan seperti ini. Bagi kami pem­bangunan sarana transportasi kereta api di Pulau Seram belum layak. Kare­na­nya proyek studi kelaya­kan ren­cana induk perkretaapian yang mene­lan anggaran hampir 500 juta rupian itu sebaiknya dihenti­kan,” tukasnya.

Perbaiki Jalan

Terpisah, tokoh masyarakat Seram lainnya, Semmy Touwe kepada Si­walima, mengatakan, seharusnya pemerintah fokus untuk memper­baiki jalan dan jembatan di Pulau Seram yang sudah ada dan bukan rencana bangun kereta api.

“Fokus untuk pembangunan jalan Trans Seram yang jembatannya belum beres, itu program yang me­nurut saya menarik. Artinya setiap program yang pemerintah program­kan itu pasti tujuannya menarik. Yang baik bagi masyarakat, tapi harus dilihat dulu bahwa, kondisi yang ada sekarang, biasalah realita bahwa jalan Trans Seram itu, kata­kanlah sampai saat ini belum atau baru mencapai 80 persen mungkin 50 persen belum selesai dibangun. Itu masih jalan dan belum jem­batan,” ungkap Semmy.

Menurutnya, banyak jembatan dan jalan yang rusak di Pulau Seram dan belum diperbaiki sampai sekarang.

Dia menyebutkan, dengan kondisi jembatan yang tidak memadai, ba­nyak nyawa manusia yang menjadi taruhannya, kala harus menyebe­rangi derasnya arus sungai.

“Masyarakat Pulau Seram saat ini hidupnya masih sulit. Artinya masih dibawah taraf hidup miskin. Apakah pemerintah daerah itu punya data tentang itu atau tidak?” tanya Semmy.

Menurutnya, pembangunan rel kereta api, itu harus mengikuti sentra-sentra produksi dan ataupun ada sebuah kota yang sudah maju di Seram.

“Saran saya sebaiknya pemerintah itu fokus kepada jalan trans Seram yang  belum diselesaikan dengan baik. Belum lagi jembatan-jembatan yang patah. Sangat banyak karena itu pemerintah daerah jalan-jalan lah jangan terlalu banyak duduk di kantor. Orang-orang di sekelingi pemerintah daerah itu mestinya memberikan masukan dan advis yang betul-betul pas dengan kenya­taan  atau kondisi yang ada di Se­ram,” pinta Semmy lagi.

Meski begitu Semmy ngaku tidak menolak kalau suatu saat ada proyek itu dan bukan saat ini.

“Jujur saya punya mimpi juga suatu saat ada kereta api masuk Se­ram tapi bukan saat ini. Masya­rakat di pedala­man Seram itu masih men­derita. Ber­jalan kaki itu bisa bermi­nggu-minggu loh. Kalau pro­yek ini baru memulai rintis. Rintisnya saya tidak menolak dan saya ber­syukur­lah. Sebelum saya dipanggil Tuhan ada jalan kereta api. Kalau memang itu konsep pemerintah seperti itu terima kasih, tapi bukan untuk seka­rang mungkin 25 tahun yang akan datang,” harapnya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Mala­wat yang dikonfirmasi perihal tender study kelayakan rencana induk per­keretaapian, tidak berhasil dihubungi lantaran telepon selulernya berada di luar service area. Pesan WhatsApp yang dikirim Siwalima juga tidak di­respon. (S-50/S-36/S-32)