Malteng & SBB Perpanjang Tanggap Darurat

AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Ma­luku Tengah (Malteng) mem­per­panjang waktu tanggap da­rurat bencana hingga de­ngan 15 Oktober 2019 menda­tang.

Penambahan waktu tanggap darurat bencana itu dengan pertimbangan sejumlah indi­kator, diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi serta kondisi masih adanya guncangan gempa susulan yang terus berlangsung sampai dengan saat ini.

“Kita perpanjang lagi tujuh hari kedepan sampai dengan 15 Oktober mendatang. Langkah ini kami lakukan sebab sampai sekarang guncangan gempa susulan masih terus belangsung, namun demikian upaya pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi juga masih sangat perlu untuk dilakukan,” tandas Kepala BPBD Malteng, Bob Rahmat kepada Siwalima di Posko Induk Penang­gu­langan Bencana Gempa di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabu­paten Malteng Selasa (8/10).

Bob mengaku, kondisi saat ini masih tergolong darurat dan belum dapat ditingkatkan ke tahap pemu­lihan dan rekonstruksi akibat gem­pa. Hal ini disebabkan berbagai kebutuhan dasar pengungsi masih dan harus dipenuhi. apalagi gunca­ngan gempa susulan masih terus dirasakan.

“Masih kita perpanjang, situasi yang ada saat ini masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.apalagi saat ini mereka semua masih berada di kamp pe­ngungsian” jelasnya.

Pemkab SBB juga  memperpanjang status masa tanggap darurat pena­nganan bencana gempa hingga satu minggu ke depan, karena masyara­kat korban bencana masih banyak di tempat pengungsian.

“Perpanjangan masa tanggap darurat untuk satu minggu kedepan itu penting, mengingat kondisi lapa­ngan kebutuhan pengungsi harus dipenuhi apalagi gempa susulan masih terus terjadi,” kata Bupati SBB, Moh.Yasin Payapo kepada ke­pada Siwalima melalui telepon se­lulernya, Selasa (8/10).

Bupati menjelaskan, paca gempa Pemkab SBB sudah maksimal dalam melakukan penanganan tanggap darurat dengan menyalurkan ban­tuan ke tempat pengungsian. Kalau­pun ada yang belum tertangani, itu karena belum terdata. Sebab untuk penanganan pengungsi pemkab SBB fokus di wilayah Kairatu yang merupakan titik bencana terparah.

Hingga saat ini Pemkab SBB mela­lui BPBD terus melakukan validasi data jumlah pengungsi yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pe­ngungsian. Jika Malteng dan SBB perpanjang masa tanggap darurat, tidak dengan Pemkot Ambon.

Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy menjelaskan, Kamis (9/10) merupakan batas tanggap darurat bagi korban gempa. Meskipun kon­disi Kota Ambon pasca gempa kini sudah mulai kondusif, Pemkot masih mempertimbangkan penambahan perpanjangan tanggap darutat.

Dikatakan, sesuai aturan tentang bencana, pemasangan tanggap da­rurat bencana hanya diperbolehkan sampai 14 hari. Namun kebijakan tanggap akan dikembalikan ke masing-masing daerah.

“Jadi tanggap darurat itu, meka­nis­me normatif yang dilaksnakan apabila terjadi sebuah bencana yang berlaku selama 14 hari. Kalau saya lihat situasi Kota Ambon sudah kon­dusif. Seperti sekarang bisa saja itu dicabut, namun akan kita pertim­bangkan,”jelas Louhenapessy ke­pada wartawan Selasa (8/10).

Dijelaskan, 9 Oktober merupakan batas tanggap darurat, namun ben­cana ini adalah kondisi alam, oleh­nya, bisa saja pihaknya perpanjang tanggap darurat. “Setelah tanggal 9, kita akan masuk pada masa transisi dalam proses ini ternyata ada hal yang menonjol atau bencana bisa juga kita tingkatkan menjadi tang­gap darurat lagi, tapi berdasarkan laporan dari posko kondisi kondusif. Jadi akan dipertimbangkan dulu,” katanya.

Meski begitu, pencabutan tang­gap darurat tetap dilakukan karena pihaknya ingin menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertang­gungjawab, yang memanfaatkan pengungsi.

“Itu kan supaya menghilangkan presepsi yang salah supaya orang tidak terjebak dalam pikiran-pikiran bahkan mungkin ada pihak ketiga yang bisa memanfaatkan,” tandas­nya.

Ia menambahkan, sejak pasca bencana yang terjadi banyak pihak yang ingin memberikan bantuan kepada Pemkot Ambon, namun diri­nya meminta agar bantuan-bantuan tersebut diberikan kepada Malteng dan SBB.

ISPA dan Diare Serang Pengungsi

Pengungsi di wilayah Maluku Tengah, saat ini terserang Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), dan diare. Orang dewasa dan anak-anak terserang ISPA dan Diare di sejumlah titik kumpul, diantaranya Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Kecamatan Haruku.

Fakta ini diakui pihak Rumah Sakit dr Umarella yang berpidah lokasi Posko Induk penanggulangan ben­cana gempa di lokasi Kampus Da­rusalam Negeru Tulehu.

“Umumnya pengungsi terserang ISPA dan Diare. Saat ini yang sedang menjalani rawat inap lebih dari 10 orang pasien,” tandas Direktur Rumah Sakit Dr Umarella Tulehu dr Dwi Murti Nuryati di lokasi Rumah Sakit Darurat Posko Induk BPBD Malteng kawasan Kampus Darusa­lam Tulehu, Selasa (8/10).

Dia menyebutkan tidak semua pasein yang mengalami gangguan kesehatan harus mendapatkan pela­yanan rawat inap. Namun sampai dengan saat ini, Rumah Sakit se­dang merawat satu pasein dewasa dan 4 orang anak di lokasi rumah sakit da­rurat itu.

“Tidak semua yang kami layani harus mendapatkan pelayanan rawat inap. Intinya kita tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan maksi­mal. Jika kemudian kondisi keseha­tan mereka mengharuskan rawat inap maka langkah rawat inap akan rumah sakit lakukan,” jelasnya. (S-36/S-40/S-48)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *