AMBON, Siwalimanews – Akademisi Fisip UKIM, Melly Taihuttu mengung­kap­kan, pencopotan Lucky Wattimury dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Ma­luku otomatis akan mempe­ngharuhi eksistensi partai itu kedepan.

Terutama, kata Taihuttu, kekuatan PDIP Maluku da­lam pemilihan Legislatig, Pemilihan Presiden dan Pe­milihan Kepala Daerah akan berkurang, sebagai ketoko­han seorang LW di Kota Ambon khususnya sangat kuat dan tidak perlu diragu­kan lagi.

“Sangat berpengaruh se­orang Lucky Wattimury memiliki basis massa yang tidak bisa dibendung,” tegas Tahittu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (10/10).

Walau demikian kata Taihuttu, sebagai petugas partai maka setiap kader dan fungsionaris harus mema­tuhi setiap keputusan yang diturun­kan oleh DPP, sebab DPP memiliki kewenangan untuk mengatur proses Lucky Wattimury.

Bahkan, katanya, Ketua DPD PDIP Maluku sekalipun tidak me­miliki kewenangan untuk menginter­vensi jika DPP telah berkomitmen untuk melakukan perombakan ter­hadap komposisi kader dalam pim­pinan DPRD.

“Mekanisme apapun tergantung keputusan DPP dan sebagai kader dan fungsionaris harus tunduk dan loyal, tidak ada pilihan lain,” ujar Tahitu.

Olehnya, Tahitu pun meminta semua kader dan fungsionaris partai baik ditingkat PAC, DPC maupun DPD untuk menjaga kesolidan dalam partai, sebab jika kegaduhan dan pembelahan kubu terjadi maka justru merugikan partai dalam momentum demokrasi 2024 mendatang.

Terpisah, akademisi Fisip Unpatti Victor Ruhunlela menegaskan, per­gantian Lucky Wattimury dari jaba­tannya sebagai Ketua DPRD Pro­vinsi Maluku merupakan kewena­ngan dari DPP PDIP yang tidak da­pat diganggu gugat.

Menurutnya, proses pergantian dalam organisasi partai politik mana­pun itu menjadi kewenangan yang dilakukan DPP, artinya DPP mung­kin saja setelah melakukan proses evaluasi memandang perlu adanya restrukturisasi dalam tubuh DPD PDIP Maluku, maka itu kewenangan sepenuhnya dari DPP.

“Memang akan ada dampak yang terjadi karena masing-masing orang melihat berbeda-beda, sebab ada pengikut yang merasa bahwa pasti tidak akan menyetujui ketika proses pergantian terjadi, tapi itu keputusan DPP yang tidak dapat ditentang,” tegas Ruhunlela.

Kata Ruhunlela, DPP mungkin saja telah memperhitungkan jika masih ada dua tahun kedepan untuk kem­bali merebut kepercayaan masyara­kat, maka pergantian lebih awal se­belum mendekati tahun pemilu dipandang sebagai langkah yang tepat.

“Kita tidak tahu keiinginan DPP untuk mengganti Ketua DPRD ini apa, tapi sangat disayangkan ketika tidak ada pelanggaran tiba-tiba dila­kukan proses pergantian,” ujar Ruhunlela.

Apalagi, dalam tubuh PDIP sendiri terdapat beberapa orang yang dapat diperhitungkan kualitasnya, misal­nya Benhur Watubun dan Edwin Huwae yang juga telah mengalami proses pergantian sebelum Lucky Wattimury, yang memiliki kekuatan untuk mengkonsolidasikan internal partai.

Ruhunlela menegaskan, dampak dari diterbitkannya keputusan per­gantian Ketua DPRD akan dipe­ngaruhi oleh kemampuan orang-orang didalam tubuh PDIP untuk bisa cepat kembali mendapat keperca­yaan masyarakat kembali.

Tolak Berkomentar

Sementara itu, Benhur Watubun dan Lucky Wattimury yang dikonfir­masi enggan memberikan keterangan terkait dengan informasi SK per­gantian yang telah dikantongi DPD PDI-P Maluku.

Terpisah, anggota DPRD Maluku, Jemmy Jafet Pattiselano yang di­konfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (10/10) belum berani berkomentar.

“Nanti saja ya kalau memang sudah ada, katong belum tahu infor­masi itu. Kami belum tahu,” ujarnya.

Ketika ditanyakan bahwa dirinya juga ditunjuk menjadi bendahara DPD Maluku, Pattiselano mengung­kapkan, tidak mengetahui hal itu.

“Saya tidak tahu, itu tidak benar,” ujarnya.

Ia mengakui beredar informasi diberbagai media terkait pergantian LW dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Maluku, namun dirinya mengetahui hal itu.

“Itu isu yang beredar di media se­perti itu, tetapi saya tidak menge­tahuinya,” tegasnya.

SK Segera Turun

Jabatan Ketua DPRD Maluku yang kini dijabat Lucky Wattimury tak lama lagi akan diganti sohibnya,  Benhur Watubun.

Informasi beredar, Watubun saat ini sudah berada di Jakarta dan akan menemui DPP PDIP untuk me­ngambil SK pergantian tersebut.

“Informasinya pak Benhur sudah di Jakarta untuk mengambil SK,” jelas sumber terpercaya Siwalima, Sabtu (8/10).

Skenario DPP itu jabatan ketua fraksi yang dipegang Benhur, akan diisi oleh Jemmy Jafet Pattiselano. Pattiselano bahkan digadang-ga­dang akan menjadi bendahara me­ngganti Wattimury.

Sumber tadi menyebutkan, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekar­noputri  telah menyetujui Benhur menggantikan LW sapaan akrab Lucky sebagai Ketua DPRD Maluku. Bahkan komposisi baru pun juga sudah disetujui.

Sayangnya, hingga berita ini naik cetak, Benhur belum berhasil dihu­bungi. Beberapa kali dikontak, telepon genggamnya dalam keadaan tidak aktif.

Sebelumnya, informasi mengenai pencopotan mantan Ketua DPRD Kota Ambon ini sudah beredar di publik sejak awal Oktiber lalu.

Salah satu penyebabnya, adalah santernya sorotan media massa terhadap kasus yang dituduhkan kepada mantan Ketua DPC PDIP Kota Ambon itu.

Pantauan Siwalima di DPRD Maluku sejak sepekan lalu, sebagian besar anggota dewan ikut membahas isu pencopotan sohib mereka. Para kulit tinta yang sesehari bertugas di sana juga mulai menguliti persoalan dimaksud.

Ada Skenario

Hampir sepekan berdiam diri, Lucky Wattimury akhirnya angkat bicara menanggapi saling sikut di internal PPDIP Maluku, hingga isu pencopotannya sebagai Ketua DPRD Maluku.

Lucky menilai, langkah politik yang tidak elok dan cenderung melukai teman sendiri tidka baik dan merusak partai.

Insting politiknya akhirnya ber­henti manakalah pada pekan ke­marin, tepatnya di Kantor DPRD Maluku, politisi senior PDIP itu membaca gerak tubuh sejumlah aktivis muda dan pangkuan sejum­lah oknum internal PDIP Maluku.

Menurutnya, ada skenario me­rebut jabatan Ketua DPRD Maluku dari tangannya, sebab, awalnya pinjaman uang menjadi isu utama. Tapi kemudian bergeser ke isu lain, yakni pergantian Ketua DPRD Maluku.

“Dua isu ini memang berbeda, tapi punya kaitan. Pergeseran isu ini dapat dimengerti, sebab masalah pin­jaman uang telah berhasil dise­lesaikan secara kekeluargaan dan damai, termasuk pencabutan lapo­ran di kepolisian. setelah saya ber­temu langsung dengan saudara Ongen dan pengacarannya, kita berhasil memetakan masalah, bagai­mana kronologisnya termasuk taha­pan penyelesaian yang sudah dan akan dilakukan. tapi yang pasti ada­lah, didalam otak pembuat skenario isu pinjaman uang antara beta dan Abdul Wahan Latuamuri harus di­jadikan sebagai alat untuk menjatuh­kan saya sebagai Ketua DPRD Ma­luku,” tandas Lucky dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Kamis (6/10) malam.

Diakui, selama ini dirinya diam dan tidak pernah mengklarifikasi berita yang ada di media massa. hal itu lantaran waktu yang tersedia diper­gu­nakan untuk merenung dan me­ngamati siapa aktor intelektual yang bermain, termasuk memanfaatkan jaringan untuk bekerja guna men­dapatkan data dan fakta.

“Faktanya adalah pada hari Sabtu, 17 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIT atau pukul 6 sore di tangga Kantor DPRD Maluku ada tiga teman dekat saya dan yang lain bertemu. kita lalu membahas salah satu masalah yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana menjadi­kan pinjaman uang sebagai berita utama dan viral di media. katanya ini ada skenario, dimana nanti pada Senin ada berita tentang isu pinja­man uang itu. dan ternyata benar, pada Senin ada pemberitaan tentang peminjaman uang. Tujuannya su­paya ada opini publik dan internal PDIP, termasuk DPP menilai beta selaku Ketua DPRD Maluku berikut politisi PDIP, telah mencemarkan nama baik partai dan segera dicopot dari jabatannya,” bebernya.

Masih kata dia, tidak hanya diri­nya sebagai Ketua DPRD Maluku yang menjadi sasaran, melainkan informasi yang beredar, kalau ada oknum-oknum yang mengatur tahun 2024 mendatang, dirinya tidak bisa maju dalam kontestasi calon Wali­kota Ambon.

Pasalnya, beredar kabar apa calon lain di luar PDIP yang akan diper­juangkan maju sebagai calon Wali­kota Ambon.

“Nah fakta lainnya, sebagai gerakan untuk menjatuhkan beta dari Ketua DPRD Maluku, yakni mengajak sekelompok anak muda atau aktivis untuk menjalankan aksi demo. jaringan saya dikalangan organisasi pemuda mengingat saya bahwa ada aktor intelektual yang bergerilya mengajak sesama aktivis untuk melakukan demo. Isunya adalah Lucky Wattimury tidak layak pimpinan DPRD Maluku, karena terlibat hutang piutang. tujuan demi adalah membentuk opini publik secara terus-terusan, sehingga ada alasan melaporkan kepada DPD berikut tindakan DPP mengantikan Ketua DPRD. Jujur, waktu dengar cerita tersebut dari teman-teman, beta diam seribu bahasa, kok bisa begitu. beta kemudian memberikan nasehat kepada adik-adik aktivis itu supaya ke depan jadi pemimpin yang beretika dan bermartabat, jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi gunakan cara-cara yang etis,” ungkapnya. (S-20)