Lucky Janji Ganti RR

AMBON, Siwalimanews – Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury berjanji segera mem-proses pergantian Richard Rahakbauw dari kursi wakil ketua DPRD.

Wattimury membantah dirinya bermain dua kali seperti yang ditudingkan pengurus Golkar. Ia mengaku, tahu langkah yang harus dilakukan, sehingga pro­ses PAW RR, sapaan Richard Ra­­hakbauw berjalan dengan baik dan lancar.

“Saya tidak main kaki dua, kaki tiga maupun kaki empat, PAW pimpinan DPRD dari Golkar tinggal menunggu waktu yang pas saja, sebab DPRD Maluku saat ini sementara fokus pada pembahasan APBD,” kata Watti­mury kepada Siwalima, melalui pesan whatsApp, Rabu (4/12).

Wattimury mengatakan, pro­ses pergantian pimpinan DPRD dari Golkar akan dilakukan se­cepatnya, setelah pembahasan APBD selesai.

“Nanti kita akan upayakan se­cepatnya. Sekarang kerja berat kita di DPRD ini bahas APBD sudah selesai dan komisi-komisi lagi bertemu dengan kementerian terkait,” ujarnya.

Wattimury mengaku, sudah membaca komentar berbagai pihak soal pergantian RR, dan ia su­dah meminta pimpinan dan anggota Fraksi Golkar mendukung pergan­tian tersebut.

“Kita akan segera proses pergan­tian antar waktu pimpinan dari Partai Golkar. Tunggu waktu yang pas, semua akan berjalan dengan baik. Saya juga sudah baca komentar-komentar berbagai pihak, termasuk  orang-orang Golkar sendiri. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah meminta kepada teman-teman di Fraksi Golkar untuk satu kata dan satu suara mendukung proses PAW dimaksud,” tandasnya.

Dituding Lebay

Seperti diberitakan, Golkar berang dengan sikap Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury. Penjelas­annya soal pergantian Richard Rahakbauw dinilai berlebihan.

Wattimury diminta untuk se­gera memproses pergantian RR, dengan Rasyid Efendy Latuconsina seba­gai wakil ketua DPRD.

Pergantian tersebut adalah ke­putusan internal Golkar, dan tidak perlu menunggu keputusan mahka­mah partai seperti penjelasan Wa­ttimury.

“Alasan itu tidak bisa dipakai, itu alasan yang tidak pakai logika, alasan yang mengada-ada, itu alasan politis karena Ketua DPRD ingin bermain dua kaki,” tandas Wakil Ketua DPD Golkar Maluku Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Malu­ku Tenggara Barat, Ronny Sian­ressy,  kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (2/12).

Sianressy menegaskan, keputus­an Partai Golkar harus ditindaklan­juti oleh DPRD. Soal gugatan RR di mahkamah partai adalah urusan internal Golkar.

“Kalau putusan mahkamah partai nantinya mengabulkan gugatannya RR pasti akan ada surat dari DPP untuk diganti lagi, karena itu im­plikasi politik, tapi ini urusan internal partai, jangan dicampuri dong,” tandasnya lagi.

RR sendiri, kata Sianressy, sudah dipecat dari pengurus Golkar Malu­ku, dan DPP memutuskan dia harus diganti oleh Rasyid Efendy Latu­consina sebagai wakil ketua DPRD. Karena itu, ketua DPRD harus meng­hormati keputusan Partai Golkar.

“Ini masalah internal Partai Golkar, jangan dicampuri apalagi RR itu sudah dipecat dari kepengurusan­nya, jangan membuat kegaduhan seperti ini,” ujarnya.

Sianressy menilai, ketua DPRD se­ngaja menghambat proses pergan­tian RR. Ia meminta agar ketua DPRD tidak menyalahi Tata Tertib DPRD.

“Baca tata tertib yang diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan, jangan menafsirkan aturan di luar itu. Yang saya sampaikan ini hasil keputusan pengurus harian DPD Partai Golkar Maluku, bukan keinginan saya, dan yang harus dike­tahui bahwa ini merupakan masalah internal Partai Golkar yang tidak bo­leh dicampuri ketua DPRD,” tegas­nya.

Golkar mengancam akan melapor­kan ketua DPRD ke Mendagri jika keputusan Golkar tidak segera ditin­daklanjuti.

“Jika tidak segera ditindaklanjuti kami akan melaporkan ketua DPRD tentang penyalahgunaan jabatan ke Mendagri atau kalau ada ruang pidana, kita akan laporkan secara pidana, tunggu kita balik selesai Munas,” tandasnya.

Gubernur Menunggu

Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan, dirinya tak mau men­campuri urusan Golkar. Kalau sudah ada surat pengusulan pelantikan pimpinan DPRD Maluku ia akan segera proses ke Mendagri.

“Mereka belum ajukan ke saya, kalau sudah kita proses dan siapa yang yang diganti, apa yang diaju­kan oleh partai itu yang saya laksa­nakan, saya hanya menunggu,” tegas Murad, kepada wartawan usai mem­bagikan DIPA di Gedung Keuangan Negara Ambon, Senin (2/12).

Menurut Murad, DPRD tidak meng­halangi pergantian RR. Siapa­pun yang menggantikannya adalah urusan Golkar. “Yang pasti Richard Rahak­bauw pasti diganti dan siapa­pun yang mengantikan itu sesuai dengan kepu­tusan partainya,” ujarnya.

Beralasan

Sebelumnya Ketua DPRD Malu­ku, Lucky Wattimury mengaku, su­rat dari Partai Golkar untuk pergan­tian RR sudah dibahas oleh pimpi­nan dewan dan badan musyawarah. Bahkan sudah pada tahap peneta­pan dalam agenda dewan. Namun pada saat yang sama, kuasa hukum RR memasukan surat ke pimpinan DPRD yang meminta PAW RR ditun­da hingga ada putusan Mahkamah Partai Golkar.

“Pada saat yang sama kuasa hu­kum Richard Rahakbauw masukan surat kepada pimpinan DPRD Malu­ku yang meminta agar proses PAW Richard ditunda sementara, karena Richard melalui kuasa hukumnya sedang lakukan gugatan di Mahka­mah Partai Golkar,” jelas Wattimury melalui pesan WhatsApp saat dikon­firmasi Siwalima, Minggu (1/12).

Surat dari kuasa hukum RR, kata Wattimury, juga sudah disampaikan kepada  Fraksi Golkar melalui Fredek Rahakbauw untuk menanyakan proses di Mahkamah Partai Golkar.

“Kami berharap supaya pergan­tian pimpinan dari Partai Golkar harus jalan baik-baik dan tidak mau ribut-ribut diantara sesama angota dewan dari Partai Golkar. Jadi kami sama sekali tidak ada sikap mendua,” tandasnya.

Wattimury juga mempersilakan DPD Golkar Maluku datang ke DPRD untuk mempertanyakan tindak lanjut pergantian RR.

“Jadi kalau ada teman-teman dari DPD Partai Golkar mau datang dan tanyakan, saya kira sangat baik. Biar kesempatan itu kita juga akan dita­nyakan pendapat mereka tentang gugatan RR di Mahkamah Partai Golkar, biar jelas secara organisato­ris di internal Golkar,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Ambon dua periode ini kembali mene­gaskan, PAW pimpinan DPRD dari Golkar sudah masuk dalam agenda DPRD. Yang terpenting, anggota Fraksi Golkar satu bahasa mendu­kung proses tersebut.

“Sekali lagi saya katakan PAW pimpinan dari Partai Golkar sudah masuk dalam agenda, juga saya ha­rap semua anggota fraksi dari Partai Golkar harus satu bahasa mendu­kung proses ini,” tegasnya.

Bakal Datangi DPRD

DPD Golkar Maluku telah mene­ruskan SK DPP Partai Golkar No­mor: R-1180/GOLKAR/IX/2019 tertang­gal 22 Oktober  2019 tentang pemba­talan SK DPP Nomor: R-1136/GOL­KAR/IX/2019 tertanggal 17 September 2019 dan menetapkan Rasyid Efendy Latuconsina sebagai pimpi­nan DPRD Maluku kepada Ketua DPRD Maluku.

Surat DPD Golkar Maluku yang diteken Said Assagaff selaku ketua itu, diterima DPRD Maluku pada Rabu (6/11) lalu. Namun hingga kini,  pimpinan DPRD belum menindak­lan­juti SK DPP Golkar tersebut.

Karena itu, DPD Golkar Maluku segera mendatangi pimpinan DPRD Maluku untuk mempertanyakan proses pergantian RR dengan Ra­syid Efendy Latuconsina sebagai Wakil Ketua DPRD.

“Berdasarkan hasil rapat DPD Partai Golkar Maluku yang berlang­sung di Sekretariat DPD Partai Golkar Maluku di Karpan, Kamis 28 November telah diputuskan untuk mem­bentuk tim guna menyurati sekaligus mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku, yang rencananya akan dilak­sanakan pekan depan,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Tenggara Barat, Ronny Sianressy, kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Jumat (29/11).

Rianressy mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada pim­pinan DPRD agar tidak mencampuri urusan internal Golkar.

Dicopot dari Pengurus

Setelah diganti dari kursi Wakil Ketua DPRD, DPP Golkar mende­pak­nya dari Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Maluku.

RR tak sendiri. Sohibnya, Ridwan Marasabessy juga turut dicopot dari jabatan Wakil Ketua Bidang Kade­risasi.

Pencopotan RR dan Ridwan ber­dasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor: 398/DPP-/GOLKAR/XI/2019 tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Maluku Masa Bakti 2016-2020, tertanggal 23 November 2019.

SK itu ditandatangani oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus.  Dengan ditetapkannya SK tersebut, maka SK DPP Partai Golkar Nomor KEP-272/DPP/GOLKAR/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang pengesahan perubahan komposisi dan perso­nalia DPD Partai Golkar Provinsi Ma­luku masa bakti 2016-2020 dinya­takan dicabut dan tidak berlaku.

Posisi RR sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi digantikan oleh Fredek Rahakbauw. Sedangkan Ra­syid Effendy Latuconsina menggan­tikan Ridwan sebagai Wakil Ketua Bidang Kaderisasi.

Keputusan DPP untuk mencopot RR dan Ridwan dari pengurus Gol­kar karena keduanya membang­kang terhadap keputusan partai. (S-32)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *