AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa me­nilai, potensi Perikanan di Maluku belum dikelola secara maksimal.

Karena itu, politisi Partai Demokrat ini meminta Peme­rintah Provinsi Maluku untuk serius mengelola perikanan di negeri seribu pulau ini.

“Selama ini perikanan Maluku belum dikelola dengan baik, faktanya upaya menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional tidak tercapai alias ditolak pemerintah pusat,” ujar Lewerissa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (16/5)

Menurutnya, Pemprov Maluku harus memiliki semangat dalam mengelola pemerintahan seperti semangat pahlawan pattimura dalam melawan penjajah.

“Pemprov harus punya semangat seperti patimura dalam mengelola pemerintahan jangan cuma sema­ngat untuk kepentingan kelompok saja, itu tidak benar sebab bangun daerah melihat semua aspek,” katanya.

Dengan luas wilayah Maluku yang didominasi laut maka pembangunan Maluku harus mengunakan pendekatan dari laut, namun selama ini pendekatan ini belum diprioritaskan pemerintah.

Dikatakan, Pemerintah Pusat memilih instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan pemerintah daerah ketika ada proyek dengan nilai triliunan rupiah yang akan didorong kedaerah, artinya kesiapan Pemprov sangat penting.

Gagalnya pembangunan proyek strategis nasional Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port, lanjut dia,  merupakan bentuk eva­luasi dari pemerintah pusat sebab Pempus melihat Pemda belum siap untuk menerima proyek triliun rupiah.

“Pemda mestinya sadar diri seba­gai tuan rumah orang mau datang memberikan gaung besar maka daerah harus siap, bisa saja LIN dan Ambon New Port gagal karena tidak menyiapkan diri dengan baik. Karena anggaran besar, kalau tidak disiapkan dengan baik maka akan rugi juga,”  paparnya.

Lanjutnya, program pemberda­yaan bagi masyarakat khususnya nelayan dan pesisir harus dimaksi­malkan oleh Pemprov Maluku sebab merupakan sokong guru dalam pelaksanaan LIN.

Dinas Perikanan dan Kelautan kata Lewerissa, harus terus mela­kukan evaluasi dan pemantauan terhadap program pemberdayaan nelayan dan pesisir. Tetapi faktanya sekarang tidak sesuai apa yang diharapakan.

“Pimpinan harus memberikan pendampingan karena kalau seperti ini setiap kali proyek besar datang tapi tidak siap, maka gagal dan jangan terima laporan dari staf saja tapi turun dan lihat sendiri apa yang terjadi agar menjadi bahan evaluasi sehingga program yang dilakukan tepat sasaran,” cetusnya.

Olehnya, Lewerissa pun mendo­rong agar Pemerintah Provinsi Maluku lebih menyiapkan diri dalam mengelola perikanan dari berbagai aspek baik regulasi maupun admi­nistrasi agar ada proyek yang masuk ke Maluku. (S-20)