AMBON, Siwalimanews – Anggota DPR dapil Maluku, Hendrik Lewerissa mengatakan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) ha­rus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.

Ketua DPD Gerindra Maluku ini memberikan apresiasi yang tinggi bagi Pemerintah Pusat yang telah mewujudkan janji dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk merealisasi LIN bagi Maluku dan Maluku Utara.

“Dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dan Kemen­te­rian Kelautan dan Perikanan telah disetujui pagu anggaran sebesar 3,2 triliun untuk merealisasi LIN di Maluku dan Maluku Utara. Sebagai Anggota DPR dari Dapil Maluku, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi Pemerintah Pusat yang telah mewujudkan janji me­reka kepada Maluku. Kami mema­hami sungguh apa yang sudah lama dinanti-nantikan oleh rakyat dan daerah Maluku terkait LIN ini,” kata Lewerissa dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (16/9).

Yang paling mendesak saat ini, kata Lewerissa, Pemprov dan ka­bu­paten/kota di Maluku untuk mem­persiapkan peta jalan (road map) perencanaan yang baik untuk melaksanakan LIN ini. “Menurut saya, perencanaan yang dilakukan semestinya adalah me­ren­canakan sesuatu yang pas de­ngan imple­mentasi LIN, yang reali­s­tis dan yang dapat dilakukan,” ujarnya.

LIN akan berhasil, lanjut Lewe­rissa, jika infrastruktur pendukung dapat tersedia secara memadai seperti tersedianya pelabuhan-pe­labuhan perikanan, pembangunan cold storage, tersedianya energi listrik yang memadai serta penye­diaan sarana dan prasarana yang mendukung kemajuan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Di atas semuanya itu, LIN hanya akan berhasil jika aparatur peme­rintah terutama dari dinas terkait mampu menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif.

“Harapan Pak Menteri KKP, Ba­pak Edhy Prabowo, agar LIN tidak hanya sebatas slogan, tetapi harus mewujud dalam realitas pemba­ngu­nan sektor perikanan yang lebih nyata dan dapat dirasakan la­ngsung oleh masyarakat di Maluku, dan harus menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepenti­ngan di Maluku.

“Saya juga memberi apresiasi kepada semua pihak yang secara kolektif memiliki concern juang yang sama terkait LIN ini. Harapan saya, yang paling terakhir terkait LIN adalah bahwa Pemerintah Daerah harus arif dalam implementasi LIN dengan memperhatikan pemera­taan infrastruktur perikanan di se­luruh wilayah, agar  masyarakat Maluku dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan sektor perikanan lewat kebijakan LIN ini,” harapnya.

DPRD Dorong

DPRD Maluku mendorong Pem­prov Maluku memper­ce­pat progres pembangunan Maluku se­bagai LIN.

Pemprov melalui organisasi pe­rangkat daerah (OPD) terkait harus bekerja cepat menentukan progres pembangunan Maluku sebagai LIN.

“Pemprov melalui OPD-OPD terkait harus dapat bekerja secara cepat untuk menentukan progres pembangunan Maluku sebagai LIN,” jelas Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethool kepada Siwalima, Rabu (16/9)

Saudah merespon kinerja ang­gota DPR bersama Sekjen Kemen­terian Kelautan dan Perikanan yang te­lah berjuang untuk meng­alokasi­kan anggaran Rp 3,2 triliun bagi LIN.

Menurutnya, dengan didapatkan­nya anggaran sebesar itu dari Pe­merintah Pusat maka harus diten­tukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan sesuai alo­kasi anggaran total Rp 3,2 trilun bagi Maluku dan Malut.

“Progres dari penyiapan Maluku sebagai LIN harus disesuaikan de­ngan anggaran yang akan dicair­kan, karena itu perlu kerja cepat agar anggaran bisa terealiasi 100 persen sesuai dengan anggaran dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini yakin, dengan direalisasikannya anggaran dalam menunjang Maluku sebagai LIN, dapat menggerakan seluruh sektor baik infrastruktur pembangunan pe­rikanan, perhubungan maupun sek­tor ESDM. Sebab upaya men­jadi LIN ini merupakan upaya lintas sektor.

Saodah juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR dapil Maluku yang telah berjuang dengan keras untuk mendapatkan alokasi anggaran 3,2 triliun yang sesungguhnya sangat berdampak  positif bagi pembangunan Provinsi Maluku kedepan.

Ia juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah mendengar aspirasi dan perjua­ngan masyarakat Maluku selama bertahun-tahun. “Kita berterima kasih kepada Menteri KKP  yang menyetujui Malu­ku sebagai Lumbung Ikan Nasio­nal dengan dukungan anggaran yang cukup besar 3,2 triliun terse­but,” teragnya.

Muluku Dijatah 1,5 Triliun

Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku memastikan,dari anggaran Rp 3,2 triliun yang disipkan peme­rintah pusat, Pemprov Maluku dija­tah Rp 1,5 triliun, sedangkan Malu­ku Utara Rp 1, 7 triliun untuk pem­bangunan LIN.

Anggaran Rp 1,5  triliun akan diper­untukan untuk pembangunan fasilitas pusat industrialisasi lum­bung ikan dalam bentuk pelabuhan terintegrasi dan fish market atau pasar ikan berstandar internsional, yang di pusatkan di kawasan Tulehu-Wai-Liang.

“Menyambut itu pemerintah pusat melalui Kementerian Kelau­tan dan Perikanan (KKP) meminta Pemprov Maluku menyiapkan feasibility study atau studi kelayakan dan lahan,” ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris ke­tika dikonfir­masi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (16/9).

Haris mengaku, anggaran yang disiapkan oleh pempus ini perun­tukannya untuk dua provinsi.

“Kita berbagi anggaran dengan Maluku Utara untuk mengembang­kan LIN,” jelas Haris.

Dia mengaku, kedepan ini Pemprov Maluku mulai melakukan studi kelayakan di lokasi pemba­ngunan lumbung ikan yang menya­ngkut didalamnya banyak hal seperti, ekologi, ekonomi dan sosial di kawasan terintegrasi.

“Kalau studi kelayanan selesai, barulah kita mulai melakukan pembebasan lahan, dan mengacu kepada studi kelayakan yang kita buat,” jelasnya.

3,2 Untuk LIN

Diberitakan sebelumnya, komit­men Sekjen KKP, Antam Novambar untuk memperjuangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN) dibuktikan dengan dukungan DPR-RI dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dalam rangka merealisasikan program menuju ke arah tersebut.

Mantan Direktur Reserse dan Kriminal (Direskrim) Polda Maluku itu berjanji akan terus memper­juangkan LIN bagi Maluku. Baginya Maluku dianggap sebagai bagian dari hidupnya.

Olehnya DPR RI melalui Komisi IV mendukung KKP merealisasi­kan program LIN di Maluku dan Maluku Utara. Bentuk dukungan ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV dengan KKP pada Selasa, (15/9).

Tak hanya itu, parlemen juga menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk LIN sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan. (Cr-2/S-39)