Lewerissa: LIN Harus Memberi Manfaat Nyata bagi Maluku
AMBON, Siwalimanews – Anggota DPR dapil Maluku, Hendrik Lewerissa mengatakan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.
Ketua DPD Gerindra Maluku ini memberikan apresiasi yang tinggi bagi Pemerintah Pusat yang telah mewujudkan janji dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk merealisasi LIN bagi Maluku dan Maluku Utara.
“Dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah disetujui pagu anggaran sebesar 3,2 triliun untuk merealisasi LIN di Maluku dan Maluku Utara. Sebagai Anggota DPR dari Dapil Maluku, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi Pemerintah Pusat yang telah mewujudkan janji mereka kepada Maluku. Kami memahami sungguh apa yang sudah lama dinanti-nantikan oleh rakyat dan daerah Maluku terkait LIN ini,” kata Lewerissa dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (16/9).
Yang paling mendesak saat ini, kata Lewerissa, Pemprov dan kabupaten/kota di Maluku untuk mempersiapkan peta jalan (road map) perencanaan yang baik untuk melaksanakan LIN ini. “Menurut saya, perencanaan yang dilakukan semestinya adalah merencanakan sesuatu yang pas dengan implementasi LIN, yang realistis dan yang dapat dilakukan,” ujarnya.
LIN akan berhasil, lanjut Lewerissa, jika infrastruktur pendukung dapat tersedia secara memadai seperti tersedianya pelabuhan-pelabuhan perikanan, pembangunan cold storage, tersedianya energi listrik yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kemajuan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Baca Juga: Tiga Ranperda Disampaikan ke DPRD SBBDi atas semuanya itu, LIN hanya akan berhasil jika aparatur pemerintah terutama dari dinas terkait mampu menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif.
“Harapan Pak Menteri KKP, Bapak Edhy Prabowo, agar LIN tidak hanya sebatas slogan, tetapi harus mewujud dalam realitas pembangunan sektor perikanan yang lebih nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Maluku, dan harus menjadi catatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Maluku.
“Saya juga memberi apresiasi kepada semua pihak yang secara kolektif memiliki concern juang yang sama terkait LIN ini. Harapan saya, yang paling terakhir terkait LIN adalah bahwa Pemerintah Daerah harus arif dalam implementasi LIN dengan memperhatikan pemerataan infrastruktur perikanan di seluruh wilayah, agar masyarakat Maluku dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan sektor perikanan lewat kebijakan LIN ini,” harapnya.
DPRD Dorong
DPRD Maluku mendorong Pemprov Maluku mempercepat progres pembangunan Maluku sebagai LIN.
Pemprov melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus bekerja cepat menentukan progres pembangunan Maluku sebagai LIN.
“Pemprov melalui OPD-OPD terkait harus dapat bekerja secara cepat untuk menentukan progres pembangunan Maluku sebagai LIN,” jelas Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethool kepada Siwalima, Rabu (16/9)
Saudah merespon kinerja anggota DPR bersama Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah berjuang untuk mengalokasikan anggaran Rp 3,2 triliun bagi LIN.
Menurutnya, dengan didapatkannya anggaran sebesar itu dari Pemerintah Pusat maka harus ditentukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan sesuai alokasi anggaran total Rp 3,2 trilun bagi Maluku dan Malut.
“Progres dari penyiapan Maluku sebagai LIN harus disesuaikan dengan anggaran yang akan dicairkan, karena itu perlu kerja cepat agar anggaran bisa terealiasi 100 persen sesuai dengan anggaran dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Politisi Gerindra ini yakin, dengan direalisasikannya anggaran dalam menunjang Maluku sebagai LIN, dapat menggerakan seluruh sektor baik infrastruktur pembangunan perikanan, perhubungan maupun sektor ESDM. Sebab upaya menjadi LIN ini merupakan upaya lintas sektor.
Saodah juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPR dapil Maluku yang telah berjuang dengan keras untuk mendapatkan alokasi anggaran 3,2 triliun yang sesungguhnya sangat berdampak positif bagi pembangunan Provinsi Maluku kedepan.
Ia juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah mendengar aspirasi dan perjuangan masyarakat Maluku selama bertahun-tahun. “Kita berterima kasih kepada Menteri KKP yang menyetujui Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan dukungan anggaran yang cukup besar 3,2 triliun tersebut,” teragnya.
Muluku Dijatah 1,5 Triliun
Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku memastikan,dari anggaran Rp 3,2 triliun yang disipkan pemerintah pusat, Pemprov Maluku dijatah Rp 1,5 triliun, sedangkan Maluku Utara Rp 1, 7 triliun untuk pembangunan LIN.
Anggaran Rp 1,5 triliun akan diperuntukan untuk pembangunan fasilitas pusat industrialisasi lumbung ikan dalam bentuk pelabuhan terintegrasi dan fish market atau pasar ikan berstandar internsional, yang di pusatkan di kawasan Tulehu-Wai-Liang.
“Menyambut itu pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Pemprov Maluku menyiapkan feasibility study atau studi kelayakan dan lahan,” ujar Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (16/9).
Haris mengaku, anggaran yang disiapkan oleh pempus ini peruntukannya untuk dua provinsi.
“Kita berbagi anggaran dengan Maluku Utara untuk mengembangkan LIN,” jelas Haris.
Dia mengaku, kedepan ini Pemprov Maluku mulai melakukan studi kelayakan di lokasi pembangunan lumbung ikan yang menyangkut didalamnya banyak hal seperti, ekologi, ekonomi dan sosial di kawasan terintegrasi.
“Kalau studi kelayanan selesai, barulah kita mulai melakukan pembebasan lahan, dan mengacu kepada studi kelayakan yang kita buat,” jelasnya.
3,2 Untuk LIN
Diberitakan sebelumnya, komitmen Sekjen KKP, Antam Novambar untuk memperjuangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN) dibuktikan dengan dukungan DPR-RI dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dalam rangka merealisasikan program menuju ke arah tersebut.
Mantan Direktur Reserse dan Kriminal (Direskrim) Polda Maluku itu berjanji akan terus memperjuangkan LIN bagi Maluku. Baginya Maluku dianggap sebagai bagian dari hidupnya.
Olehnya DPR RI melalui Komisi IV mendukung KKP merealisasikan program LIN di Maluku dan Maluku Utara. Bentuk dukungan ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV dengan KKP pada Selasa, (15/9).
Tak hanya itu, parlemen juga menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk LIN sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan. (Cr-2/S-39)
Tinggalkan Balasan