AMBON, Siwalimanews – Direktur Parameter Research Consultan Edison Lapalelo mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya dari 1200 responden menunjukan 55,48 persen masyarakat tidak siap dalam menghadapi proses pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Jumlah 30,07 persen ketidak siapan masyarakat ini dengan alasan, mereka tidak mengerti tentang aplikasi maupun  pengunaan teknologi,  25,41 menyatakan tidak siap karena tidak memiliki perangkat dalam hal ini smartphone bahkan Laptop

“Masyarakat belum siap karena memang belajar online harus menggunakan perangkat ini,” jelas Lapalelo kepada Siwalimanews usai rapat bersama Komisi II DPRD dan Dinas Pendidikan di Balai Kota Ambon, Kamis (6/8).

Sedangkan yang menyatakan kesiapan untuk PJJ kata Lapalelo, sekitar 37,11 persen. Ini juga rata-rata bagi siswa yang berhubungan langsung dengan sekolah-sekolah swasta tertentu, seperti SD dan SMP Xaverius, Lentera dan Kalam Kudus, sementara untuk SD negeri yang ada di desa-desa menyatakan ketidaksiapaan dalam PJJ.

Menurutnya, faktor yang mempengaruhi PJJ ini juga bergantung pada ekonomi keluarga menengah ke atas.

Baca Juga: Kapolda: Bangun Tempat Ibdah Harus dengan Hati

“Yang jadi persoalan, apakah yakin dengan kualitas PJJ ada yang menyatakan yakin sebesar 19,41 persen sementara yang menyatakan tidak yakin 74,05 persen,” urainya.

Selain itu, menurutnya, ditemukan juga 60,37 persen masyarakat menjawab ingin kembali ke sekolah untuk belajar tatap muka dengan siswa, namun tetap memperhatikan protkol kesehatan.

30,66 persen lainnya tidak yakin untuk anak-anak mereka ada dalam aktivitas belajar di sekolah dengan sistim tatap muka. Untuk kesiapan Guru dalam PJJ itu 49,11 persen menyatakan guru siap dan nantinya tinggal dilengkapi dengan infrastruktur dan 41,81 persen menyatakan guru tidak siap karena tidak mengerti teknologi.

Disisi lain, ada sekitar 4,88 persen menyatakan orang tua tidak siap mendampingi anaknya dalam PJJ, sementara yang  siap dampingi anak 18,63 % yang berlatar belakang pendidiknya dosen dan guru. Ketidaksiapan didapat dari orang tua yang bekerja sebagai PNS, karena  waktu belajar bersamaan dengan waktu kerja.

Ia berharap, Bappekot bersama Komisi II DPRD dapat mendorong untuk  meringankan beban PJJ bagi para para siswa di Kota Ambon. (Mg-5)