Korupsi PLTG Namlea

PENYIDIK Kejati Maluku telah mengantongi keterangan saksi ahli hukum dari Unpatti maupun dari ahli dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku.

Keterangan saksi ahli hukum dari BPN Maluku memperkuat bukti-bukti dugaan korupsi dalam pembelian lahan seluas 48. 645,50 hektar di Desa Sawa, Kabupaten Buru tahun 2016 untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt.

Selanjutnya penyidik akan berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku untuk menggelar ekspos penghitungan kerugian negara.

Status hukum kasus ini dinaikan ke tahap penyidikan sejak akhir Juni 2019, setelah dalam penyelidikan, penyidik Kejati Maluku menemukan buktibukti kuat adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.

Lahan seluas 48.645, 50 hektar itu, dibeli oleh PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara dari pengusaha Ferry Tanaya untuk pembangunan PLTG 10 megawatt.

Sesuai NJOP, lahan milik Ferry Tanaya itu hanya sebesar Rp 36.000 per meter2. Namun jaksa menemukan bukti, dugaan kongkalikong dengan pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi, sehingga harganya dimark up menjadi Rp 131.600 meter2.

Jika transaksi antara Ferry Tanaya dan PT PLN didasarkan pada NJOP, nilai lahan yang harus dibayar PLN hanya sebesar Rp.1.751.238.000. Namun NJOP diabaikan. PLN menggelontorkan Rp.6.401.813.600 sesuai kesepakatan dengan Ferry Tanaya, sehingga diduga negara dirugikan sebesar Rp 4. 650.575.600.

Namun pihak PT PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku mengatakan, tidak ada masalah dalam pembelian lahan pembangunan PLTG di Namlea.

Harus diakui, kasus dugaan korupsi PLTG Namlea semakin memperoleh titik terang, penyidik Kejati Maluku bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Langkah tepat dan cepat ini perlu diapresiasi dan didorong agar semangat menuntaskan kasus dugaan korupsi PLTG Namlea tersebut bisa tuntas, dan prosesnya sampai ke meja hijau.

Publik tentu saja berharap, berbagai kasus korupsi yang dibidik Kejati Maluku dibawah pimpin yang baru nanrtinya, Yudi Handono bisa tertangani dengan baik, dan tidak ada penanganan yang lama, atau sengaja diperlambat, karena hal itu justru akan mempermalukan citra kejaksaan sendiri.

Ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditinggalkan mantan Kajati Maluku, Triyono Haryanto bagi Kejati Maluku yang baru, Yudi Handono untuk diselesaikan, baik itu dua kasus jumbo, dugaan korupsi terminal transit Passo dan Repo Saham yang sudah tingkat penyidikan. Bukti-bukti audit kerugian negara sudah dikantongi. Diharapkan kasus ini bisa secepatnya dilimpahkan ke pengadilan, sehingga ada efek jera.

Selain itu, ada beberapa kasus korupsi yang masih jadi PR bagi Kajati Maluku yang baru yaitu, dugaan korupsi Satpol PP ilegal, Pastori Waai. Untuk kasus PLTG Namlea publik tentu saja berharap, kasus ini bisa sampai ke pengadilan, siapapun yang diduga terlibat dalam proses pembelian lahan bagi pembangunan PLTG Namlea tersebut harus dijerat.

Harapan publik ini adalah hal yang wajar, yang seharusnya dijawab dengan tindakan penanganan yang cepat dan tepat oleh lembaga adhyaksa.

Kejati harus banyak belajar dari KPK, tidak ada satu kasus korupsi yang ditangani lembaga anti rusuah itu yang lolos dari bidikannya, apalagi menjadi DPO. Trik-trik penanganan korupsi yang dilakukan KPK seharusnya juga sama dengan Kejati Maluku, sehingga kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum ini tetap dijaga.

Semoga dengan adanya Kepala Kejati yang baru, Yudi Handono penanganan kasus-kasus korupsi tidak ada yang mandek dan jalan di tempat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *