Kebijakan Menteri KKP untuk mengeksport  benih lobster yang sempat menimbulkan pro-kontra akhirnya berbuntut pada situasi yang sama-sama tidak kita inginkan, sebagai seorang rimbawan yang pernah berbakti pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena itu kebijakan Menteri LHK tentang penetapan kawasan hutan (KHKP) untuk food estate  jangan menyederhanakan melalui penetapan KHKP pada hutan lindung yang tidak sepenuhnya berfungsi lindung, memanfaatkan kayu dalam hutan lindung baik hutan alam maupun hutan tanaman hasil rehabilitasi,  hati-hati, ini berimplikasi luas, dan bisa berujung pada pidana kehutanan. Dalam hal pengembangan  food estate KLHK bukanlah leading sektor, tetapi suporting sistem, dan dapat diberikan dengan cara memaksimalkan regulasi yang sudah ada  baik ketentuan pelepasan areal kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan, izin pinjam pakai kawasan, tukar-menukar kawasan hutan.

Potensi Pidana Kehutanan,

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  Peraturan Pemerintah  Nomor  6 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan,  Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sudah mengatur secara tegas   penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan hanya dilakukan melalui pelepasan hutan produksi yang dapat dikonversikan, izin pinjam pakai kawasan, serta tukar kawasan untuk pembangunan non kehutanan yang bersifat parmenen, serta sudah mengatur tentang pemanfaatan kawasan hutan baik pada hutan produksi maupun hutan lindung. Karena itu  Penetapan  Kawasan Hutan bagi Ketahanan Pangan (KHKP) dalam rangka pengembangan   Food Estate  serta  pengaturan pemanfaatan areal KHKP  dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 adalah bertentangan dengan ketentuan yang  secarah hirarchi kedudukannya lebih tinggi. Batasan pada Undang-undang  Nomor 18 Tahun 2013 bahwa yang dimaksud dengan  penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Apakah penetapan kawasan hutan sebagai KHKP dapat dikategorikan sebagai Izin  untuk meligitamasi pemafaatan kawasan hutan dan apakah pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan pangan  (KHKP)  termasuk pemanfaatan kayu pada hutan lindung seperti diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 telah sesuai atau sebaliknya bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas. Saya iktiar berpotensi masuk pidana kehutanaan, karena itu  kita hindari yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya ada apa,  mengapa tidak menggunakan saja ketentuan pelepasan, izin pinjam pakai kawasan hutan serta tukar menukar kawsasan hutan yang sudah ada dan aman.

Memperburuk kondisi lingkungan hidup

Saya mengutip  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 17 ayat(2) huruf b bahwa  segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Mengacu pada  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, maka DAS dipakai sebagai unit pengelolaan,  pasal 20 disebutkan bahwa Rehabilitasi Hutan lindung  ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan produksi hasil Hutan bukan kayu serta jasa lingkungan.  Tentu ini ditujukan  terhadap DAS dengan  klasifikasi yang dipulihkan daya dukungnya atau dengan kata lain  DAS dengan fungsi pokoknya hutan Lindung yang tidak sepenuhnya berfungsi lindung atau dalam narasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 61 Tahun 2014 sebagai DAS dengan daya dukung buruk-sangat buruk, atau statsunya sudah sudah overshoot, jika dimanfaatakn dengan merubah  fungsi pokok, ini justru lebih memperburuk kondisi lingkungan atau dengan kata lain tidak memenuhi kriteria kelayakan lingkungan.

Tumpang–tindih,  cannot be executed

Peraturan Menteri LHK Nomor 38 Tahun 2009 sudah mengatur bahwa jika  lokasi rencana usaha/kegiatan berada pada hutan lindung, adalah wajib Amdal, bukan UKL-UPL, jika untuk budidaya tanaman perkebunan semusim/tahun  dalam kawasan hutan Produksi yang dapat dikonveersikan dengan luas 2.000 ha /3.000 ha  keatas  kategori wajib Amdal (C),  Budidaya tanaman perkebunan semusim/tahunan di pulau kecil < 100 km2  dengan luas 1,000 Ha keatas wajib Amdal (B), begitu juga dengan KLHS cepat tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 maupun Peraturan Menteri LHK Nomor 69 Tahun 2017, karena itu ketentuan mengenai UKL-UPL dan KLHS dalam  Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2020 tumpang-tindih dengan ketentuan yang sudah ada, sehingga termasuk pengaturan yang cannot be executed.  Terimah Kasih.( Ir. Hendrik Koedoeboen. MM. IPM. C.EIA. Pegiat lingkungan hidup dan kehutanan)